Penyaluran PIP di Kabupaten Kupang Masih Banyak Salah Sasaran

Penyaluran PIP di Kabupaten Kupang Masih Banyak Salah Sasaran

HASIL survey yang dilakukan LSM Bengkel Apek Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Kupang, pada sembilan Kecamatan 13 desa ditemukan sebanyak 34,5 persen yang salah sasaran.
“Belum semua penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sesuai dengan indikator kemiskinan mendapat bantuan tersebut. Dari hasil survey ditemukan ada 34,8 persen yang tidak memenuhi standar dan 65,2 persen memenuhi kriteria miskin,” kata Tim riset Bengkel Apek, Alfred Ena Mau.
Ia mengatakan, Survey menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap penerima KIP dengan jumlah 29 responden, siswa dan orangtua dari keluarga miskin namun tidak menerima KIP sebanyak 132 responden, informasi pihak sekolah dari para penerima KIP maupun yang tidak menerima KIP.
Dikatakan, selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap tiga keluarga yang anak atau anggotanya menerima KIP dan tiga keluarga yang tidak menerima KIP untuk mengidentifikasi benar-benar berhak terkait kondiai ekonominya atau tidak. Dijelaskan, pencairan dana PIP bagi siswa pemegang KIP belum sepenuhnya terealisasi. Dengan kondisi belum pernah cair dan ada yang belum pernah sejak tahun 2015. Ada situasi bahwa penerima KIP tersebut tidak mendapatkan dana sampai lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Alasan ketika ditanyakan dana tahun sebelumya ataupun sisa dana sebagaimana jumlah yang seharusnya tidak dicairkan atau hangus. “Orangtua dan siswa penerima KIP tidak mendapatkan informasi secara jelas tentang prosedur pencairan dana. Dan ada indikasi adanya pencairan dana sepihak oleh pihak sekolah,” katanya. Ia mengungkapkan, temuam lain terhadap responden exclussion error yaitu tidak semua KK miskin yang memiliki anak usia sekolah menjadi kelompok sasaran PIP atau penerima KIP. Padahal dari identifikasi kriteria miskim sekitar 45 persen sampai 50 persen responden bahkan ada KK penerima JKN-KIS kategori PIB, KKS, dan PKH. “Tidak semua sasaran PIP KIP mendapatkan manfaat dana dari kepemilikan KIP. Temuan menarik adalah anak pemegang KIP tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena dana tidak bisa dicairkan. Yang sudah mendapatkan dana ternyata belum 100 persen dari total dana dialokasikan tahun 2015 sampai 2017,” ujarnya. ♦ NTTonlinenow.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.