“Menag RI ?”

“Menag RI ?”

PADA awalnya, ketika Presiden Jokowi menunjuk Fachrul Razi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia hati dan perasaan saya biasa-biasa saja. Tetapi suatus saat Fachrul Razi membuat pernyataan di depan media bahwa dia adalah menteri agama untuk semua agama dan golongan, saya kagum, angkat topi dan memuji,” Ini orang hebat, orang moderat dan pemimpin bijak.
Kemudian, baru saya paham, ternyata seorang Fachrul Razi tidak lebih dari seorang yang tidak manusiawi dan munafik.Perkataanya tidak sesuai dengan perbuatannya sebagai seorang Menteri Agama Republik Indonesia. Mengapa saya menyebut lengkap, karena seorang Menteri Agama tugas utamanya ialah memberi rasa nyaman kepada semua golongan agama.
Kedua, tindakan dan pernyataan Fachrul Razi yang menyebabkan hati saya sebagai seorang katolik teriris, dan baru sadar sesadarsadarnya, ternyata seorang Fachrul Razi tidak menghayati isi dan lima butir Pancasila.
Pancasila, Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,kedua,Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,ketiga, Persatuan Indonesia,keempat,Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan kelima,Kaedilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Jika benar seorang Fachrul Razi menghayati lima butir Pancasila, tidak akan mungkin melakukan tindakan atau kebijakan yang tidak bijaksana melukai hati dan perasaan umat beragama Kristen atau agama minoritas lain di Indonesia. Tetapi ingat, seorang Fachrul Razi harus tahu, bahwa jumlah umat Kristen di dunia, terbesar dan mayoritas.
Coba cermat, ini adalah perkataan yang tidak tepat, karena reaksi Menag Fachrul Razi terhadap kasus gugatan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja Santo Joseph-Tanjung Balai, Karimun-Riau. Reaksi Menteri semua agama hanya berisi pesan ‘kosong’ dan tidak ada tindakan langsung untuk menyelesaikan kasus tersebut. Patut disayangkan reaksi menteri yang pada awalnya penuh kejutan. Bahkan banyak masyarakat yang sangat antusias mendengar ucapannya ketika beliau berkata bahwa ‘Dia menteri semua agama’. Apalah daya jauh panggang dari api, ucapan beliau tidak lebih dari tindakan menabur angin. Ucapan yang sama sekali tidak berfaedah, karena bukti nyatanya tidak ada.
Seperti komenter buruk dan sindiran keras dan sudah dimuat berbagai media, juga oleh saudara kita watawan Komodo Pos Silvester Detianus Gea, ”Menteri semua agama sama sekali tidak memberi solusi terhadap kasus gereja di Karimun. Berbeda dengan kasus Mushala yang konon berada di balai pertemuan. Secara logika wajarlah ditolak karena keberadaan Mushala itu berada dalam balai pertemuan. Tetapi konon Menteri semua agama langsung turun tangan agar IMB Mushala segera tuntas/keluar. Ternyata tidak benar bahwa beliau yang terhormat ini tidak benar menteri semua agama. Beliau lebih tepatnya Menteri sekelompok agama. Tindakan beliau yang terhormat ini berbanding terbalik ketika menanggapi gugatan IMB gereja St. Joseph-Karimun.
Beliau hanya berkata-kata dengan indah, bak seorang sedang merangkai puisi. Nyatanya, tidak ada hasilnya, tidak ada tindakan nyata untuk menyelesaikan kasus itu. Nyatalah bagi kita bahwa ucapan-ucapan dan pepesan kosong mereka hanyalah manis dibibir. Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada semua agama yang ada di Indonesia. Bahkan kasus gereja di Karimun sampai di pengadilan, juga tidak ada tanggapan dari yang terhormat Menteri sekelompok agama. Maka, lebih tepat jika di Indonesia ini ada menteri dari setiap agama, agar hak setiap warga negara yang menganut berbagai agama dapat terpenuhi. Jika tidak maka negara ini tidak lebih dari negara sekelompok agama saja. Jauh dari apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Bahkan, Undangan-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 tidak lebih dari pajangan tuan-tuan terhormat yang berkata-kata manis dibibir saja, demi menghimpun masa untuk mengumpulkan pundi-pundi dari kekayaan bangsa tercinta ini.
Ucapan menteri semua agama itu BULSHIT, pepesan kosong yang layak diabaikan. Keputusan pejabat dari yang terendah hingga yang tertinggi ditentukan oleh organisasi masyarakat (ormas) yang mengatasnamakan agama, tertbukti dengan kasus gereja St. Joseph-Karimun. Keputusan Pemkab dapat diintervensi oleh ormas yang membuat alasan konyol untuk menolak keberadaan Gereja St. Joseph-Karimun yang telah berdiri sejak tahun 1928 bahkan sebelum bangsa ini merdeka. Alasan yang disampaikan ormas sangat tidak masuk akal dan tidak ada yang protes sejak tahun 1928, itu artinya tidak ada warga yang terganggu, termasuk dalam hal lalu lintas yang dijadikan alasan oleh ormas terkait.
Inilah bangsa yang sudah berada diambang kehancuran. Kehancuran karena pemimpinnya tidak lagi menjalankan fungsi sebagai alat negara, tetapi lebih condong menjalankan fungsi sebagai alat dari ormas anti kebhinnekaan dan anti UUD 1945. Seandainya, para pendiri bangsa masih hidup, sungguh merekalah yang pertama menolak pemimpin-pemimpin semacam itu. Merekalah yang duluan memerangi pemimpin semacam itu. Entah dengan ormas anti Pancasila mana saya samakan pemimpin semacam itu?. Sudahlah berhenti berkata-kata manis di depan kamera dengan berkata ‘Saya menteri semua agama’. Karena ucapan itu tidak terbukti sama sekali. Layaklah ucapan itu ditertawakan oleh sebagian besar masyarakata Indonesia.”
Mengutip ucapan Ketua Koordinator Humas, IT dan Publikasi Panitia Pembangunan Gereja, Romesko Purba yang dimuat oleh batamnews, bahwa “Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph sudah sesuai dengan Tata Ruang yang dibuktikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, Arahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk setiap rencana kegiatan di Kabupaten Karimun mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun tahun 2011-2031, lokasi rencana kegiatan berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan Pasal 106 ayat 2 Nomor 07 Tahun 2012 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor 76/MenLHK/2015 dimana lokasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph berada pada areal Penggunaan lainnya (APL) dan bukan kawasan hutan. Lalu pada Pasal 72 ayat 2 tentang Zonasi Wilayah Perkotaan pada ayat 1 Huruf A ketetapan huruf a, b dan c, Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph merupakan sarana dan prasarana bangunan penunjang peribadatan dan Pembangunan gereja tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun”.
Dengan demikian, jelas bahwa renovasi gereja santo Joseph-Tanjung Balai, Karimun, Riau sudah sesuai dengan prosedur. Maka, dengan hormat kiranya bapak turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini sehingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Terima Kasih atas perhatian dan perkenanan bapak.” ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.