PDIP Berharap Dukungan PKB dan PKS

PDIP Berharap Dukungan PKB dan PKS

PDIP Nusa Tenggara Timur hanya mengharapkan dukungan politik dari PKB dan PKS dalam ajang Pilgub 2018 agar bisa mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur NTT untuk periode 2018-2023.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nusa Tenggara Timur hanya mengharapkan dukungan politik dari PKB dan PKS dalam ajang Pilgub 2018 agar bisa mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur NTT untuk periode 2018-2023.
“Kami hanya berharap dapat membangun koalisi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sosial, karena sampai saat ini, kedua parpol tersebut belum membangun koalisi politik dengan parpol mana pun,” kata Wakil Ketua DPD PDIP NTT Gusti Beribe kepada Antara di Kupang, Rabu.
Gusti mengatakan hal itu terkait belum adanya kepastian koalisi yang dibangun PDIP NTT dengan parpol lain dalam menghadapi pemilu Gubernur NTT pada 2018 mendatang. PDIP NTT, kata dia, semula membangun komunikasi politik dengan PKPI dan Hanura, namun kedua partai itu memilih membangun koalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan Benny K Harman-Benny Litelnoni dalam ajang Pilgub NTT tahun 2018.
Menurut Beribe, proses pendekatan dengan PKB dan PKS semakin intensif dilakukan agar PDIP jangan kehilangan muka serta tidak berposisi seperti “telur diujung tanduk” dalam menghadapi Pilgub NTT 2018.
Beribe menegaskan sampai sejauh ini PDIP NTT belum menentukan figur calon gubernur dan wakil gubernur NTT, karena masih terus memburu PKB dan PKS untuk membangun koalisi bersama. PKB NTT di bawah kepempinan Yucundianus Lepa, telah menggadang-gadang Bupati Ngada Marianus Sae sebagai bakal calon gubernur NTT. Namun, kendala yang mereka hadapi adalah minimnya perolehan kursi di DPRD NTT untuk mengusung jagonya ke jenjang Pilgub NTT.
PKB NTT hanya memiliki lima kursi di DPRD NTT, sehingga wajib menggalang koalisi dengan parpol lain untuk mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur NTT yang ditetapkan KPU NTT sebagai penyelenggara pilkada sebanyak 13 kursi. Jika PKB sepakat dengan PDI Perjuangan yang memiliki 10 kursi di DPRD NTT untuk membangun koalisi, maka pilihan mereka tetap tertuju kepada Marianus Sae sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023.

Deklarasi
Di tengah galaunya PDI Perjuangan NTT mencari mitra koalisi, Partai NasDem dan Golkar NTT justru akan mendeklarasikan pasangan Jacki Uly-Melki Laka Lena sebagai bakal calon gubernur-wakil gubernur NTT pada 9 November 2017.
Menurut dia, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar untuk memantapkan waktu pelaksanaan deklarasi. Sekretaris Sekretaris DPW Partai NasDem NTT, Alex Ofong secara terpisah mengatakan, pemantapan agenda deklarasi pasangan Jacki-Melki sedang ditangani Tim Bersama yang sudah dibentuk, baik dari NasDem maupun Golkar.
Dia mengatakan, rencana awal deklarasi duet Jacki-Melki dilaksanakan pada 21 Oktober, namun diundur karena partai harus mengikuti verifikasi parpol oleh KPU dan HUT Partai Golkar. Ketua Badan Pemenangan Partai NasDem NTT Alex Ena menambahkan, masih ada peluang bergabungnya partai politik lain dalam koalisi Nasdem-Golkar. “Koalisi Nasdem dan Golkar saja sudah bisa mengusung paket calon, tetapi kami membuka diri untuk bergabungnya partai lain dalam koalisi dan itu merupakan kewenangan DPP kedua partai,” katanya. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT Ferdinan Leu mengatakan, DPD Partai Demokrat NTT sejauh ini belum memastikan waktu deklarasi pasangan Benny Kabur Harman-Benny Alexander Litelnoni (BHK-BAL) untuk diusung dalam Pilgub 2018. Sampai sejauh ini, baru satu pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur NTT periode 2018-2023 yang sudah dideklarasikan, yakni pasangan Esthon Foenay-Chris Rotok yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PAN.

