NTT, Pariwisata, dan Kerja-Kerja Kita

NTT, Pariwisata, dan Kerja-Kerja Kita

Oleh: Wilfridus Setu Embu
(Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero)

MEREKA yang berkomitmen untuk memajukan pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT) harus kerja lebih keras lagi. Dasarnya tidak perlu ambil inspirasi dari langit atau analisa tinggi menjulang. Cukup lihat data BPS soal kinerja sektor pariwisata NTT bulan September 2019, khususnya dari aspek Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di hotel di Provinsi NTT. Menurut data yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2019 itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel klasifikasi bintang di NTT pada September 2019 sebesar 52,26 persen. Capaian ini turun 6,64 poin jika dibandingkan dengan Agustus 2019 yang capaian TPK-nya 58,72 persen.
Tentu, tidak bisa kita simpulkan bahwa ini buruk sekali. Apalagi bilang pariwisata di NTT tidak menarik.
Capaian ini (kalau boleh dikatakan) tidak terlalu jauh dari rata-rata TPK Nasional yang sebesar 53,52 persen. Lagipula, rata-rata TPK nasional pada September 2019 pun turun 0,62 poin kalau kita bandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 54,14 persen.
Ada banyak alasan yang bisa disampaikan. Salah satunya karakteristik bulan September yang tidak terlalu ‘menggoda’ orang untuk kasih keluar uang atau pergi jalan-jalan. Beda misalnya dengan bulan Juni, Juli. Di dua bulan itu kan ada liburan sekolah, ada juga lebaran, terus masuk sekolah. Singkatnya, kegiatan rutin yang bisa menggerakkan orang untuk bepergian, berpariwisata dalam jumlah besar itu di September hampir tidak ada.
Supaya objektif, kita periksa capaian September tahun lalu. Tercatat, capaian September 2019 juga turun jika kita bandingkan dengan September tahun 2018. Secara nasional turun 5,43 poin dari TPK September 2018 sebesar 58,95 poin.
Sementara untuk NTT, TPK September 2019 turun 9,95 poin dari posisi September 2018, 62,21 persen. Artinya, jika dibandingkan dengan bulan yang berkarakter sama, juga turun.
Tapi data lain yang juga perlu kita lihat. BPS mencatat, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing di hotel klasifikasi bintang di NTT pada September 2019 yakni 2,44 hari. Memang turun jika dibanding dengan RLMT asing di bulan Agustus 2019 yang mencapai 2,61 hari. Namun, yang cukup menggembirakan, RLMT asing di September 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan September 2018 yang cuma 2,28 hari.
Yang turun justru RTML asal Indonesia. Pada September 2019 RTML asal Indonesia sebesar 1,50 hari. Ini turun dari Agustus 2019 yang sebesar 1,53 hari. Pun turun jika dibandingkan September 2018 yang mencapai 1,51 persen. Entah apa ee yang merasuki kita. “Ale doa. Kami ini biar September tetap ada waktu jalan-jalan le. Kami ke Air Panas, Kami pergi peknik ke Pantai. Jangan aneh-aneh,” saya bayangkan ada reaksi ini.
Itu benar. Tapi pertanyaannya, kenapa TPK dan RLMT di hotel yang masuk dalam perhitungan?
Jangan-jangan, ini ada kaitan dengan, misalnya, sumbangan ke penerimaan daerah dari pajak, juga dari segi penyerapan tenaga kerja formal. Jangan-jangan, hotel-hotel itu ‘direkam’ BPS karena dia masuk dalam bisnis sektor formal. Sementara, kalau kita pergi mandi air panas, tinggal 1 minggu di rumah keluarga atau di rumah teman atau penginapan yang belum tergolong formal, itu yang tidak dicatat BPS.
Mungkinkah kita berasumsi bahwa kalau semua yang informal itu diformalkan bisa saja capaian kita melampaui catatan BPS? Entahlah.
