Marianus Sae Dituntut 10 Tahun Penjara

Marianus Sae Dituntut 10 Tahun Penjara

PERSIDANGAN Perkara pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan Terdakwa Bupati Ngada Non Aktif Marianus Sae di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya 31 AGustus 2018 akhirnya memasuki tahaban penuntutan. Persidangan dipimpin Majelis Hakim, Ketua H.R. Unggul Warso Murti. Tuntutan dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum KPK, Ronald Woworunto dan kawan-kawan. Terdakwa Bupati Ngada Non Aktif Marianus Sae dituntut Penjara 10 Tahun, denda Rp. 300.000.000 dan Pencabutan Hak Politik (Hak Memilih dan Dipilih) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa hukuman penjara. Terdakwa Marianus Sae dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Rangkuman redaksi, Jaksa Penuntut Umum KPK (JPU) membeberkan Marianus Sae menerima uang sebesar Rp. 5.937.000.000. Dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming Rp 2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif sebesar Rp 3.450.000.000. Dipastikan uang yang diterima tersebut berkaitan langsung dengan proyek yang dikerjakan oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan. JPU KPK menerangkan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp 5.937.000.000 (Lima milyar Sembilan ratus Tiga puluh Tujuh juta rupiah) dalam kurun waktu antara Tanggal 7 Februari 2011 sampai 15 Januari 2018.
Berikut rincian uang diungkap JPU KPK yakni dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan pendiri PT. Flopino Raya Bersatu sebesar Rp. 2.487.000.000, selanjutnya dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp Rp. 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah). Diketahui, patut diduga, pemberian uang tersebut dengan maksud agar terdakwa selaku Bupati memberikan Paket Proyek pekerjaan dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada untuk dikerjakan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan.
Diterangkan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, bertentangan dengan Larangan atau sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Jaksa Penuntut Umum KPK (JPU) dalam Surat Tuntutan menerangkan bahwa aliran keuangan yang dinikmati Marianus Sae dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebesar Rp 2.487.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
Cuplikan kronologi modus perbuatan para pelaku, pada awal Tahun 2011, Marianus Sae (Terdakwa) melakukan pertemuan bersama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Kuala Lumpur, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada. Dalam pertemuan itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming untuk Biaya Operasional Bupati Ngada (Terdakwa) dan kemudian disanggupi Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.
Kesepakatan kedua pihak adalah bahwa sebagai timbal baliknya, Terdakwa akan membantu Perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan paket pekerjaan di Lingkungan SKPD Kabupaten Ngada.
Selanjutnya pada Tanggal 07 Februari 2011, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membuka rekening di BNI KCP Bajawa berupa Rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu. Selanjutnya terdakwa bertemu kembali dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming di Rumah Kontrakan Terdakwa. Dalam pertemuan itulah Marianus Sae (Terdakwa) menerima 1 (satu) buah kartu Debit BNI Gold Nomor 5371-7628-4001-2202 beserta nomor Personal Identification Number (PIN) dari Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.
Usai menerima kartu Debit BNI Gold tersebut, selanjutnya secara bertahap Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming melakukan setoran tunai dan ataupun transfer serta pemindah-bukukan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu dengan besarannya 4 – 5% Nilai Kontrak Pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaannya. Secara seluruhnya berjumlah Rp. 2.487.000.000 (Dua milyar Empat ratus Delapan puluh Tujuh juta rupiah), bersumber dari Keuangan PT. Sinar 99 Permai milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming.
Seterusnya, sesuai kesepakatan, sekitar Tahun 2011 – 2017 Perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu PT Sinar 99 Permai dan PT Flopino Raya Bersatu masing-masing mendapat paket proyek pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kabupaten Ngada.
Berikutnya pada Tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 08:49:16 WITA, Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Marianus Sae (Terdakwa). Dalam percakapan tersebut Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan kembali permintaan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 kepada Marianus Sae (Terdakwa), berupa kegiatan Pembangunan Jembatan untuk diberikan kepada menantu Iwan Ulumbu alias Baba Miming yaitu Arie Asali. Atas permintaan tersebut, terdakwa menjawab “Oke, nanti kita diskusikan”.
Terungkap, pada Tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Sao Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku Pengawal Pribadi Marianus Sae (Terdakwa). Dalam percakapan tersebut Hendrikus Sao Meo meminta Stefanus Ngai Rema menyampaikan bahwa Proyek Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai, yang dijawab Stefanus Ngai Rema dengan ungkapan “Pasti, Jelas”.
JPU KPK juga menerangkan pada Tanggal 5 Februari 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Hendrikus Sao Meo bertempat di Rumah Dinas Terdakwa di Jalan RA. Kartini, Rt 001/Rw 003, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Flores-NTT. Dalam pertemuan itu Hendrikus Sao Meo memberikan 1 (satu) Iembar kertas ber-kop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, tertanggal 21 Desember 2017.
Kemudian terdakwa dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming membagi-bagi proyek (Plotting) dengan cara memberi tanda “centang” untuk Proyek yang akan diberikan kepada Perusahaan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Sedangkan tulisan “KSN”untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI”untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, sesuai dengan permintaan sebelumnya.
Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming kembali menelpon Hendrikus Sao Meo. Dalam percakapan tersebut Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan bahwa proyek Tahun Anggaran 2018 untuk perusahaannya dan menantu sudah disetujui oleh terdakwa dan tidak ada perubahan lagi.
Menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae (Terdakwa) masih pada hari yang sama sekitar pukul 10:23:27 WITA, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menelepon Siwe Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada. Dalam percakapan itu Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming menyampaikan arahan Marianus Sae (Terdakwa ) yang telah membagi-bagi (Plotting) Proyek Pekerjaan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ngada, lalu disetujui oleh Siwe Djawa Selestinus.
Namun, sebelum Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mendapatkan proyek tersebut, pada Tanggal 11 Februari 2018, Marianus Sae (Terdakwa) dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengamankan 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang dikuasai oleh Marianus Sae.

