Pencairan Dana Operasional Ketua RT Tunggu Laporan Pertanggungjawaban 2017

Pencairan Dana Operasional Ketua RT Tunggu Laporan Pertanggungjawaban 2017

PEMERINTAH Kota Kupang saat ini belum dapat mencairkan dana operasional bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). Pasalnya, pencairan dana operasional tersebut baru bisa dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban para Ketua RT dan RW tahun 2017 dimasukkan ke Pemerintah Kota Kupang. “Program ini merupakan program satu tahunan, sehingga mereka perlu memasukkan laporan pertanggungjawaban tahun 2017 ke Bandan Keuangan Daerah supaya kami bisa memproses pencairan dana operasional 2018,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Jefri Pelt, Senin 7 Mei 2018 saat dikonfirmasi terkait adanya pengaduan dari para RT/RW kepada Komisi II DPRD Kota Kupang akibat belum cairnya dana operasional mereka.
Jefri mengaku, bukan dana operasional bagi Ketua RT dan RW saja yang belum cair tapi dana operasional bagi petugas Posyandu juga belum dicairkan. Jefri kemudian meminta kelurahan dapat mendorong para Ketua RT dan RW agar secepatnya memasukkan laporan pertanggungjawaban tahun lalu sehingga pencairannya tidak molor. “Kalau laporan pertanggungjawaban para ketua RT dan RW serta Posyandu sudah masuk maka kita bisa secepatnya menyampaikan ke Wali Kota sehingga bisa secepatnya dicairkan,” kata Jefri. Jefri menambahkan, kemungkinan kendala pemasukan laporan pertanggungjawaban karena beberapa waktu lalu terjadi pergantian RT/RW, sehingga pihak Kelurahan tidak meminta laporan pada RT/RW yang lama. Untuk diketahui, peluncuran dana operasional RT/RW tahun lalu dilakukan awal bulan Juli 2017. Komisi II DPRD Kota Kupang sebelumnya mendesak Pemerintah Kota Kupang agar dapat mempercepat proses pembayaran dana operasional bagi para Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) serta insentif anggota Polisi Pamong Praja.
“Kami pertanyakan kepada Pemerintah Kota mengapa hak-hak para ketua RT dan RW serta Pol PP hingga saat belum juga terbayarkan. Kami akan gelar rapat dengar pendapat untuk mempertanyakan hal ini kepada pemerintah,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Melkianus Asanab kepada wartawan di gedung DPRD setempat. Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini menjadi tanda tanya bagi dewan. Sebab danna untuk mereka telah dialokasikan pada sidang pembahasan anggaran murni beberapa waktu lalu. ♦ epo

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.