Mase terus berlanjut perjuangkan tenaga honor di NTT, NTB dan Bali

Mase terus berlanjut perjuangkan tenaga honor di NTT, NTB dan Bali

DALAM rangka memperluas dan sosialisasi memperjuangkan agar tenaga hornor seantero nusantas dak khususnya NTT Anis Mase selaku Ketua ADKASI wilayah Sunda Kecil Bali, NTB dan NTT akan gelar acara besar yaitu acara berthema Konsolidasi Akbar Kupas Tuntas Revisi UU ASN. Pekan lalu Anis Masse berama seluruh pengurus pusat menyerahkan draf perubahahan UU No 5 tahun 2018 di DPR RI. Bersama Ketua UmumADKASI Lukman Sahid didammpingi Anis Mase dan rombongan menyerahkan draf langsung kepada Ketua DPR RI. “Ya kita berdoa agar dalam waktu dekat DPR RI mensahkan UU ASN Nomor 5 Tahun 2018. Karena itu pada 6 November 2018 kami mengundang para pejabat pusat, Propinsi NTT dan semua tenaga honor di NTT berkumpun di Ball Room Milenium untuk mendengar sosialisasi ini.Kami tidak main-main. Kita prihatin dengan tenaga honor yang tidak diangkat jadi PNS walau masa kerja sudah lebih dari sepuluh tahun, tegas Anis Mase. Seperti diberitakan sebelumnya, Anis Mase yang bernma lengkap Johanis Mase yang kini berjabat resmi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, namun kapasitasnya kini juga memangku jabatan sebagai Ketua ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia)untuk Propinsi Bali, NTB dan NTT. Tugas baru sebagai ketua adalah memperjuangkan nasib tenaga honor di ketiga propinsi ini. Sebagai Ketua ADKASI Anis Mase demikian Ia disapa selain memikul tanggungjawab, juga risiko berat. Tetapi satu tekadnya yaitu memperjuangkan nasib tenaga honor di tiga propinsi ini agar diangkat menjadi PNS atau kini dirubah menjadi Aparatus Sipil Negara atau ASN.
“Saya merasa terdorong untuk tugas berat ini karena didukung dua nggota DPR RI dari PDIP yaitu Bapak Herman Hery dan Rieke DIah Pita Loka. Kami akan berjuang sampai tetes darah terakhir agar ASN honorer bisa diangkat. Sangat disayangkan ada tenaga honor yang bekerja sudah sampai 40 tahun hanya dengan gaji kecil ya sekitar Rp 300.000, bahkan di kota Kupang ada yang diberi gaji Rp 150.000 perbulan. Hati ini hancur. Karena kesempatan ini, saya ambil bagian,” Anis Mase mengaku bukan hanya perjuangkan semua tenaga honor, tetapi juga memperjuangkan UU No 5 Tahun 2014. Ada pasal yang tidak mengakomodir kepentingan atau akomodir tenaga honor. Jadi saya bersama Bapak Herman Heri dan Rieke Diah Pita loka bersama seluruh frasksi akan perjuangkan sampai gol. Sudah diagendakan tetapi terus ditunda,” teriak Anis Mase menjawab EXPONTT Rabu 3 Oktober 2018.
Seperti diwartakan sebelumnya, Johanis Masse menegaskan, tenaga honor segera diangkat jadi ASN. Karena itu, satu kata yang terngiang dalam banek Johanis Maseselaku Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADEKSI NTT dan seluruh anggota dewan yaitu mendesak Pemerintah diseluruh Indonesia, termasuk Gubernur Vicktor Laiskodat dan seluruh bupati untuk segera mengangkat guru honorer menjadi Aparat Sipil Negara atau ASN. Anis Mase mengaku bersama Herman Hery dan Rieke Pita Loka dan semua anggota dewan dari PDIP NTT. “Kami, bersama Ibu Rieke Dya Pita Loka selaku anggota DPR RI sudah terikan perjuangan ini pada 25 September 2018 di Jakarta. Ini persoalan sangat serius yang sudah menahun. Sangat di sayangkan, ada guru honorer sampai 40 tahun, tetapi tidak diangkat. Semua mereka honorer kerja keras dan yang enak adalah guru yang sudah ASN. Yang ASN memeras tenaga honorer agar kerja keras sementara mereka kerja kurang tetapi terima gaji besar. Dapat dibayangkan, ada