Menteri Agama Diduga Diskriminatif Terhadap Agama ‘Minoritas’

Menteri Agama Diduga Diskriminatif Terhadap Agama 'Minoritas'

Oleh: Silvester Detianus Gea*

MENTERI Agama Fachrul Razi diduga melakukan diskriminatif terhadap agama ‘minoritas’ di Indonesia. Tindakan yang diduga diskriminatif tersebut dapat kita lihat dari dua kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Pertama, kasus penolakan IMB renovasi Gereja St. Joseph, Tanjung Balai, Karimun, Riau, oleh sekelompok orang. Kedua, kasus penolakan Mushola yang terjadi di Sulawesi Utara. Menteri Agama, Fachrul Razi menanggapi berbeda kedua kasus yang terjadi. Kasus penolakan IMB renovasi Gereja yang sudah keluar bulan Oktober 2019 ditanggapi secara santai oleh ‘Menteri Semua Agama’. Bahkan tidak ada upaya supaya kasus tersebut segera tuntas. Oleh sebab itu, hingga kini kasus itu berlarut-larut bahkan menimbulkan konflik-konflik lain terutama berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Seolah-olah Menteri Agama membiarkan kasus ini diselesaikan oleh Organisasi masyarakat yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan IMB yang telah dikeluarkan oleh Pemkab, Karimun.
Berbeda dengan tanggapan Menteri Agama terhadap kasus penolakan Mushola yang terjadi di Sulawesi Utara. Menteri Agama langsung turun tangan melalui pihak terkait agar Izin Mendirikan Bangunan Mushola segera keluar. Akhirnya, IMB pendirian Mushola keluar dan kasus tersebut tuntas, tanpa menimbulkan polemik yang berlarut-larut. Berdasarkan kejadian tersebut kita dapat melihat bahwa Menteri Agama diduga melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama ‘minoritas’ di Indonesia.
Berbeda dengan pernyataannya ketika pidato pada awal beliau dipilih/diangkat menjadi Menteri Agama.
Lalu dimana letak keadilan? Dimana letak ‘Menteri Semua Agama’?. Bukankah ini menunjukkan bahwa Menteri seolah tidak kuasa untuk membendung dorongan dari ormas? Atau Menteri Agama takut kehilangan popularitas di mata masyarakat beragama ‘masyoritas’? Mengapa seolah tidak hadir dalam kasus gereja di Karimun atau sedang sibuk urus Warga Negara Indonesia yang diduga bergabung dengan ISIS?. Benarkah Undang-Undang Tentang Kebebasan Beragama masih relevan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kini hanya sekedar pajangan?. Lihat juga kelambanan dalam memilih Plt. Bimas Katolik. Mengapa Plt Bimas Katolik dapat dijabat oleh orang yang tidak beragama Katolik? Apakah tindakan ini dapat dilakukan sebaliknya, seorang Katolik dapat menjadi Plt. Bimas agama Islam, Hindu, Budha, Konghucu, dan Protestan?. Mungkinkah ini yang mempengaruhi kelambanan Menteri Agama dalam mengambil keputusan terkait kasus gereja di Karimun?. Kiranya ini menjadi pertanyaan sebagian masyarakat yang masih mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Jika ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-29, jelas bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan kegiatan agama sesuai dengan keyakinannya. Pada kesempatan ini kita akan melihat secara singkat bagaimana isi dan makna dari pasal 29 UUD 1945. UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 Tentang Kebebasan Beragama berbunyi: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Kedua ayat tersebut hendak kepada kita bahwa segala kegiatan keagamaan di Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Tindakan ini merupakan hak setiap warga negara entah dari agama apapun. Tentu saja dalam hal ini gedung termasuk dalam unsur keagamaan sebagai tempat beribadah. Oleh sebab itu, siapa pun tidak berhak melarang umat beragama lain mendirikan tempat ibadah, karena pelarangan itu secara tidak langsung melarang umat beragama tertentu untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Kasus yang terjadi dengan Gereja Katolik Santo Joseph, Tanjung Balai, Karimun, Riau merupakan fakta betapa minimnya pengamalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Jika Menteri Agama, Fachrul Razi dan pemerintah terkait membiarkan kasus-kasus ini terus-menerus terjadi, maka cepat atau lambat bangsa yang kita cintai ini akan terpecah belah.

