Parpol Didesak Tidak Calonkan Elias Djo dan Paul Y Nuwa sebagai Kepala Daerah

Oleh: Siprianus Edi Hardum

 

KOORDINATOR Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, meminta seluruh Partai Politik (Parpol) agar tidak mencalonkan Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto untuk Bupati Nagekeo periode 2018 – 2023.
Pasalnya, kedua orang ini akan diminta pertanggungjawaban secara pidana atas dugaan korupsi pembelian lahan seluas 1,5 hekatare (ha) untuk pembangunan DPRD Nagekeo serta pembangunan gedung tersebut yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 triliun.
Keduanya juga melakukan tindak pidana ketika membeli lahan tersebut tanpa melalui panitia pembelian tanah (P2T) sehingga membayar kepada orang yang salah. “Di sini patut diduga kongkalikong demi keuntungan pribadi Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto,” kata Petrus kepada suara pembaruan Rabu 29 November 2017.
Ketika Elias Djo membeli lahan itu secara salah dari Efraim Fao, Elias Djo menjabat sebagai Penjabat Bupati Nagekeo dan Paul Y Nuwa Veto sebagai Ketua DPRD Nagekeo. “Dua orang ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum ada dugaan persengkongkolan jahat dan korupsi,” tegas Petrus. Menurut Petrus, dengan menangnya pemilik lahan tersebut dalam kasus perdata maka Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto harus dijerat secara pidana. Petrus meminta semua pimpinan Parpol terutama yang telah berkomitmen mendukung dua orang itu untuk maju sebagai calon Bupati Nagekeo lebih baik menganulir niat dan rencana itu. “Saya minta semua parpol tidak mencalonkan orang yang bermasalah secara hukum untuk maju sebagai kepala daerah,” kata dia.
Menurut Petrus, Elias Djo dan Paul Y Nuwa Veto adalah orang-orang yang tidak bersikap ksatria mengakui kesalahan yang telah diputuskan hakim. “Perkaranya sudah inkrach agar lahan gedung DPRD Nagekeo dieksekusi, namun mereka mengulur-ulur waktu bahkan berusaha agar lahan tersebut tidak dieksekusi,” kata dia. Petrus berjanji akan menyurati KPU dan KPUD Nagekeo agar tidak meloloskan dua orang ini sebagai calon Bupati Nagekeo 2018-20123.
Berdasarkan website MA, pada 19 September 2017, majelis kasasi MA memutuskan permohonan konsinyasi lahan tersebut di atas, yang dimohonkan Elias Djo dengan amar putusan menolak permohonan kasasi konsinyasi yang diajukan pemohon (Elias Djo). Elias Djo mengajukan permohonan kasasi konsinyasi karena permohonan yang sama yang diajukan PN Bajawa, ditolak oleh PN Bajawa. “Klien kami berharap, eksekusi lahan tersebut segera dilaksanakan,” kata Toding Manggasa, kuasa hukum Remi Konradus. Perkara sengketa lahan DPRD Nagekeo sungguh panjang dan berliku. Merujuk pada berkas yang didapat dari MA, kasus itu berawal tahun 2008, Efraim Fao tiba-tiba menguasai lahan seluas 1,5 ha milik Remi Konradus di Pomamela, Kekurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagekeo.
Lahan tersebut dimiliki Remi Konradus atas pemberian tetua Adat Kekurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagekeo. Lahan seluas itu dijual Efraim Fao kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang saat itu dipimpin oleh Elias Djo sebagai caretaker atau penjabat bupati Nagekeo. Elias kembali menjadi bupati Nagekeo tahun 2013.
Remi Konradus bersama kuasa hukumnya mendatangi Elias Djo sebagai bupati di kantornya yang memberitahukan bahwa lahan yang dijual Efraim Fao dengan surat perjanjian jual beli tertanggal 28 April 2008 itu adalah miliknya (Remi Konradus). Namun, sang bupati tidak gubris, malah lahan itu selanjutnya diserahkan ke pihak DPRD Nagekeo, dan pihak DPRD Nagekeo membangun Gedung DPRD yang sampai sekarang gedung itu tidak bisa digunakan.
Karena itulah, pada 2009 Remi Konradus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bajawa dengan nomor Perkara Perdata No 2/Pdt.G/2009/PN.BJW. Dalam gugatannya, penggugat (Remi Konradus) menempatkan Efraim Fao sebagai tergugat I, Bupati Nagekeo Elias Djo sebagai tergugat II, dan Ketua DPRD Nagekeo waktu itu sebagai tergugat. Atas gugatan penggugat ini, majelis hakim PN Bajawa, pada 4 September 2009 dalam putusannya menerima gugatan penggugat.
Tidak terima dengan putusan itu, para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan nomor perkara 21/PDT/2010. Pada 12 Juli 2010, PT Kupang memutus perkara tersebut dengan amar putusan menguatkan putusan PN Bajawa. Selanjutnya para tergugat mengajukan kasasi dengan nomor perkara 1302 K/PDT/2011. Pada 6 Desember 2011, majelis kasasi MA memutus perkara itu dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi.
Putusan perkara tersebut di atas dari tingkat pertama (PN Bajawa) – PK bersifat declaratoir (bersifat hanya mengumumkan) sehingga tidak bisa dieksekusi. Karena itu pengugat (Remi Konradus) mengajukan gugatan baru ke PN Bajawa agar putusan perkara tersebut bisa dieksekusi (condemnatoir). Penggugat mengajukan gugatan baru di PN Bajawa pada 5 November 2012 dengan nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BJW. Pada 31 Juli 2013 majelis hakim PN Bajawa memutuskan dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan perkara aquo yang bersifat declaratoir yang telah berkuatan hukum tetap, tetap dapat dieksekusi (condemnatoir).
Selanjutnya, menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat atau mengosongkan tanah terperkara atau membongkar semua gedung apa saja yang terdapat di atas tanah milik penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan. Namun, tergugat mengajukan kasasi atas putusan PN Bajawa tertanggal 31 Juli 2013 tersebut agar perkara tersebut tetap tidak bisa diekseksusi. Namun, MA menolak permohonan kasasi dari tergugat. Selanjutnya tergugat mengajukan permohonan konsinyasi yang ditolak PN Bajawa dan majelis kasasi MA. ♦ suarapembaruan.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.