Penerapan Normal Baru, NTT Siap?

Penerapan Normal Baru, NTT Siap?

 

Penulis: Leo Tukan
Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Diponegoro-Semarang

 

PANDEMI Covid 19 telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa seantero dunia, termasuk Indonesia. Dampak sosial, ekonomi, hukum dan politik di Indonesia adalah imbasnya. Kita ambil contoh yang sederhana saja dalam bidang sosial budaya. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap kehidupan sosial, termasuk budaya telah mengubah kebiasaan yang telah ada dengan sesuatu yang baru. Bertemu dengan teman atau tamu atau kenalan baru kebiasaan kita akan segera mengulur tangan untuk bersalaman, sekarang tidak lagi dilakukan, dan harus berubah dengan memulai satu cara yang baru.
Dan ini sudah menjadi keniscayaan, karena menurut prediksi, tak seorang pun tahu sampai di mana ujung jalan dari pandemi Covid 19 ini. Oleh karena itu Presiden Jokowi jauh-jauh hari, dan mungkin dia sudah menerawang jauh ke depan itu wabah Covid 19 ini, akan lama bertahan membahasnya di negeri ini. Karena itu Jokowi tidak ragu-ragu menyampaikan seruan atau menyetujui kami harus siap untuk “hidup berdampingan” dengan Covid 19.
Pernyataan ini, telah menimbulkan polemik yang luar biasa di tingkat elit. Terkait para lawan politik Jokowi, mereka menganggap itu dengan menyetujui, Isyarat Jokowi sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah wabah Covid 19 dan memintanya untuk mundur saja. Namun, jika dilihat dari sisi yang lain, membalikkan kehebatan Jokowi. Ia menentang memiliki satu naluri yang luar biasa, mampu menerawang melihat ke depan tentang mengatasi Covid 19 dan selanjutnya mengelola negara ini berkaitan dengan Covid 19 tersebut.
Jokowi membalikkan jauh-jauh hari, sudah tahu Itu Covid 19 akan hidup dan bertahan lama di bumi Nusantara ini. Maka jawab tentang “Hidup Berdampingan dengan Covid 19” bukan pertanda kalah atau lolos dalam memberantas Covid 19, ajukan beberapa ajakan untuk jajaran pemerintahannya dan masyarakat Indonesia untuk cara bertahan hidup yang sehat, tidak terpapar perputaran roda ekonomi masyarakat.
Jokowi dengan ajakan ini, menentang memberikan arahan kepada warga masyarakat, bagaimana mencegah dan menghindarkan diri dari pembicaraan Covid 19 itu, sebagai musuh bersama. Dan pada saat yang sama, roda aspek dan aspek kehidupan masyarakat dan negara lain, tetap harus berjalan. Inilah kehebatan Presiden Jokowi.
Maka sebelum WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) memproklamirkan “NEW NORMAL”, sebaliknya Presiden Jokowi sudah lebih mengkumandangkan Normal Baru atau kenormalan baru itu, sebagai diperuntukkan untuk dilaksanakan oleh setiap bangsa, dalam hidup berdampingan dengan Covid 19 tersebut. DPR kemudian mencanangkan pelaksanaan Rapat Rakyat untuk dilakukan secara virtual / online. Sementara Presiden berubah sudah lebih dulu mempraktekkan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para menterinya dengan cara virtual. Kuliah dan pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah dilakukan dengan model “Work From Home/WFH”. Pertemuan dengan teman atau tamu tidak lagi harus bersalaman, tetapi cukup dengan senyum dan menundukkan badan atau cara lain yang dirasa lebih nyaman.
Pertanyaan kemudian, apakah NTT sudah siap untuk menerapkan New Normal tersebut? Tidak mungkin untuk pulih. Maka Pemerintah Provinsi NTT perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum membuat kebijakan terkait pelaksanaan BARU NORMAL tersebut, di NTT terkait dengan adat budaya masyarakat NTT, sarana dan prasarana yang tersedia, serta cara pengawasan atas penerapan Kenormalan Baru ini, untuk masyarakat NTT.
Pemerintah Provinsi NTT tentu pertama-tama harus mengkaji dan meminta prasyarat tersebut di atas. Selanjutnya menentukan kebijakan yang siap diterapkan dalam masyarakat. Langkah berikut adalah sosialisasi yang terkait dengan penerapan Kenormalan Baru bagi masyarakat.
Maka singkatnya, kunci pelaksanaan Kenormalan Baru di NTT adalah Pemerintah Provinsi wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, memulai sosial ekonomi masyarakatnya. Kedua, persetujuan yang disetujui. Ketiga, penetapan transisi pengawasan atas implementasi Kenormalan Baru. Keempat, Penetapan Kebijakan yang akan mendukung pelaksanaan Kenormalan Baru. Kelima, sosialisasi kebijakan dan terakhir Penerapan Kebijakan tentang Kenormalan Baru tersebut. Semuanya ini membantah, agar masyarakat dapat membantah apa yang dikatakan Kenormalan Baru ini, membahas apa yang siap untuk dilakukannya. Ini penting, untuk menghidari keputusan oleh warga masyarakat atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Kondisi masyarakat NTT relatif sama, sementara di sana-sini ada sedikit perbedaan sosial budaya. Namun ini, semua yang perlu mendapat perhatian untuk tidak melibatkan masyarakat terhadap penerapan Kenormalan Baru dalam masyarakat di Provinsi tercinta NTT. ♦ suryaflobamora.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.