NTT dapat ADD Rp3,9 triliun pada 2020

NTT dapat ADD Rp3,9 triliun pada 2020

DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa Nusa Tenggara Timur menyebutkan alokasi dana desa (ADD) tahun 2020 untuk 3.026 desa di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini sebesar Rp3,9 triliun.
“Kami sudah mendapat pemberitahuan dari pemerintah pusat tentang adanya peningkatan alokasi dana desa untuk NTT sebesar Rp70 miliar pada 2020,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT, Sinun Petrus Manuk kepada ANTARA di Kupang, Kamis 24 Oktober 2019.
Ia mengatakan dana desa tahun 2019 untuk NTT sebesar Rp3,2 triliun yang dialokasikan untuk 3.026 desa yang proses pencairan anggarannya memasuki tahap tiga.
Pada tahun 2020, kata Sinun Petrus Manuk, NTT mendapat alokasi dana desa mencapai Rp3,9 triliun atau terjadi penambahan alokasi dana desa sebesar Rp70 miliar.
Menurut mantan Kepala Dinas Sosial NTT itu terdapat tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak mendapat tambahan alokasi dana desa pada 2020 yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Sabu Raijua.
Dia mengaku tidak mengetahui secara persis mengapa tiga kabupaten itu tidak mendapat penambahan alokasi dana desa pada 2020.
“Kami tidak mengetahui secara persis mengapa tiga kabupaten itu tidak mengalami kenaikan alokasi dana desa tahun depan, karena yang menentukan penambahan alokasi dana desa merupakan kewenangan Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Kementerian Keuangan tambah Sinun Petrus Manuk memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan besaran alokasi dana desa setiap kabupaten di provinsi berbasis kepulauan ini.
Ia berharap semakin bertambahnya alokasi dana desa tahun 2020 maka pertumbuhan ekonomi di desa semakin berkembang pesat.

Dana Desa siap digunakan bangun 30.260 unit rumah di NTT
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, mengemukakan pemerintah daerah akan menggunakan dana desa untuk membangun 30.260 rumah layak huni bagi warga miskin mulai tahun 2020.
“Mulai 2020 akan dibangun sebanyak 30.260 unit rumah layak huni dengan target sampai 2023 akan terbangun sebanyak 121.040 unit,” katanya dalam acara rapat kerja Gubernur NTT yang dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR) Flobamora Oepoi Kupang, Kamis 24 Oktober 2019.
Rapat kerja tersebut digelar Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama semua kepala daerah dari 22 kabupaten/kota se-NTT, melibatkan sekitar 268 camat, 194 lurah, serta 1.917 kepala desa.
Dalam kesempatan itu, Sinun Petrus menjelaskan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan rumah layak huni telah disepakati dalam rapat bersama kepala dinas PMD dari 21 kabupaten pada Maret lalu di Kabupaten Rote Ndao.
Selain itu, juga disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Gubernur NTT dengan para bupati dari 21 kabupaten di Labuan Bajo beberapa waktu lalu. Sinun Petrus mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut sebagai upaya gerakan bersama mengurangi angka kemiskinan di provinsi setempat.
Dia menjelaskan, selama 2014-2019, jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk provinsi setempat mencapai Rp10,5 triliun lebih.
Alokasi dana desa, lanjutnya, juga bertambah sebanyak Rp70 miliar di 2020 yang menyebar pada 18 kabupaten di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Dia mengatakan, namun pemanfaatan dana desa belum secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di daerah itu.
“Karena itu kita sepakat agar salah satu pemanfaatannya untuk bangun rumah layak huni untuk menekan angka kemiskinan yang ditargetkan pemerintah provinsi mencapai 12 persen pada 2023,” katanya. ♦ kupang.antaranews.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.