Politik panas 2019

Politik panas 2019

TERHITUNG 27 Juni 2018, rakyat Indonesia harus waspada, jaga hati jangan sampai kehidupan ini tercoreng. Hari ini, 2 7 Juni 2018 rakyat menentukan pilihan. Apakah rakyat memilih sesuai hati nurani, atau memilih pemimpinya karena mengenal sang pemimpin dari dekat, atau dikenal hanya lewat spanduk yang terpampang di jalan-jalan atau media sosial? Ini menjadi tanda tanya. Namun demikian, pesta demokorasi harus dilaksanakan.
Mau tidak mau, suka tidak suka, pesta demokrasi di gelar sesuai tanggal yang ditentukan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Benarkah suara tidak dicemari oleh uang. Zaman Now, manusia now hati nurani rakyat diragukan. Dari kota sampai dipelosok Indonesia ini, rakyat saling membisik,” Kita memilih calon pemimpin yang mana. Ada yang bilang kita pilih si dia karena masih muda, punya pengalaman dalam dan luar negeri, pernah menduduki banyak jabatan penting di negeri ini.Dan dia punya uang banyak. Saya saja dikasi.”
Ini bahasa masyakarat. Masih samar-samar. Tetapi pada hari pemilihan, pasti diumumkan hasilnya. Dan siapakah yang terpilih, itulah pemimpin pilihan rakyat. Suka tidak suka, harus menerimanya, dihormati. Bahwa dalam perjalanan si pemimpin tidak mampu mensejahterakan rakyat, tidak membangun dengan sungguh seperti Presiden kita Jokowi, itu urusan kemudian. Yang pasti bahwa, siapapun yang telah dipilih, bukan lagi milih sekelompok rang tertentu, bukan pemimpin milik partai ini, partai itu, tetapi memimpin masyarakat seluruhnya.
Rakyat punya hak untuk mengkritik, atau memuji kinerja si pemimpin. Bahwa gubernur atau bupati hasil Pilkada Serentak 27 Juni 2018 menjadi tolok ukuran sukses tidaknya pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 8 April 2019. SUasana pemilihan Presiden dan Legislatif yang diselenggarakan serentak April 2019 gaungnya sudah memanas sejak 2018 bahkan 2017. Elita politik mengadu domba rakyat dengan isu-isu bernada rasis, nada benci terhadap Presiden Jokowi yang sudah dan sedang membangun Indonesia dengan hati yang tulus.
Saya harus menyebut bahwa ada kelompok sebelah yang tidak suka dengan Presiden Jokowi. Dan suasana politik semakin panas. Masyarakat Indonesia sudah disuguhi berita bahwa selain petahana Jokowi yang dicalonkan kembali, sekarang 9 partai mendukung Jokowi, tetapi ada Prabowo yang sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon presiden.Ada pergerakan politik yang sedang membangun poros baru. Selama ini dikenal dengan hanya dua poros. Poros pertama, 9 partai yang mendukung Jokowi.
Poros kedua yaitu partai Gerindera, PKS dan PAN yang mendukung Prabowo. Semua media termasuk live di teleevisi lokal dan nasional membahas soal kedua poros ini. Para politisi sedang bekeraja membangun koalisi, sehingga pada Pemilu serentak April 2019 muncul tiga calon presiden. Sedang dibahas dan dibangun. Rakyat menanti dengan perasaaan cemas.
Sebuah video beredar luas memalui WA, sms dan lain media sosial.Vidio berjudul,” Mengapa kelompok Soeharti,kelompok Prabowo dan SBY atau Soesilu Bambang Yono membenti Jokowi.Bahkan Tomy Soeharti mendirikan partai. Mengapa benci Jokowi? Di video itu punya menjawab, “Kelompok ini menghendaki negeri ini, tidak dipimpin oleh kelompok Soeharti, kelompok Prabowo dan SBY karena dalam melindungi praktek korupsi yang dilakoni Soeharto selama memimpin 32 tahun.
Mereka benci dan malu, karena seorang Jokowi membangun cecara merata dari Sabang sampai Merauke. Bandara dibangun dimana-mana, jembatan, jalan layang dan jalan tol d berbagai tempat. Lebaran tidak lagi rumit seperti tahun-tahun sebelumnya. Rakyat simpati dengan cara kepemimpinan yang membangun negeri dengan sungguh.
Untuk menjatuhkan Jokowi dilakukan dengan isu-isu negarif. Jokowi PKI-la, Jokowi tidak mampu dan bahkan paling panas ialah isu SARA. Dengan mengedapankan isu SARA seperti yang sudah dilakukan di Pemilu DKI, kelompok ini dipastikan akan memenangkan pertarungan April 2019. Isu yang paling panas tentu saja, dengan meributkan NKRI. Kelompok sebelah provokasi umat agar dasar Negara Indonesia berubah menjadi Negara Syariat. Atau Negara ini berubah lambang Negara syariat bukan Pancasila dan UUD 1945.
Sampai di sini, rakyat harus waspada.Hati-hati terhadap orang-orang yang nada bahasanya soal mengganti lambang Negara. Di sayangkan, Soekarno yang sudah membangun negeri ini dengan darah, harus luntur akibat ambisi elite yang ingin memimpin dengan merubah negeri ini menjadi Negara Syariat dan menggunakan hukum islam.
Hingga Pilpres 2019, Suasana Politik Indonesia Akan Sangat Panas. Politik tidak mengenal sahabat baik, tetapi kepentingan. Politik yang semakin intens di berbagai wilayah, ditambah dengan munculnya politik identitas, dan semakin populernya saingan politik, merupakan tantangan bagi upaya Presiden Jokowi untuk masa jabatan kedua.
Tahun 2018 akan menjadi tahun yang penting bagi politik Indonesia. Pada bulan Juni 2018, 171 wilayah regional secara bersamaan mengikuti pemilu untuk memilih wali kota, bupati, dan gubernur baru. Pemilu provinsi ini akan diikuti oleh pemilihan umum pada tahun 2019.
Pemilu provinsi dianggap sebagai medan pertempuran awal menjelang kontes kepresidenan pada tahun 2019. Pertarungan habis-habisan antara partai besar dan kecil kemungkinan karena mereka mencoba untuk mempertahankan kontrol atau menantang status quo.
Tetapi pemilu regional tahun 2018 bukan hanya tentang politik nasional. Beberapa dari pemilu ini akan menentukan pengembangan daerah-daerah terpencil seperti seperti kita di NTT juga daerah lain seperti Maluku, Maluku Utara, dan Papua, di mana penduduknya masih kekurangan kemewahan modern seperti yang ditemukan di provinsi-provinsi sebelah barat.
Beberapa pemungutan suara regional juga akan melihat kontes politik yang jauh dari kancah nasional. Mari kita bersama memerangi kaum radikalis demi tercipta Indonesia yang damai Indonesia adalah NKRI. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.