guru honorer hanya terima setiap bulan uang sebesar Rp 300.000 saja. Benar-banar tidak manusiawi. Ini harus dihilangkan pada tahun ini, atau paling tidak Presiden Jokowi selaku petahana berpasangan dengan Ma’aruf sudah harus rampung. Ini tekad kami, dan tidak main-main,” tegas Johanis Mase atau kerap di sapa Anies Mase Jumat, 28 September 2018. Anggota Panitia Kerja Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka yang melakukan audiensi dengan para pegawai honorer mengaku malu ketika berdialog dengan tenaga honor. Tuntan para honor di seluruh daerah dari Propinsi sampai kabupaten mendesak agar pemerintah memperhatikan persolan ini, termasuk di NTT. Belum lama ini, para honor di Kota Ende juga berseru kepada pemerintah, melalui DPRD Ende.
Kedatangan para honorer didampingi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Kehadiran mereka dalam rangka mendesak DPR dan pemerintah menyelesaikan revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Alasannya dalam Undang-undang yang ada sekarang ini tidak ada satu pasal pun yang mengatur masalah ternaga kerja honorer. Usai pertemuan Rieke, Asosiasi DPRD, dan para tenaga kerja honorer sepakat mendukung Presiden Jokowi untuk menjalankan Surat Presiden Nomor R-19/Pres/03/2017 tentang penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Revisi UU ASN) yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 22 Maret 2017.
“Mendukung Presiden Jokowi untuk menugaskan dengan tegas para menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi dalam surat resmi, Surat Presiden Nomor R-19/Pres/03/2017, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk bersama-sama dengan Baleg DPR RI (Panja Revisi UU ASN) segera membahas dan mensahkan Revisi UU ASN,” kata Rieke membacakan surat pernyataan bersama.
Selain itu, mereka juga sepakat mendukung disahkan Revisi UU ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintahan Non-PNS di semua bidang yang berkategori empat nomenklatur, yaitu Honorer (K2 dan Non K), Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Non-PNS, seperti yang termaktub dalam draft Revisi UU ASN DPR RI, Pasal 131 A.
Pengangkatan tersebut menurut Rieke dilakukan dengan sejumlah mekanisme.
Diantaranya, beertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara. Selain itu, melalui verifikasi dan validasi data yang transparan, dengan mempertimbangkan masa kerja atau pengabdian kepada negara.
“Dan terkahir melalui formasi khusus dengan tes yang materi soal ujiannya harus sesuai bidang keilmuan dan keahlian masing-masing profesi,” katanya dengan seluruh anggota dewan yang tergabung dalam Tenaga Honorer Desak Pemerintah dan DPR Rampungkan RUU Aparatur Sipil Negara
Anis Mase mengaku yang diperjuangkan bukan hanya guru honorer tetapi guru PTT, Bidan PTT dan semua mereka yang honorer dibagai bidang dalam pemerintahan.
Menurut Rieke, karena cukup berat dan butuh proses, maka perjuangan tersebut harus tetap semangat, khusus di NTT.” Kami akan bertemu gubernur seceatnya,” janji Anies Mase. Menurut Rieke, saat ini, ada 490.000 Guru PTT dan 42.000 Bidan PTT di Indonesia. Mereka berada di garda terdepan bidang pendidikan dan kesehatan. “Makanya mereka harus segera diangkat menjadi PNS,” tandasnya. Namun sebelum surat ke Presiden diedarkan, Gus Ipul minta ada sinergitas data bidan dan guru PTT dari Pemkab/Pemkot dengan Forum Bidan PTT dan Guru PTT sehingga diperoleh data yang valid, berapa jumlah Bidan PTT dan Guru PTT di seluruh Indonesia. ♦ wjr

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.