BPK RI Ungkap Temuan Dana Desa Di Ngada
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 menurunkan sejumlah pokok hasil pemeriksaan diterangkan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk segera ditindaklanjut. Sebelumnya dikabarkan BPK Temukan ada Ketidak-Patuhan Pengelolaan Anggaran di Ngada, Selanjutnya Temuan Dana BOS. Dikutip Redaksi, BPK RI juga menurunkan temuan sebanyak 24 Desa di Kabupaten Ngada, Flores-NTT belum mempertanggunjawabkan bantuan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Tahab Dua.
Dalam temuan ini BPK RI mengungkap jumlah Temuan Dana Desa senilai Rp. 7.295.442.339. Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI sebagaimana diterangkan LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Nomor 29a/LHP/XIX.KUP/08/2018; 29b/LHP/XIX.KUP/08/2018 dan 29c/LHP/XIX.KUP/08/2018, masing-masing tertanggal 15 Agustus 2018, ditandatangani Kepala Perwakilan, Edward C.H. Simanjuntak, SE.,MSc., atau sebagaimana fakta sidang LKPJ Bupati Ngada Tahun 2017 yang digelar Agustus 2018 di ruang sidang paripurna DPRD Ngada, Flores-Nusa Tenggara Timur.
Dikutip Redaksi, salah satu media online Nusa Tenggara Timur, zonalinenews, pada Tahun 2015 menurunkan kabar Dana Desa di Ngada. Diungkapkan ‘Pencairan Milyaran Dana Desa Tahun 2015 di Kabupaten Ngada Flores perlahan memunculkan tanda tanya, bola panas kebenaran realisasi dari Kas Daerah ke Kas Desa menuai dinamika kontradiktif. Betapa tidak, petikan media ini, 20 Juli 2016, Pemda Ngada pada Pembukaan Sidang LKPJ Bupati Ngada Tahun Anggaran 2015 tidak dihadiri Bupati Ngada Marianus Sae dan hanya diwakilkan kepada Wakil Bupati Paulus Soliwoa membacakan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Bupati Ngada, mengumumkan total dana Desa di Kabupaten Ngada sudah dicairkan mendekati 100% atau 99% lebih. Pendapatan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 36.368.672.000, terealisasi sebesar Rp. 36.127.922.000 atau 99,34%. Sebelumnya dikabarkan media ini, Kepala BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Yohanes Watu Ngebu mengatakan transferan dana desa dari Pemerintah pusat terlambat dan baru ditransfer pada akhir tahun yakni pada akhir bulan Desember 2015, jadi terlambat semuanya”. (dikutip ; zonalinenews-ntt).
Tolong jangan jual kami Kepala Desa. Yang terjadi sebenarnya desa-desa di Ngada belum terima pencarian dana Desa termin III Tahun 2015. Jumlah semuanya kalau dihitung mencapai di atas dari Rp. 5 Milyar. Dengan posisi kami sebagai orang kecil yah jujur saja kami tidak berani ungkap ini ke permukaan. Terus terang saja, kalau dibilang uang sudah cair, itu mereka pakai data dari mana yang katanya sudah cair itu. Tolong buktikan secara terbuka itu data-data pencairan yang katanya sudah cair ke desa-desa. Kami juga sangat kecewa pada saat Audit Pemeriksaan Keuangan baru-baru ini di Bajawa oleh tingkat Provinsi, mereka laporkan opini bahwa dana Desa termin III Tahun 2015 belum bisa dicairkan dan dikembalikan ke Kas Daerah atau Silpa gara-gara kami desa-desa belum masukan SPJ, padahal SPJ sudah ada tetapi ada-ada saja alasan perubahan kebijakan dan lain-lain mereka sosialisasikan ke kami para Kades. Anehnya lagi itu Badan Auditor Keuangan juga percaya begitu saja, tidak mau terjun langsung ke tingkat terbawah. Jadi, kami minta tolong ya tolong jangan mulai peralat kami orang-orang kecil di lapangan. Sudah cair dimana itu dana Desa Termin III Tahun 2015. Selama ini ada-ada saja alasan untuk tidak cairkan uang itu, sekarang baru bilang bahwa uang sudah cair. Tapi kami mau minta tolong, tolong jangan tulis nama kami di berita, karena tau kan, politik nanti urusannya ada-ada saja, tapi percaya saja ini adalah fakta yang sesungguhnya”, ungkap salah satu Kepala Desa di wilayah Golewa Kabupaten Ngada. ♦ focus indonesia news /larantuka.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.