Resahkan Warga, “Timor Empire” Ngaku sebagai Lembaga Resmi

Resahkan Warga, "Timor Empire" Ngaku sebagai Lembaga Resmi

LEMBAGA Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti atau dikenal dengan “Timor Empire” yang dinilai telah meresahkan warga di daratan Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku sebagai lembaga resmi.
“Kami lembaga resmi, dan punya ijin dari Kesbangpol NTT. Kami bukan abal-abal,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Hendri Bistolen, Kamis, 6 Februari 2020.
Penegasan ini disampaikan Ketua Garuda Sakti terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan lembaga itu di Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang datang menggunakan baret merah dan biru seperti anggota Kopasus, dan mempertanyakan pengelolaan dana desa di kecamatan itu. Dia membantah sebutan “Timor Empire” untuk lembaga itu, karena lembaga itu lebih banyak bergerak di bidang hukum. “Sistemnya seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kami sudah tangani enam kasus. Ada yang sudah tandatangan surat kuasa ke kami,” katanya.
Dalam struktur organisasi lembaga itu memiliki beberapa bidang, diantaranya Satuan tugas (Satgas) saber pungli, hukum, pertanahan, advokasi, media dan komunikasi, hubungam antar lembaga dan anti narkoba.
Untuk menjalankan tugas, jelas dia, anggotanya akan dibagi dalam tim yang beranggotakan tiga orang per regu yang akan menjemput bola di lapangan, seperti mengawasi pengelolaan dana desa, selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk proses hukum.
“Pembagian tugas ada tim, 3 orang per regu. Mereka jemput bola di lapangan, apa kasusnya, maka akan dirapatkan untuk proses penegakan hukum,” ujarnya.
Dia mencontohkan, penanganan kasus tanah, jika mereka dipercayakan mengurus masalah itu, maka hasilnya akan dibagikan ke anggota 10 persen. “Jadi, jika kami dapat Rp50 juta dari kasus itu, maka anggota akan mendapatkan 10 persennya. Anggota tidak digaji,” jelasnya.
Terkait dengan informasi Camat Amanatun Selatan, dia mengakui saat itu mendatangi kantor camat setempat, dan sedang menggelar pertemuan dengan para kepala desa. Disitu, dia sudah membawa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dana desa. “Saat kami tiba, rapat bubar. Dan para kepala desa menghilang. Biasanya, kami bersurat dulu, tapi waktu itu, kami ingin sidak, sehingga datang mendadak,” ujarnya.
Saat ini, dia mengaku lembaga itu baru miliki 12 anggota di tingkat provinsi, sedangkan kabupaten/kota baru akan dibentuk pada Maret 2020. Untuk biaya perekrutan anggota sebesar Rp2,4 juta untuk pengadaan pakaian, sepeti PDH sebanyak tiga pasang. “Jadi biaya perekrutan tidak sampai Rp25 juta,” tegasnya.
Lembaga itu, menurut dia, masuk ke NTT sejak 2017 lalu, namun tidak jalan hingga Agustus 2019, hingga dirinya diangkat menjadi ketua pada 11 September 2019 baru diaktifkan kembali.
Dia mengaku lembaga ini baru teebentuk di tingkat provinsi, sedangkan kabupaten/kota rencananya baru akan dibentuk pada April 2020. “Kami juga akan hadirkan ketua kami dari Jakarta pada Maret 2020 ini,” katanya. ♦ nttterkini.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.