Rp 75.000 Sebulan

Rp 75.000 Sebulan

SAYA memberi judul Rp 75.000 gaji seorang guru honor sebulan. Ini kisah fakta yang tidak dapat dibantah. Seorang guru honor sebuah sekolah di Kota Kupang menerima gagji sebulan Rp 75.000. Tetapi si guru ini, tetap mengajar dengan setia. Membayangi, kebutuhan seorang manusia, untuk biaya transportas saja tidak cukup. Bagaiamana dengan kebutuhan dasar lainnya. Untuk refleksi bersama atas kisah fakta ini.
Dikisahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Sabtu 20 Oktober 2018. Kisah yang memprihatinkan tetapi terpaksa menerima akibat situasi dan kondisi.
Di sekolah lain, ada guru honor di sebuah SD di jantung Kota Kupang yang diberi honor 175.000 selan, ada guru honor yang sudah lebih dari 10 tahun hanya di beri honor Rp 500.000 sebulan. Gaji sebesar ini memang sebulan, tetapi si guru bukan menerima gaji setiap bulan tetapi tiga atau empat bulan baru menerima.
Ini kisah nyata di Kota Kupang, ibukota Propinsi NTT. Sangat menyedihkan, di Kota Kupang kekurangan 1.200 guru untuk SD dan SMP. Pemerintah membuka lowongan tetapi untuk tenaga guru di Kota Kupang hanya dijatahi sekitar 100 orang. Situasi yang sangat sulit. Dibutuhkan kepala daerah dan mereka yang peduli terhadap kualitas pendidikan, membangun generasi penerus negeri.
Dapat dibayangkan semua kabupaten dan daerah terpencil di seluruh NTT. Siapakah yang bertanggungjawab atas masalah ini. Apakah keluarga, suami dan isteri yang melahirkan anak yang bertanggungjawab? Pemerinta pusat dan daerahkah? Butir kedua isi Pancasila sangat jelas, kita semua sama di muka bumi ini, mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah pejabat dari pusat sampai daerah, ketua RT, RW dan semua stakeholder memperhatikan salah segi persoalan pendidikan?
Masalah pendidikan semakin runyam sulit disembuhkan akibat kekurangan tenaga dokter. Saya membaca tenaga guru yang kurang dalam jumlah dan kualitas. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam kualitas pendidika. Jumlah memadai belum menjamin kualitas anak didik berkualitas. Haru memulai dari mana? Keluarga atau pemerintah?
Disaat Presiden Jokowi gencar membangun secara adil di seluruh Indonesia, ada kelompok yang memprotes dan mengkritik. Apa yang dibuat Jokowi pun belum seberapa. Tetapi kritikan tajam terus di lancarkan kauum oposis.
Kelompok oposisi pandai merencang kata dan kalimat untuk memojokkan lawan atau Jokowi.
Yang kelompok opsisi melihat dari matanya hanya pada kepentingan mematahkan lawan bagaimana cara menjadi penguasa. Tidak melihat langsung penderitaan rakyat miskin, rakyat yang susah di lapangan. Rakyat pun percaya saja tanpa menyimak lebih dalam ucapan dan kalimat oposisi. Lihat perilaku Sandyaga Uno. Baru jadi Wakil Gubernur DKI belum setahun tetapi janji muluknya membangun Jakarta tidak terwujud.
Belum pernah melakukan bakti nyata mewujudkan janji, tetapi omong muluknya sangat luar biasa. Membangun diri dan kroni boleh ancung jempol tetapi belum terwujud membangun rakyat Indonesia yang sudah dibangun para pendahulu dengan darah dan air. Yang ada di orak Sandyaga Uno hanyala cara menjadi presiden. Cita-cita menjadi Wagub DKI sudah. Itu menjadi penjabat dengan membayar. Kini Sandyaga Uno menggelontorkan dana lebih dari satu triliun untuk membayar partai pengusung dan dana besar juga dikeluarga dari sakunya agar bisa jadi Wapres dengan Prabowo Subianto.
Ini hanya satu contoh kasus calon pejabat Negara yang hanya mementingkan diri dan golongan tetapi bukan kepentingan rakyat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjelaskan, permasalahan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kepentingan berbagai pihakjuga berhubungan dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam mengatur bidang pendidikan.
Di tingkat pusat saja, ada tiga kementerian yang mengatur tentang pendidikan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama. Ketiga instansi tersebut harus berkoordinasi dengan baik.Apakah bisa? Masing-masing instansi menetapkan kebijakan yang kurang sinkron.
Oleh karena itu dari sisi tanggung jawab memang harus dilakukan secara kolektif.Pemerintah selaku coordinator pembangun harus berpikir keras mulai dari tingkat RT mendata warganya yang kurang mampu, mendata kekurangan guru mendata infrastruktur yang rusak dan berbagai sumber yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas ini harus dilaporkan ke pemerintah secara berjenjang. Apakah ini dilakukan? Saya harus tegas bahwa belum dilakukan.
Saat ini pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN atau senilai Rp 444 triliun. Sebagian besar atau sekitar 2/3 dari anggaran tersebut untuk keperluan daerah. Selain menunjang kualitas guru, Sri Mulyani menyoroti tentang efektivitas belajar di kelas. Termasuk di dalamnya adalah kualitas kurikulum dan buku bahan ajar.
Kadis P dan K Kota Kupang mengaku berulang kali mengimbau para guru ASN penrima sertifikasi wajib belanja lapotop agar bisa lebih mudah mengajar murid. Tetapi uang ini kurang jelas karena hanya digunakan untuk kesejahteraan sang guru. Yang dimaksudkan kepala dinas ialah guru harus mengajar dengan visualisasi dan anak murid bisa ikuti perkembangan sesuai masalah digital.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah akan turut memperhatikan kualias pendidikan berbasis agama seperti madrasah atau yang sejenis. Hal tersebut harus diperhatikan secara seimbang setara dengan pendidikan yang berbasis kurikulum nasional. Ya,,, prihatin kapan persoalan pendidikan mencapai tujuan mencerdaskan anak bangsa. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.