Penataan Pasar Danga, Lukas Mbulang Memprediksi Akan Ada Empat Kadis Yang Dikorbankan

Penataan Pasar Danga, Lukas Mbulang Memprediksi Akan Ada Empat Kadis Yang Dikorbankan

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia Resort Ngada Unit Tindak Pidana Korupsi, Kamis 21 Maret 2019, secara resmi telah memeriksa Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Nagekeo, Gaspar Jawa terkait proyek penataan dan pembangunan pasar Danga tahun 2019.
Polisi juga mengagendakan akan memeriksa tiga kepala dinas lainya di lingkup pemerintah kabupaten Nagekeo yakni Kadis Perhubungan Alex Jata, Kadis Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, Elias Tae, serta Kadis PUPR, Sharif Bhanging.
“Setelah periksa Kadis Koperindag Gaspar Djawa, kita akan panggil lagi tiga kadis yakni Kadis PUPR Sarif Bhanging, Kadis Perhubungan Alex Jata dan Kadis Pol PP dan Damkar Elias Tae, ujar Kasat Reskrim Polres Ngada Iptu Anggoro Condro Wibowo, melalui kanit Tipikor lpda Anselmus Leza, Jumat 22 Maret 2019.
Pemeriksaan terhadap empat orang kadis di lingkup pemerintah kabupaten Nagekeo itu juga diharapkan mampu membuka tabir pengerusakan dan penghilangan aset daerah kabupaten Nagekeo serta diharapkan mampu menjawab teka-teki sumber anggaran yang telah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo diluar rancangan penggunaan anggaran penataan dan pembangunan pasar Danga tahun 2019, kata Lukas Mbulang,
Advokat LSM Nurani. Dia menambahkan bahwa semangat Otonomi Daerah memang membuka ruang bagi setiap kepala daerah untuk dapat melakukan sejumlah kebijakan, namun untuk penataan pasar Danga, Lukas mengatakan, bila polisi lihai mengkaji mekanisme tata kelolah kepemerintahan, maka Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco Do, sangat berpeluang terbentur dengan persoalan hukum.
“Ada aset daerah berupa bangunan. Aset pemerintah kabupaten Ngada yang sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten Nagekeo saat pemekaran. Bangunan itu sekarang sudah hilang. Nah, tugas polisi untuk mencari tahu, apakah aset itu sudah dihapuskan atau belum? Jika belum, berarti Bupati Don sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan bisa dipidana”
Selain penghilangan aset daerah, lanjut Lukas Mbulang, masih ada persoalan lain yang juga bakal menjerat Bupati Nagekeo yakni soal sumber dan jumlah anggaran pembangunan pasar Danga. Berdasarkan pantauannya, proyek penataan dan pembangunan pasar Danga disinyalir mengabaikan mekanisme penganggaran sebab diputuskan tanpa melibatkan peran DPRD.
“Soal anggaran bangun pasar, memang rakyat wajib tahu melalui wakil rakyat atau DPRD, namun yang ini tidak. Bupati mengeluarkan SK, dialihkan ke dinas, seminggu kemudian menyusul dengan pengerusakan aset daerah. Jawaban bupati soal anggaran juga tidak konsisten, bilang uang dia cari sendiri, bilang dari dana CSR dan juga dari sumbangan pihak ketiga. Yang benar mana? Polisi harus usut ini. Sebab ini sangat berbahaya,”
Lukas Mbulang memprediksi, bila empat kepala dinas yang periksa saat ini tidak mengantongi surat perintah yang jelas dari Bupati dan Bupati menolak untuk bertanggung jawab atas kebijakan penataan pasar danga, maka ke empat kadis itu diperkirakan akan menjadi korban proyek penataan pasar Danga. ♦ faktahukum.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.