Rakor Diharapkan Hasilkan Program Percepatan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak

Rakor Diharapkan Hasilkan Program Percepatan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak

RAPAT Koordinasi (Rakor) Tim Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak diharapkan dapat menghasilkan Program Percepatan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Rote Ndao. Demikian disampaikan Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu saat membuka dan menyampaikan materi dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten Rote Ndao,yang digelar di Gereja GMIT Syalom Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kamis 1 Agustus 2019. Dikatakan Paulina, tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan manusia berprespektif gender dan melindungi kepentingan anak.
Menurutnya, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional dengan fokus isu gender harus diintegrasikan sebagai strategi pembangunan. Adapun visi yang ingin dicapai adalah untuk menurunkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan pengontrolan pembangunan.
Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, maka setiap daerah diberikan ruang untuk merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan dinamika tuntutan dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengelola Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya bersama dalam melaksanakan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program, kegiatan, anggaran, struktur dan mekanisme di daerah. “Kegiatan ini hendaknya dimaknai sebagai upaya menyelaraskan dan mensinergikan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui media dialogis, sehingga implementasinya mengarah pada tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan hak-hak dasar di berbagai bidang pembangunan secara adil dan merata,” kata Paulina.
Bupati optimistis seluruh stakeholders yang ikut dalam Rakor ini sepakat bahwa keterlibatan perempuan dan anak dalam berbagai dimensi pembangunan menjadi salah satu tolok ukur penentu keberhasilan pembangunan. Karenanya diberharapkan pertemuan ini dapat berjalan dinamis dan cerdas, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan strategis terutama yang nantinya menjadi referensi bagi percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Rote Ndao. Dalam penyampaian materinya, Bupati Paulina Haning-Bullu memaparkan bahwa kebijakan Pemkab Rote Ndao pada aspek Pemberdayaan Perempuaan dan Anak, di antaranya 1) Peningkatan akses perempuan dan anak dalam pembangunan. 2) Memperkuat prinsip dasar pembangunan yang berbasis manusia dan berspektif gender.
Namun demikian, kata Bupati, beberapa kendala dalam menjalankan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) tetap masih menjadi hambatan, di antaranya a) Perempuan dinilai sebagai makhluk lemah & tergantung pada orang lain; b) Perempuan tidak berorientasi pada dirinya tetapi pada keinginan laki-laki; c) Perempuan sering dijadikan objek seks; d) Peran perempuan dalam rumah tangga sering diidentikkan sebagai kodrat perempuan. Hal yang menggembirakan, kata dia, khusus dalam pemberdayaan perempuan bisa dilihat beberapa kader perempuan sudah duduk pada jabatan strategis, yakni jabatan eselon II (pimpinan OPD) sebanyak dua orang, eselon III (sekretaris OPD) dua orang, juga tiga Penjabat Kepala Desa Papela, Puku Afu, dan Tasilo.
Sedangkan khusus Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai strategi untuk mencapai perundangan tumbuhkembang anak, kata Paulina, sekarang ini sudah dikeluarkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Stunting yang merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak. “Kebijakan Pemkab Rote Ndao terus mendorong dan melindungi upaya pemenuhan hak anak karena perwujudan hak anak akan menghilangkan kesenjangan. Pembinaan karakter anak penting untuk dimasukkan dalam program mendatang, sehingga perlu keterlibatan pemangku kepentingan penggagas atau tokoh kunci dalam perencanaan program,” katanya. Ia menambahkan, upaya konkret yang telah dan akan terus dilaksanakan Pemkab Rote Ndao dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak adalah, di antaranya meningkatkan kualitas SDM perempuan dan anak, meminimalisi kekerasan terhadap perempuaun dan anak melalui pendidikan formal dan non formal, meningkatkan motivasi perempuan untuk berusaha, membentuk kelembagaan perempuan dan anak dengan mendorong berdirinya organisasi perempuan dan anak di Rote Ndao. “Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Rote Ndao, antara lain memberikan dana pemberdayaan kepada kelompok perempuan untuk berusaha; memberi bantuan bea siswa untuk melanjutkan pendidikan D1, D2, D3 dan S1 serta untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK, penataan birokrasi yang memberikan kesempatan dan promosi jabatan bagi kaum perempuan pada jabatan eselon Il III, dan IV,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempauan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Daud Daniel Bessie menjelaskan, Tim Percepatan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, Tim Penggerak PKK, organisasi perempuan dan anak, serta seluruh stakeholdesr di kecamatan dan desa/kelurahan, dapat bekerja sama,bahu-membahu dan lebih peduli untuk mendorong terciptanya pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak. “Sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan Rakor adalah sinergisitas seluruh stakeholders dalam gerak dan langkah untuk mendorong terciptanya percepatan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Rote Ndao,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga dideklarasikan Suara Anak Rote Ndao tahun 2019, yang pada prinsipnya menegaskan sembilan pokok pikiran, yakni 1) Kami anak Rote Ndao memohon kepada semua Orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah baerah untuk menyatukan tekad bersama menghentikan dan menentang segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak dan biarkan kami tumbuh dalam budaya demi terwujudnya Rote Ndao yang ramah anak; 2) Kami anak Rote Ndao memohon kepada semua Orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah baerah untuk berkomitmen mendukung penuh Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual di Kabupaten Rote Ndao, memberikan pendampingan kepada anak berhadapan dengan hukum baik korban maupun pelaku, serta kepada pelaku orang dewasa agar diberi sanksi pidana yang maksimal. 3) Kami anak Rote Ndao memohon kepada Pemerintah baerah untuk mengatasi stunting dengan meningkatkan edukasi keluarga dan peningkatkan fasilitas serta akses pelayanan kesehatan; 4) Kami anak Rote Ndao memohon kepada Pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pengoptimalan pelayanan kesehatan termasuk peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, rokok, minuman keras serta narkoba bagi anak dan remaja di Kabupaten Rote Ndao; 5) Kami anak Rote Ndao mengajak semua orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah sampah, membatasi penggunaan plastik sekali pakai, serta meningkatkan kepedulian kebersihan dan kesehatan lingkungan; 6) Kami anak Rote Ndao memohon kepada Pemerintah baerah agar meningkatkan jumlah Kelurahan/desa Layak Anak dan Sekolah-Sekolah Ramah Anak, 7) Kami anak Rote Ndao memohon kepada Pemerintah baerah agar lebih memperhatikan mutu pendidikan melalui tenaga pengajar yang profesional, berkompeten, serta berkomitmen untuk metayani dan mengajar dengan tanggung jawab; 8) Kami anak Rote Ndao memohon kepada Pemerintah baerah untuk mengoptimalkan pembuatan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran. 9) Kami anak Rote Ndao memohon kepada Pemerintah baerah untuk memperkuat hak partisipasi anak dengan menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan baerah khusus untuk anak, dan atau mengikutsertakan anak dalam Musyawarah Rencana Pembangunan baerah dan mempertimbangkan aspirasi anak. ♦ ido

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.