NTT peroleh opini WTP dari BPK

NTT peroleh opini WTP dari BPK

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pencapaian ini merupakan ketiga kalinya secara berturut-turut dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017,” kata anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi kepada wartawan di Kupang, Selasa (22/5), setelah menyerahkan LHP atas LKPD Prorvinsi NTT Tahun Anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna DPRD NTT.
Namun ia menyatakan BPK masih memberikan sejumlah permasalahan yang perlu perhatian yaitu pengendalian dan penatausahaan aset tetap yang belum memadai.
Termasuk belum selesainya proses validasi serah terima aset dari pemerintah kabupaten/kota sebagai dampak penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya.
“Ada regulasi yang mengharuskan kabupaten/kota menyerahkan aset sekolah tingkat menengah atas,ke pemerintah provinsi, itu kan perlu waktu. Permasalahan di dalam LKPD masih dapat ditoleransi sepanjang tidak mengganggu materialitas,” katanya.
“Jadi ada batas ukuran atau toleransinya berapa banyak permasalahannya, tapi kalau belum mencapai batas materialitas maka itu sah-sah saja,” katanya dan menambahkan BPK juga menemukan beberapa permasalahan pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di provinsi setempat belum memadai.
Selain itu, lanjut Eddy Mulyadi, penyaluran belanja bagi hasil pajak provinsi tahun anggaran 2017 juga belum memadai. Serta terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan pekerjaan dan kekurangan penetapan denda keterlambatan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah saat ini sudah jauh lebih bagus karena berupaya untuk lebih akuntabel dan transparan termasuk di NTT.

Dewan Awasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur akan mengawasi pelaksanaan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai temuan sejumlah permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat. “Berbagai temuan BPK nanti ditindaklanjuti pemerintah daerah di bawah pengawasan dewan,” kata Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno kepada wartawn di Kupang, Selasa.
Sebelumnya, dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD Pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2016, BPK memaparkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah setempat.
Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI Abdul Latif menyebutkan sejumlah permasalahan, antara mengenai pengendalian dan penatausahaan aset tetap tanah dan gedung bangunan yang belum sepenuhnya memadai.
Kedua, lanjutnya, sistem aplikasi Samsat online dalam penngelolaan pajak kendaraan bermotor dan beab balik nama kendaraan bermotor yang juga belum memadai.
Ketiga, terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang atas pengadaan barang dan jasa pada enam SKPD setempat sebesar Rp1.664.616.211 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp376.743.015.
Terakhir, katanya, terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan rambu lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp376.716.870.
Anwar Pua Geno mengatakan, dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya akan terus mengawasi pemerintah provinsi dalam melaksanakan rekomendasi BPK itu.
“Temuan dan rekomendasi sudah disampaikan, nanti detailnya oleh pemerintah tapi dewan tetap mengawasi pelaksanaannya,” kata politikus F-Golkar itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem mengatakan, kalau sudah jadi temuan BPK maka memang harus ditindaklanjuti pemerintah. “Jadi ada waktu yang diberikan BPK untuk pemerintah melakukan klarifikasi,” katanya.
Ia mengatakan, nanti ketika sudah diklarifikasi, tetapi tetap diangkat tim pemeriksa dan masuk dalam laporan hasil pemeriksaan, maka tetap harus ditindaklanjuti. ♦ antarantt.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.