Paulina Haning Bupati Perempuan Pertama NTT

Paulina Haning Bupati Perempuan Pertama NTT

NAMA seorang ibu Paulina Haning-Bullu asal etnis Rote tercatat dalam lembaran Negara sebagai wanita pertama NTT yang sukses gemilang di pilih rakyat Rote secara demokratis pada Pemilu Kada pada Pemilu Juni 2018. Paulina yang adalah isteri dari Leonardus Haning dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan didampingi wakil bupati Stef Saek. Rakyat Rote patut bangga dan terus mengkawal ibu Paulina dan Stef Saek dalam kepemimpinannya agar membangun dengan hati tulus dalam segala bidang.
Seperti diwartakan, rapat pleno terbuka KPU Rote Ndao dengan agenda rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati-Wakil Bupati setempat menempatkan pasangan calon Paulina Haning-Bullu dan Stef Saek (Paket Lentera) unggul dari tiga paslon lainnya. Dengan hasil tersebut maka Paulina Haning bakal menjadi wanita pertama di NTT yang menjadi kepala daerah (bupati).
Sebelumnya sudah ada Wakil Bupati perempuan pertama yaitu drh Maria Geong yang dilantik menjadi Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2016-2021 mendampingiBupati Agustinus Ch Dula. Keduanya dilantik di Kantor Gubernur NTT pada 17 Februari 2016.
Hasil rekapitulasi di 10 kecamatan, paket Lentera unggul dengan 22.098 atau 33,24 peraen diikuti paket Lontar dengan perolehan suara 19.504 atau 29,09 persen, paket Sasando 14.204 suara atau 21.31 persen, dan paket Rote Ndao Baru 9.054 suara atau 16,36 persen. Total suara sah 65.490 suara dari DPT sebanyak 85.227 pemilih. Rapat pleno dihadiri empat komisioner KPU dan dipimpin Hofra Anakay selaku Ketua KPU Rote Ndao. Seluruh anggota PPK sari 10 kecamatan, ketua dan anggota Panwaslu Rote Ndao serta para ketua Panwascam dari 10 kecamatan, saksi dari empat pasangan calon, juga hadir.
Paket Lontar (Bima Fanggidae-Ernest Pella), Cabup dari paket Rote Ndao Baru Mesakh Nitanel Nunuhitu, juga hadir bersama Bupati Lens Haning dan wakilnya, Sekda Rote Ndao dan unsur Forkopimda Rote Ndao.
Hofra Anakay mengatakan, hasil rapat pleno tersebut belum bisa ditetapkan karena masih memberikan waktu selama tiga hari apakah ada gugatan dari paslon yang kalah. Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan para komisioner, dan juga para ketua PPK dari 10 kecamatan, saksi yang mempersoalkan hal tersebut bisa menerima penjelasan tersebut. Ketua Panwaslu Rote Ndao Tarsis Tumeluk mengatakan, sidang pleno rekapitulasi bukan untuk membahas pelanggaran pilkada tetapi untuk menghitung dan mencocokkan perolehan suara. ♦ wjr

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.