Peran Mekeng di Suap Terminasi PKP2B Kembali Disoal KPK, Ini Pengakuan Eni Saragih

Peran Mekeng di Suap Terminasi PKP2B Kembali Disoal KPK, Ini Pengakuan Eni Saragih

MANTAN Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengaku dirinya ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peran Pimpinan Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng dalam proses terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.
Hal itu diungkapkan Eni, usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.
Eni pun menjelaskan, keterlibatan Mekeng dalam dugaan suap pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Samin Tan, sudah dia utarakan dalam persidangan dirinya beberapa waktu lalu.
“Jadi masih yang sama dan itu semuanya sudah saya berikan keterangan di persidangan juga,” katanya.
Dia pun menilai, apa yang dilakukan penyidik KPK adalah untuk mengecek konsisten pernyataannya. “Dan sudah jelas di persidangan saya yang lalu,” kata Eni menambahkan.
Sebelumnya, dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1, Eni menjelaskan, bahwa persoalan terminasi dan bantuan dirinya kepada Samin Tan karena perintah dari Mekeng. “Karenanya saya meminta agar Mekeng dan pak Jonan bisa dihadirkan di dalam persidangan,” jelasnya waktu itu.
Eni sendiri diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap terminasi kontrak (PKP2B) di Kementerian ESDM untuk tersangka Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.
Dalam kasus ini, Samin diduga memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang dimiliki Samin.
Samin disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun Eni telah divonis enam tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan dalam kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. ♦ realitarakyat.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.