Pertemuan Lebu Raya dengan SN, Mempertegas Stigma NTT sebagai Provinsi Terkorup

Pertemuan Lebu Raya dengan SN, Mempertegas Stigma NTT sebagai Provinsi Terkorup

Oleh: Petrus Selestinus
KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI

 

GUBERNUR NTT Frans Lebu Raya harus mengklarifikasi urgensi pertemuannya dengan Setya Novanto dan materi pembicaraan apa saja yang dibicarakan secara khusus dengan Setya Novanto di Kupang tanggal 13 November 2017 yang lalu. Klarifikasi ini sangat urgent karena pertemuan itu dilakukan pada saat Setya Novanto sebagai tersangka korupsi sedang menghindar dari panggilan untuk diperiksa sebagai Saksi/Tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp. 2,4 triliun. Persepsi publik menyatakan bahwa keberadaan Setya Novanto di NTT adalah dalam rangka menghindari panggilan KPK yang menurut hukum termasuk kejahatan korupsi yang diancam dengan pidana 12 tahun penjara.
Pertemuan dimaksud, apapun alasannya hanya mempertegas stigma, betapa Gubernur Frans Lebu Raya tidak memiliki kepekaan sedikitpun terhadap upaya pemberantasan korupsi, terlebih-lebih mengabaikan persepsi masyarakat NTT bahwa Setya Novanto sesungguhnya sedang menggalang kekuatan untuk memperlemah KPK dan menghambat upaya KPK menjerat dirinya. Publik NTT bahkan seluruh masyarakat melihat keberadaan Setya Novanto di Kupang, adalah dalam rangka menghindari panggilan KPK guna menghambat penyidikan kasus korupsi e-KTP sekaligus mempertegas konstatasi masyarakat bahwa ada kekuatan tertentu di NTT sedang merancang dinasti politik dan dinasti korupsi melalui Pilgub dan Pilkada 2018.
Publik NTT memiliki banyak catatan bahwa Setya Novanto memiliki sejumlah usaha atau bisnis di NTT yang lahir berkat kebijakan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang tidak transparan dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat NTT. Apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh yang sebentar lagi akan mengakhiri kekuasaan politiknya di NTT yaitu, Setya Novanto akan berakhir kekuasaan politiknya karena proses hukum atas kasus korupsi proyek e-KTP dan Frans Lebu Raya akan mengakhiri kekuasaan pokitiknya demi hukum, telah menimbulkan tanda tanya besar terutama apa urgensi dari sebuah pertemuan di tengah-tengah posisi Setya Novanto sedang dikejar KPK karena dugaan korupsi.
Begitu juga dengan Frans Lebu Raya, apa urgensinya menerima dan mau bertemu dengan Setya Novanto di saat status Setya Novanto sudah jadi Tersangka korupsi dan menghindar berkali-kali dari panggilan KPK. Sebagai seorang Ketua DPR RI dan Ketua Umum DPP. Partai Golkar yang sedang dicari-cari KPK karena sering mangkir dari panggilan KPK, pertemuan Setya Novanto dengan Frans Lebu Raya yang dibungkus dengan kemasan hanya berbicara tentang Pilgub dan Pembangunan NTT, jelas merupakan kebohongan publik yang hanya menguntungkan Setya Novanto dan Farns Lebu Raya secara pribadi dan sama sekali tidak menguntungkan masyarakat NTT, Pilkada NTT dan Pemberantasan Korupsi di NTT.
Ini bukan saja tahun politik, tetapi juga ini tahun-tahun Penegakan Hukum khususnya Pemberantasan Korupsi, pertemun empat mata antara Frans Lebu Raya dengan Setya Novanto sama sekali tidak berdampak positif bagi masyarakat NTT, Pilkada NTT dan Pembangunan di NTT, bahkan berdampak negatif terlebih-lebih sejumlah kebijakan Gubernur NTT Frans Lebu Raya selama ini lebih mengistimewakan kepentingan bisnis Setya Novanto, teristimewa lahan Pantai Pede di Manggarai Barat. Karena itu perlu ada sikap tegas, sikap Partai Nasdem membatalkan koalisi menggandeng Partai Golkar dalam Pilkada NTT merupakan sikap cerdas yang seharusnya menginspirasi Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk menolak bertemu dengan Setya Novanto atas alasan apapun.
TPDI meminta kepada KPK untuk memanggil Gubernur NTT Frans Lebu Raya guna dimintai keterangannya terkait investasi bisnis Setya Novanto di NTT dan kebijakan apa saja yang diberikan secara istimewa oleh Frans Lebu Raya kepada Setya Novanto sejak tahun 2012 hingga sekarang, terutama terkait kasus Lahan Pantai Pede. Pemeriksaan ini penting karena kejadian kasus dugaan korupsi e-KTP ini terjadi pada tahun 2012 saat Gubernur Frans Lebu Raya mengikat PT. SIM milik Setya Novanto mengelola lahan Pantai Pede. Ini yang harus diselediki untuk mengetahui apakah terdapat aliran dana korupsi e-KTP untuk kepentingan bisnis pribadi Setya Novanto dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan apakah soal ini jugakah yang dibicarakan secara tertutup pada tanggal 13 November 2017 kemarin. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.