Pemerintah Kabupaten Kupang Diadukan Ke Ombudsman

♦ Kasus lahan pacuan kuda

 

GEGER tanah arena pacuan kuda Babau akhirnya sampai juga di gedung Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang. Thomas Fangidae mengatakan bahwa dirinya bersama rekan mendatangi Kantor Ombudsman pukul 10.00 Wita menyerahkan surat beserta dokumen penting kepada staf Ombudsman yang bernama Martin Rabu 4 April 2018.
Surat Tembusan diterima redaksi media radarntt Nomor : 01/TF/02-/04/2018 yang diserahkan Thomas kepada Ombudsman berisi permintaan ganti rugi lahan arena pacuan kuda di Babau. Dalam surat tersebut juga dijelaskan kronologis konflik antara Thomas dengan Kepala Bidang Aset John Sulla yang tidak bisa berkomunikasi secara baik dan memberikan pelayanan yang buruk kepada dirinya terkait tanah miliknya yang sekarang ini secara de facto dikuasai Pemkab Kupang.
Polemik status tanah pacuan kuda memang mendapat respon dari pemerintah akhir akhir ini. Hal itu dituturkan Thomas kepada wartawan beberapa hari yang lalu, namun ia merasa bahwa tidak ada penyelesaian yang jelas.
Pada bulan lalu dirinya pernah diundang untuk hadir mengikuti sosialisasi pemutihan IMB di Kantor Camat Kupang Timur. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Asisten 2 Kana Hebi, Kaban PKAD Kris Patmawan, Camat Kupang Timur John Leka membahas pemberitaan masalah status tanah pacuan kuda di Babau bersama dirinya.
Thomas menceritakan bahwa Camat Kupang Timur sempat meminta dirinya untuk berhenti berbicara di dunia maya. “Saya tidak akan berhenti, sebelum John Sulla dicopot,” ujarnya kala itu.
Selanjutnya menurut Thom, Asisten 2 juga menjanjikan bahwa segera pertemuan lanjutan dengan John Leka selaku Kepala Wilayah di Kecamatan Kupang Timur untuk menyelesaikan dan menuntaskan status lahan itu menjadi jelas.
Selang satu minggu kemudian ia menghubungi asisten 2 dan dijawab.”nanti saya pulang dari Jakarta kita komunikasi lagi,”tutur Thomas.
Dirinya menegaskan sebenarnya kemarin hari selasa mau mengadukan dan melaporkan dugaan mala administrasi yang dilakukan Kepala Bidang Aset John Sulla, namun dicegah oleh Kepala Bidang Pariwisata Sius Kopong yang meminta diri bersabar sedikit karena ada rapat antara Asisten 2, Kabid Aset di Kantor Bupati.
Sementara itu Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton, SH belum bersedia berkomentar terkait pengaduan Thomas Fangidae dengan alasan surat tersebut belum sampai di mejanya. ♦ radarntt.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.