NTT miskin tapi beli pulsa sampai triliunan rupiah

NTT miskin tapi beli pulsa sampai triliunan rupiah

WAKIL Gubernur NTT Josef Nae Soi menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing mulai 2020. “Saya harapkan pada tahun 2020 nanti setiap kabupaten/kota di NTT ini mulai meningkatkan PADnya masing-masing untuk bisa membantu Pemprov NTT,” katanya di Kupang, Senin (29/4).
Hal ini disampaikannya disaat menyampaikan arahan pada pembukaan acara Rapat Kordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2019 di salah satu hotel di Kupang. Ia menegaskan setiap kepala daerah, harus pintar dan inovatif dalam mencari cara-cara legal dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Contohnya para operator jaringan handphone (HP), dapat pemasukan sampai triliunan dari hasil penjualkan pulsa di NTT, tetapi pemasukan untuk daerah tidak ada sama sekali,” ujar dia.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya sudah memanggil sejumlah operator seluler untuk memberikan penjelasan. “Tadinya mereka ragukan orang NTT sebagai termiskin ketiga, tidak bisa beli pulsa. Tetapi begitu kita lihat data, ternyata tinggi sekali pulsa yang dibeli masyarakat NTT, bisa capai triliunan rupiah,” tambah dia.
Ke depan, kata dia, pihaknya sudah minta kontribusi dari setiap operator untuk daerah untuk membantu meningkatkan PAD di daerah operator itu berinvestasi. “Saya kira ke depan kita semua akan berusaha untuk tingkatkan PAD kita, tetapi teman-teman yang kelola keuangan harus profesional,” tambah mantan anggota Komisi V DPR RI itu.
Untuk diketahui, kegiatan Rakor Keuangan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, asisten yang membidangi Keuangan, Kepala Badan Keuangan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Anggaran beserta Kepala Sub Bidang Anggaran daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari dari Senin (29/4) sampai dengan Selasa 30 April 2019.
Tujuan Rakor tersebut adalah mengevaluasi pelaksanaan keuangan daerah, kesepakatan dan pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah untuk meraih opin Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Serta upaya penyelarasan perencanaan keuangan Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 sampai 2023.

Ditargetkan Rp3 triliun
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) setempat akan meningkat menjadi Rp3 triliun pada 2023 dari Rp1 triliun pada saat ini. “PAD NTT sekarang Rp1,1 trilun, dan kami akan menyentuh minimal Rp3 triliun pada 2023,” katanya optimistis kepada wartawan di Kupang, Selasa 22 Januari 2019.
Ia mengatakan, akan melakukan cara-cara yang tidak biasa untuk mencapai target pendapatan asli daerah di lingkungan pemerintahannya, yakni dengan memfokuskan konsolidasi anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. “Biro ini yang akan mengatur belanja semuanya. Jadi kalau ada yang main-main, KPK, Jaksa, Polisi tidak usah keliling semua tempat. Satu tempat saja sudah ketahuan itu,” katanya menegaskan.
Ia mencontohkan, seperti dalam pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang masih berbeda-beda antara satu dinas dengan yang lainnya sehingga akan dikonsolidasikan hanya pada satu biro saja. Kemudian, dalam proses pembelian barang jika dapat dilakukan pemerintah maka tidak diserahkan kepada sektor privat atau swasta, seperti ketika melakukan tender proyek pembangunan jalan.
“Pengusaha-pengusaha di NTT tidak punya aspal tapi pemerintah tetap berikan biaya untuk pengadaan, sehingga lebih baik pemerintah yang membeli sendiri jadi tinggal dipakai,” ujarnya.
Gubernur Laiskodat mengatakan juga akan terus mendorong pendapatan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan target PAD tersebut.
Menurutnya, upaya-upaya ini sebagai rancangan baru untuk melakukan efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan di provinsi berbasis kepulauan ini.
“Banyak kalangan pasti merasa target PAD tersebut tidak mungkin tercapai, namun saya optimistis akan tercapai dengan cara-cara kerja yang tidak biasa,” ujarnya. “Target saya yaitu menyentuh minimal Rp3 triliun. Saya juga mendorong kabupaten/kota mempunyai biro yang sama dan cara-cara yang sama untuk meningkatkan PAD mereka,” demikian Gubernur Viktor Laiskodat. ♦ Humas Setda NTT

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.