Terlepas dari keinginan memperbaiki diri di data BPS, mendorong sektor-sektor usaha di pariwisata menjadi formal juga penting dan bermanfaat. Dengan begitu, kaka, ade, om, dan tanta kita yang bekerja, juga akan terhitung sebagai pekerja formal. Ini membantu.
Salah satu contoh, dengan status formal, tempat usaha yang mempekerjakan mereka punya tanggung jawab untuk memerhatikan mereka. Minimal pola kerja, relasi atasan-bawahan, dan penilaian dibangun diatas profesionalitas dan prestasi, bukan hanya sekedar ‘kita kaka ade’ atau ‘suka-tidak suka’.
Contoh lain, status ‘formal’ juga membantu ketika mau berhubungan dengan perbankan untuk kredit, entah untuk usaha, modal nikah, atau modal bangun rumah. Berhadapan dengan karakteristik bank, yang harus diakui memang hati-hati dalam memberikan pinjaman, status perkerja formal itu membantu. Kalau ajukan kredit di bank, mereka minta SK dan slip gaji toh? Manfaat lain, tentu akan ada pemasukan dari pajak untuk daerah. Kalau makin berkembang juga makin banyak menyerap tenaga kerja.
Hal yang sama juga berlaku untuk lokasi-lokasi objek wisata. Objek-objek wisata kita perlu dodorong dan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata dalam arti formal dan komersial. Keuntungannya seperti menyerap tenaga kerja, mendorong ekonomi masyarakat sekitar, dan tentu ke PAD. Tapi upaya perlu upaya dan kerja keras. Karena ketika kita mendorong lokasi wisata menjadi kawasan destinasi pariwisata komersial, tentu ada dampak ke masyarakat. Sebab ada konsekuensi ekonomis di situ. Dampak paling jelas, jika sebelumnya orang bebas masuk akan berubah jadi harus bayar.
Karena itu, mendorong perubahan perilaku dari gratis ke bayar, harus didahului atau bersamaan dengan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, juga tentu untuk bisa bayar karcis masuk ke destinasi-destinasi wisata itu.
Artinya, masyarakat NTT harus disiapkan sebagai pengunjung pertama dan utama dari destinasi wisata kita atau meminjam istilah dari masa kuliah, masyarakat harus disiapkan agar bisa jadi ‘MD (muatan dasar)’ dari kawasan-kawasan pariwisata kita.
Belum lagi soal kesiapan SDM dan semangat wirausaha untuk menangkap peluang bisnis yang akan sangat banyak dan ‘aneh-aneh’ sebagai akibat dari munculnya kawasan-kawasan pariwisata. Insentif dari pemerintah daerah juga harus diberikan, khususnya untuk mereka yang ‘UMKM’. Belum lagi soal aspek sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup yang juga harus dapat prioritas.
Kalau hal-hal di atas memang perlu kerja sama lintas sektoral dan generasi karena harus dikerjakan oleh banyak pemimpin dan rangkaian panjang masa kepemimpinan, minimal selesaikan dulu masalah September. September sebagai bulan dengan karakter adem ayem. “Karakter September” yang seperti ini, membutuhkan kreatifitas. Jadi perlu didesain kegiatan atau program khusus di bulan September yang memang bertujuan untuk menarik minat dan mengajak wisatawan asing maupun domestik untuk datang.
Kita mungkin bisa belajar dari Maluku utara yang TPK-nya naik 16,86 poin (dibandingkan September 2018) dan naik 7,96 poin (dari Agustus 2019). Bisa juga sharing dengan Sulawesi Selatan yang pariwisatanya berkinerja bagus, TPK naik 6,46 (dari September 2018) dan naik 6,95 (dari Agustus 2019). Apa rahasia mereka. Dengan demikian, sektor pariwisata NTT bisa tetap menggeliat, meskipun di masa sepi atau low season. Kita masih punya waktu.
Omong-omong, kalau pembicaraan soal periwisata ini kita serempet ke Pilkada, sudah punya bayangan, kepala daerah kita ke depan, kualifikasi dan kualitasnya harus seperti apa? Ini baru satu sektor, belum yang lain. ♦ fb

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.