Maria Nuban Saku: Vicktor Laiskodat Orang Baik

Maria Nuban Saku: Vicktor Laiskodat Orang Baik

 

 

ANGGOTA DPRD NTT dari Fraksi Gerindera Maria Nuban Saku dari hatinya terdalam berpendapat,” Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskdat orang baik. Jika ada orang berprasangka buruk terhadap Viktor Laiskodat itu salah besar. Orangnya sangat sportif, kalau dia salah akui bahwa dia salah, kalau dia benar dan tidak pernah buat itu Viktor Laiskodat akan melawan. Pak Viktor dari hatinya mau melayani dan membangun NTT dengan tulus hati. Jadi kita, termasuk anggota DPRD ini mesti melihat secara jeli apa yang sedang dan akan dilakukanya demi NTT. Itu contoh anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Gabungan tu. Sekda NTT terpaksa melapor ke BKD. Saya dukung, BKD harus proses sampai tuntas. ”Dalam obrolan dengan EXPONTT 19 Oktober 2020, Maria mengaku juga mengkritik tajam Gubernur NTT tetapi berdasarkan fakta.
Ketua BKD DPRD NTT John E Parera 19 Oktober 2020 menegaskan,” Kasusnya masih dalam proses. Kita di BKD tidak main-main. Ada laporan dan jika ada anggota yang kritik saran tidak benar pasti kita proses. Memang lama, bisa dua atau tiga bulan.” Seperti diwartakan sejumlah media cetak, elektronik dan online, Sekda Laporkan Dua Anggota Dewan Ke BK. Laporan terkait pelanggaran kode etik tertanggal 21 Juli 2020 tersebut dialamatkan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD NTT. Laporan dengan nomor HK.03.5/184/2020 itu dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi NTT dan ditandatangani oleh Sekda Ir. Benediktus Polo Maing yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi NTT.
Dalam laporan tersebut menyebut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Reny Marlina Un dan dr. Christian Widodo. Keduanya merupakan Ketua dan sekretaris Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP).
Namun demikian, laporan tersebut oleh Fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan dinilai salah alamat. Selain karena surat tersebut tidak ditujukan kepada pimpinan DPRD, salah alamat juga disebut karena seharusnya domain pelanggaran kode etik berlaku untuk individu anggota. Sementara, substansi surat laporan tersebut menyoal pendapat akhir Fraksi.
Kepada wartawan, Ketua Fraksi Gabungan DSP DPRD NTT, Reny Marlina Un mengatakan, surat dari Pemprov NTT tersebut langsung ditujukan kepada Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTT, padahal semestinya ditujukan kepada Ketua DPRD sebagai pimpinan lembaga DPRD. Selanjutnya diproses lebih lanjut karena BK adalah alat kelengkapan DPRD, bukan bawahan Sekda atau eksekutif.
Selain itu, Fraksi DSP menilai subjek pelapor sesuai tata tertib dan kode etik adalah pimpinan/anggota atau konstituen/masyarakat, bukan eksekutif, sebab eksekutif dalam hubungan kemitraan adalah lembaga yang diawasi oleh DPRD dan pelanggaran kode etik berlaku untuk individu, bukan untuk fraksi. Sementara substansi surat pengaduan adalah terkait pendapat akhir Fraksi DSP atau sikap politik Fraksi DSP, namun yang dilaporkan ke BK adalah pribadi 2 orang anggota DPRD atas nama Reny Marlina Un dan Christian Widodo.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Karo Humas dan Protokol Setda NTT Dr. Marius Ardu Jelamu membenarkan laporan tersebut.
Terkait substansi laporan itu, Ardu Jelamu menegaskan bahwa sesungguhnya pemerintah provinsi menerima kritik apa saja. Namun demikian, ketika kritik yang diberikan tersebut tendensius dan sifatnya menuduh maka harus diklarifikasi.
“Bukan pemerintah anti-kritik, iya kan? Silahkan mengkritik dan mengawasi. Tetapi jangan sampai kritik itu juga tidak benar, dalam arti tidak objektif,” ujarnya menjawab wartawan poskupang.com. Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh legislatif harus bersifat objektif.
Sementara itu, masukan masyarakat, kata Ardu Jelamu, belum tentu semuanya objektif. Karena itu tugas legislatif meneliti dan memverifikasi. “Tugas mereka (DPRD) adalah meneliti dulu apa benar laporan itu atau tidak? Diteliti dulu,” ungkap Ardu Jelamu. Saat itu, dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD NTT itu, Gubernur Viktor Laiskodat mengultimatum Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Provinsi NTT untuk membuktikan oknum aparat dan jajarannya yang melakukan korupsi sebagaimana tudingan mereka.
Viktor saat itu bahkan hanya memberi waktu satu minggu kepada Fraksi yang beranggotakan Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengungkap nama oknum yang melakukan korupsi. “Khusus dalam pemerintahan saya, jika ada yang korupsi, tunjuk di muka saya, jangan baca di podium ini lalu tidak ada nama orang itu, kasih ke saya. Kalau dalam satu minggu ini tidak sebutkan nama, saya akan pertimbangkan untuk mengambil langkah hukum,” tegas Gubernur Laiskodat dalam paripurna. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emiliana Julia Nomleni didampingi Wakil Ketua, Dr. Inche DP Sayuna, Chris Mboeik dan Aloysius Malo Ladi tersebut Gubernur Viktor menjamin akan menindak tegas aparat pemerintahannya yang bermain-main atau melakukan korupsi.
Gubernur Viktor meminta semua pihak tidak melontarkan tuduhan tanpa ada bukti-bukti hukum. Namun, ia menegaskan secara prinsip apabila ada aparat yang melakukan korupsi maka akan dipecat. “Jika ada aparatur yang melakukan korupsi, silahkan bawa namanya, saya akan pecat sekarang,” tegas Gubernur Laiskodat.
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT tahun 2019, juru bicara Fraksi Demokrat, Solidaritas, Pembangunan DPRD Provinsi NTT, dr. Christian Widodo menyoroti realisasi belanja langsung yang hanya mencapai 85,52%, belanja barang dan jasa hanya mencapai 88,59% dan belanja modal hanya 80,37% dalam pendapat akhir fraksi.
Fraksi mendesak pemerintah lebih serius merealisasikan belanja barang dan jasa serta belanja modal karena indikator output maupun outcome-nya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Fraksi Demokrat, Solidaritas, Pembangunan juga menyoroti SILPA yang mencapai Rp 282,629 M lebih (2018: Rp.212,794 M lebih) yang menurut mereka merupakan jumlah yang besar. ♦ wjr

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.