NasDem NTT Akan Rekomendasikan Erik Rede Jadi Calon Wakil Bupati Ende

Tensi politik di Ende mulai memanas pasca ditinggal mendiang Marsel Petu. Bupati Ende 2 periode itu meninggal saat menjalankan tugas kedinasan di Kupang pada Bulan Mei 2019 silam.
Perdebatan publik menghiasi berbagai media sosial. Bak gayung bersambung ketika pekan lalu saat musdalub Partai Golkar yang menempatkan Heri Wadhi sebagai Ketua Golkar Kabupaten Ende, Saat itu Ketua DPD Golkar Provinsi NTT Melki Laka Lena menyebut 4 nama yang berpeluang diusung untuk menggantikan posisi H. Djafar H. Achmad sebagai Wakil Bupati Ende. Mereka adalah Heri Wadhi, Megi Sigasare, Lori Gadi Djou dan Matilhda Gaudensia Ilmoe.
Secara undang undang Wabup Djafar akan dilantik menjadi Bupati Ende menggantikan almarhum Marsel Petu hingga berakhirnya masa tugas di Tahun 2024. Dan dengan demikian maka posisi Wakil Bupati Ende akan digodok oleh koalisi partai pengusung.
Berbeda dengan Partai Golkar, Partai Nasdem yang juga menjadi partai pengusung paket MJ pada pilkada lalu dengan kekuatan 4 orang anggota DPRD akan mengusung figur dari internal partai.”
Kami akan merekomendasikan Ketua DPD NasDem Kabupaten Ende yang juga Wakil Ketua DPRD Ende untuk menjadi calon wakil bupati. Demikian disampaikan Drs. Alexsander Ena, M.Si ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Provinsi NTT saat dikonfirmasi RADARNTT via seluler Jumat, 26 Juli 2019.
Menurut Alex, Nasdem akan melakukan komunikasi politik dengan 6 partai pengusung lainnya untuk mendukung kader yang diusungnya. “Erik cukup paham dengan karakteristik daerah dan tentu akan mampu bekerja sama dengan Pak Haji Djafar,” ungkapnya.
Ia menambahkan dukungan terhadap Erik Rede memiliki pertimbangan yang matang. “Kita tentu akan meminta dukungan dari teman teman partai lain, politik ini soal bagaimana membangun bergaining, dan kami sebagai bappilu partai punya tugas tentang itu,” kata Alex.
Sementara itu Ketua DPD NasDem Kabupaten Ende Erikos Emanuel Rede saat dikonfirmasi mengatakan, “Menyerahkan semua keputusan itu kepada struktur partai baik di Tingkat DPD, DPW maupun ditingkat DPP. “Sebagai kader kita tentu siap namun tetap mengikuti mekanisme dan perundang undangan yang berlaku,” ungkapnya. ♦ radarntt.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.