Penutupan Pulau Komodo adalah sebuah tindakan berani

Penutupan Pulau Komodo adalah sebuah tindakan berani

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan rencana pemerintahannya untuk menutup sementara Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) pada 2020 merupakan sebuah tindakan berani. “Kebijakan menutup Pulau Komodo dari aktivitas wisatawan ini merupakan sebuah keberanian dan ketegasan dari pemerintah dalam bertindak untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu 24 Agustus 2019.
Ia menyebut kebijakan lain yang berani diambil pemerintahannya seperti moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT serta moratorium pertambangan. Dikatakannya, terkait rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama 1 tahun tersebut untuk tujuan konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo.
Menurutnya, kebijakan ini semata-mata untuk mengangkat martabat masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu. “Kebijakan ini juga demi pelestarian lingkungan hidup dan yang paling penting pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT,” tegasnya. Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengatakan, pemerintah provinsi ingin menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin nasib satwa komodo seperti di Pulau Padar.
“Komodo di Pulau Padar sudah punah total, ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib Komodo di pulau itu tidak sama dengan di Pulau Padar,” katanya. Populasi komodo yang mendiami Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak, namun seiring perjalanan waktu satwa tersebut mengalami kepunahan akibat sejumlah faktor seperti perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan.
Karena itu, kata Wayan Darmawa, pemerintah provinsi menginginkan populasi komodo yang ada di Pulau Komodo tidak mengalami nasib serupa dengan di Pulau Padar. “Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar yang masih terjadi,” katanya. Pemerintah provinsi, lanjutnya, menyiapkan sejumlah strategi di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan. Selain itu dilakukan penataan berupa satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut.

Jokowi setuju
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan penutupan Pulau Komodo yang merupakan habitatnya binatang purba langka raksasa Komodo (varanus komodoensis) untuk kepentingan konservasi. “Pak Presiden Jokowi sudah menyetujui usul penutupan Pulau Komodo itu, setelah pak Gubernur Viktor Laiskodat berbicara langsung dengan kepala negara saat melakukan kampanye Pilpres 2019 di Kupang, Senin 8 April 2019,” kata Kepala Biro Humas Setda NTT Mariius Ardu Jelamu kepada Antara di Kupang, Rabu 10 April 2019.
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan dari rencana penutupan Pulau Komodo selama satu tahun dengan tujuan mengkonservasi kehidupan hewan langka dan dilindungi UU tersebut. Ia mengatakan saat Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyampaikan ikhwal penutupan Pulau Komodo, salah satu habitatnya Komodo di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Presiden Jokowi langsung menyetujuinya. Bahkan Presiden Jokowi langsung menelpon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya untuk secepatnya memproses penutupan Pulau Komodo guna mengkonservasi hewan dan alam di pulau itu.
Menurut Jelamu, Gubernur Laiskodat juga sudah menyampaikan informasi ini saat dilakukan dialog antara pemerintah provinsi NTT dengan pimpinan lembaga keagamaan di Kupang, Selasa 9 April 2019. “Saya ingin tekankan bahwa yang ditutup itu hanya Pulau Komodo saja. Jadi wisatawan masih bisa bebas berwisata di kawasan TNK lainnya, seperti Pulau Rinca, Pantai Pink, Pulau Padar dan kawasan wisata lainnya di daerah itu,” ujarnya. Penutupan Pulau Komodo untuk kepentingan konservasi itu, menurut rencana akan dilakukan pada 2020, dan kawasan itu diharapkan bisa dikelolah langsung oleh Pemda NTT, sehingga rentan pengawasan lebih dekat. Selain untuk kepentingan konservasi, penutupan Pulau Komodo juga bermaksud untuk kepentingan rekayasa genetika guna meningkatkan populasi Komodo.

Kepentingan konservasi

Kawasan wisata Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Antara foto/Kornelis Kaha)