3,5 juta pemilih
Sementara itu, KPU Nusa Tenggara Timur memprediksi jumlah pemilih yang akan ikut dalam pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT pada Juni 2018 mendatang sebanyak 3.580.917 pemilih. Dengan dasar jumlah pemilih itulah, alokasi anggaran yang diberikan melalui APBD bisa terbekap seluruhnya untuk kepentingan suksesnya hajatan politik lima tahunan itu. Selain memprediksi jumlah pemilih, KPU juga telah memprediksi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pemungutan suara.
Dia mengatakan, jumlah TPS yang diprediksi sesuai jumlah pemilih itu ditetapkan sebanyak 9.774, yang akan tersebar di 3.323 desa/kelurahan, 307 kecamatan dan 22 kabupaten/kota yang ada. Dia menjelaskan, prediksi jumlah pemilih di pemilihan gubernur tersebut, juga terintegrasi dengan jumlah pemilih di 10 kabupaten yang akan melangsungkan pemilihan bupati dan wakil bupatinya. Masing-masing, Kabupaten Alor jumlah pemilih, 150.521 pemilih dengan jumlah TPS 550 tersebar di 175 desa/kelurahan dan 17 kecamatan. Kabupaten Ende jumlah pemilih, 183.176 pemilih dengan jumlah TPS 675 tersebar di 278 desa/kelurahan dan 21 kecamatan. Kabupaten Kupang jumlah pemilih, 295.425 pemilih dengan jumlah TPS 600 tersebar di 177 desa/kelurahan dan 24 kecamatan.
Kabupaten Manggarai Timur jumlah pemilih, 194.750 pemilih dengan jumlah TPS 510 tersebar di 176 desa/kelurahan dan sembilan kecamatan. Kabupaten Nagekeo jumlah pemilih, 96.575 pemilih dengan jumlah TPS 270 tersebar di 113 desa/kelurahan dan tujuh kecamatan.
Kabupaten Rote Ndao jumlah pemilih, 97.000 pemilih dengan jumlah TPS 260 tersebar di 89 desa/kelurahan dan 10 kecamatan. Kabupaten Sikka jumlah pemilih, 211.929 pemilih dengan jumlah TPS 555 tersebar di 160 desa/kelurahan dan 21 kecamatan.
Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) jumlah pemilih, 249.140 pemilih dengan jumlah TPS 600 tersebar di 175 desa/kelurahan dan 11 kecamatan. Kabupaten Sumba Tengah jumlah pemilih, 51.000 pemilih dengan jumlah TPS 200 tersebar di 65 desa/kelurahan dan lima kecamatan serta Kabupaten Timor tengah Selatan (TTS) jumlah pemilih, 360.311 pemilih dengan jumlah TPS 921 tersebar di 278 desa/kelurahan dan 32 kecamatan.
Terkait jadwal, Tanti mengatakan saat ini sudah mulai memasuki tahapan pembentukan panitia adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini akan berlangsung hingga 11 November 2017.
Tahapan selanjutnya pada 22 sampai 26 November 2017, KPU akan membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan kepada KPU. Selanjutnya pada 20 Januari hingga 18 Februari 2018, akan dilakukan pencocokan kembali data pemilih. Pada 8 sampai 10 Januari akan dilakukan pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU.
Sementara untuk penetapan pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada NTT dilakukan pada 12 Februari 2018, dan pada 13 Februari dilanjutkan dengan pengundian nomor urut.
Selanjutnya pada 3 April hingga 3 Juni 2018 dibentuk kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), dan dilanjutkan dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 13-19 April 2019. ♦ antarantt.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.