Pemkab Rote Ndao Ajukan Diskresi Tambang Galian C ke Pemprov NTT

Pemkab Rote Ndao Ajukan Diskresi Tambang Galian C ke Pemprov NTT

DALAM rangka mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek fisik Tahun Anggaran 2019 akibat terkendala ketersediaan material tambang galian C, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan diskresi memanfaatkan sejumlah titik pertambangan milik warga untuk digunakan mendukung pelaksanaan proyek tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan Plt Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Rote Ndao Dominggus Modok saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 31 Juli 2019
Menurut Modok yang juga menjabat sebagai Kadis PUPR itu, Pemkab Rote Ndao Pemkab Rote Ndao mengiri surat untuk mendapat diskres di27 titik pertambangan galian C, sehinga mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan bisa berjalan sesuai target waktu.
Menurutnya, hanya ada beberapa titik pertambangan yang mempunyai izin resmi, padahal jumlah paket pekerjaan fisik tahun 2019 cukup banyak dan menyebar di hampir seluruh wilayah, sehingga perlu tambahan titik-titik baru untuk bisa menambah deposit material galian C dengan jarak yang lebih terjangkau. “Dalam perencanaan kita biaya angkutan sudah ditentukan paling tinggi lima kilometer. Sehingga kalau mengabil material dengan jarak yang jauh, maka akan menghambat kegiatan dan biayanya lebih mahal. Hal ini juga akan mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga kita memohon diskresi kepada Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan izin pertambangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari sejumlah titik yang diusulkan sebenarnya sudah dikelola secara pribadi oleh pemilik lahan dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai material galian C, tetapi belum mendapat izin karena pengalihan kewenangan pertambangan ke pemerintah provinsi sesuai amanat undang-undang. “Kalau izin itu diurus secara perorangan, maka membutuhkan waktu yang lama, sementara kebutuhan material golongan C untuk proyek dan kegiatan tahun anggaran berkenan sangat mendesak. Sehingga, untuk mempercepat pelaksaan kegiatan pembangunan Pemkab Rote Ndao mengajukan diskresi bagi sejumlah titik yang sesuai aturan dibolehkan untuk jangka waktu enam bulan ke depan,” kata Modok.
Menurutnya, pengajuan tersebut dimungkinkan oleh aturan. Ia berharap dikresi tersebut bisa menjadi solusi pembangunan di Rote Ndao. “Diskresi yang kami mohonkan ini adalah semata-mata bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek fisik Tahun Anggaran 2019 akibat terkendala ketersediaan material tambang galian C,” pungkasnya. ♦ ido

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.