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef A Nae Soi mengatakan penutupan kawasan wisata Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, tetap dilakukan pada 2020 untuk kepentingan konservasi, sekalipun ada pihak yang menolak penutupan kawasan wisata internasional tersebut. “Penutupan kawasan wisata Pulau Komodo sudah final mulai diberlakukan pada 2020. Penutupan itu untuk kepentingan konservasi sehingga habitat Komodo tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan,” kata Wagub NTT Josef A Nae Soi kepada wartawan di Kupang, Senin 29 Juli 2019. Mantan anggota DPR-RI itu menilai aksi demonstrasi penolakan penutupan kawasan wisata Pulau Komodo merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi saat pemerintah membuat suatu kebijakan maka muncul sikap pro dan kontra di masyarakat.
Ia mengatakan penutupan kawasan Pulau Komodo sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan binatang purba raksasa varanus komodoensis agar tidak mengalami kepunahan. Menurut dia, kawasan wisata Pulau Komodo sebagai tempat habitat asli Komodo maka harus bebas dari pemukiman penduduk sehingga Komodo menjadi liar sesuai aslinya. “Apabila kita menginginkan hewan Komodo menjadi liar dalam habitat aslinya, maka tentu tidak boleh ada permukiman penduduk dalam kawasan itu,” tegas Nae Soi.
Kendati demikian, kata dia, harus realistis bahwa dalam kawasan Pulau Komodo sudah ada pemukiman warga, sehingga pemerintah NTT menggunakan prinsip dimensi fleksibilitas dalam penanganan warga dengan mengacu pada beberapa opsi. Opsi pertama, apakah manusia dikeluarkan dari Pulau Komodo atau tetap mengizinkan warga bermukim dalam kawasan pulau itu dengan jaminan konservasi tetap dilakukan atau mengeluarkan warga di Pulau Komodo secara bertahap. “Kita tinggal negosiasi dengan warga di daerah itu, tetapi yang paling penting menyelamatkan Komodo agar tidak punah. Pemerintah akan melepasliarkan hewan yang menjadi makanan utama Komodo di daerah itu untuk makanan Komodo,” tegas Josef A Nae Soi.
Ia mengatakan pemerintah NTT akan mencari tempat yang cocok sebagai lokasi pemukiman warga di Pulau Komodo yang dipindahkan, setelah kawasan wisata itu ditutup pemerintah NTT. “NTT memiliki banyak pulau kosong yang bisa ditempati warga dari Pulau Komodo itu,” tegasnya. Ia berharap berbagai pihak yang ngotot menolak dilakukan penutupan kawasan wisata Pulau Komodo untuk datang berdiskusi dengan pemerintah NTT sehingga rencana penutupan Pulau Komodo pada 2020 itu tidak menjadi polemik.

Pulau Komodo sudah di konservasi
Seorang warga penghuni Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ihsan Abdul Amir, mengemukakan konservasi terhadap satwa Komodo di kawasan itu telah dilakukan otoritas berwenang yaitu Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan berjalan dengan baik. “Konservasi satwa komodo sejauh ini sudah dilakukan BTNK dan berjalan dengan baik bersama kami warga di Pulau Komodo,” katanya ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, Senin 12 Agustus 2019.
Menurutnya, karena itu warga setempat menolak adanya rencana penutupan Pulau Komodo dengan alasan konservasi dan melakukan relokasi warga seperti yang dikemukakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sebelumnya. Abdul Amir yang juga berperan sebagai koordinator dalam upaya advokasi penolakan warga terhadap rencana penutupan Pulau Komodo mengatakan, anggapan bahwa warga di Pulau Komodo merupakan penduduk liar dan tidak berhak atas tanah ulayat merupakan hal yang tidak logis.
Ia menjelaskan, warga Pulau Komodo sudah menghuni pulau setempat jauh sebelum negara Indonesia merdeka maupun sebelum hadirnya pembentukan kawasan Taman Nasional Komodo. “Karena itu 100 persen kami warga menolak penutupan Pulau Komodo apalagi ada rencana relokasi,” ujarnya. Selama ini, kata dia, warga bersama pihak otoritas pengelola yaitu BTNK juga bersama-sama melakukan upaya konservasi yang menurutnya sudah berjalan dengan baik. “Konservasi sudah berjalan baik sehingga kami justeru menganggap rencana konservasi dari pemerintah provinsi ini mengandung kepentingan terselubung pihak tertentu,” katanya.
Terkait konservasi Pulau Komodo ini, Direkrut Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu mengatakan pelestarian satwa komodo tidak perlu dilakukan dengan cara merelokasi warga yang mendiami pulau tersebut. Sebaliknya, kata dia, masyarakat setemlat harusnya dilibatkan menjadi benteng terdepan dalam upaya pelesetarian kadal raksasa itu. “Ini penting karena NTT tidak punya ahli Komodo namun masyarakat setempat lah yang secara alamiah tahu seluk-beluk kehidupan komodo sehingga berperan penting dalam pelestariannya,” katanya. ♦ kupang.antaranews.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.