Surat Terbuka Untuk Presiden Joko Widodo
Salam Sejahtera, Assalamualaikum Wr. Wb. Namo Buddhaya. Kiranya segala makhluk bersukacita.
Saya atas nama pribadi sebagai umat Katolik menyampaikan surat ini kepada yang mulia Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Adapun surat terbuka ini saya sampaikan sebagai bentuk keprihatinan saya atas intoleransi yang terus berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Saya sebagai warga negara, sekaligus sebagai penganut agama Katolik merasa bahwa keberadaan ormas-ormas intoleran bukan semakin berkurang melainkan semakin berkembang. Oleh sebab itu, saya dengan penuh hormat meminta bapak untuk menindak tegas ormas-ormas yang terus menyebarkan kebencian dan intoleran. Meskipun saya tahu ada menteri dan pejabat terkait yang seharusnya mengerjakan itu, namun saya merasa mereka lamban menuntaskan kasus-kasus yang terjadi. Mungkin juga mereka sedang sibuk mengurus urusan lainnya.
Surat terbuka ini saya tuliskan terkait kasus pelarangan renovasi gereja Santo Joseph-Tanjung Balai, Karimun, Riau. Gereja yang telah berdiri sejak tahun 1928, sebelum negara ini merdeka. Dimana berbagai media memberitakan bahwa kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menyampaikan gugatan sehingga Pemkab mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan sejak bulan Oktober 2019. Oleh sebab itu, saya berharap bapak kiranya berkenan ikut turun tangan menyelesaikan masalah intoleransi yang terjadi di Karimun tersebut.
Mengutip ucapan Ketua Koordinator Humas, IT dan Publikasi Panitia Pembangunan Gereja, Romesko Purba yang dimuat oleh batamnews, bahwa “Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph sudah sesuai dengan Tata Ruang yang dibuktikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, Arahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk setiap rencana kegiatan di Kabupaten Karimun mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun tahun 2011-2031, lokasi rencana kegiatan berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan Pasal 106 ayat 2 Nomor 07 Tahun 2012 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor 76/MenLHK/2015 dimana lokasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph berada pada areal Penggunaan lainnya (APL) dan bukan kawasan hutan. Lalu pada Pasal 72 ayat 2 tentang Zonasi Wilayah Perkotaan pada ayat 1 Huruf A ketetapan huruf a, b dan c, Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph merupakan sarana dan prasarana bangunan penunjang peribadatan dan Pembangunan gereja tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun”.
Dengan demikian, jelas bahwa renovasi gereja santo Joseph-Tanjung Balai, Karimun, Riau sudah sesuai dengan prosedur. Maka, dengan hormat kiranya bapak turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini sehingga tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Terima Kasih atas perhatian dan perkenanan bapak.
Salam.
Ttd
(Silvester Detianus Gea)

*Penulis adalah Wartawan KOMODOPOS.COM, Pernah menulis buku bersama Bernadus Barat Daya berjudul “MENGENAL TOKOH KATOLIK INDONESIA: Dari Pejuang Kemerdekaan, Pahlawan Nasional Hingga Pejabat Negara” (2017), Menulis buku berjudul “MENGENAL BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL SUKU NIAS” (2018), kontributor website Media Dialogika Indonesia (Madilog.id), kontributor website Societasnews.id, Author JalaPress.com, dan mengajar di salah satu sekolah (2019-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui email: detianus.634@gmail.com atau melalui Facebook: Silvester Detianus Gea. rakun kompasiana: https://www.kompasiana.com/silvesterdetianusgea8289

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.