Rugi Rp 206 Miliar, Paulyanto Minta Evaluasi Jajaran Direksi Bank NTT

Rugi Rp 206 Miliar, Paulyanto Minta Evaluasi Jajaran Direksi Bank NTT

♦ BPK Temukan Potensi Kerugian Rp 422 Miliar pada 10 Bank Daerah

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sejumlah permasalahan dari pemeriksaan terhadap bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019, yang telah disampaikan kepada pemerintah. Adapun objek pemeriksaan dilakukan pada 10 BPD, antara lain BPD Sumatera Barat, BPD Lampung, Bank DKI, BPD DIY, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Selatan, BPD Bali, dan Bank NTT.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan, serta tidak memenuhi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Dalam auditnya, BPK menemukan permasalahan utama pengendalian intern dalam operasional BPD antara lain, standar operasional prosedur (SOP) belum berjalan optimal, belum disusun atau tidak lengkap, serta pelaksanaannya mengakibatkan peningkatan biaya. Permasalahan utama yang disorot oleh BPK adalah tidak diterapkannya SOP dalam memberikan fasilitas kredit, serta tidak dilakukannya analisa kredit secara menyeluruh.
Kemudian, BPK juga mencatat beberapa BPD tidak melengkapi kredit dengan asuransi, dan tidak melakukan pemantauan terhadap pemberian fasilitas modal kerja. Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah, pemberian fasilitas kredit oleh Bank NTT. Pemberian fasilitas terhadap enam debitur senilai Rp 126,53 miliar ini dinilai tidak prudent. Pasalnya, pemberian pinjaman tidak menyertakan jaminan yang diikat, tidak sesuai dengan peruntukan, dan berpotensi merugikan. Dari permasalahan ini, Bank NTT berpotensi rugi sebesar Rp 206,54 miliar.
Lalu, permasalahan mengenai pengembalian pinjaman atau piutang yang macet, yang dialami Bank NTT. Hasil audit BPK menemukan Bank NTT telah menyalurkan fasilitas kredit sebesar Rp 89,10 miliar kepada 14 debitur yang melanggar prinsip kehati-hatian, sehingga menjadi kredit bermasalah dan macet yang berindikasi merugikan bank. Permasalahan yang lain adalah, soal penerimaan denda keterlambatan yang belum masuk kas. Hal ini dialami oleh Bank DKI, dengan potensi kerugian mencapai Rp 25,11 miliar, dan BPD Kalimantan Selatan, dengan potensi kerugian Rp 34,34 juta.
Pada Bank DKI, permasalahan yang terjadi adalah bank belum melaporkan dan mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas adanya saldo mengendap sebesar Rp 25,11 miliar, pada 4.856 rekening penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahap I tahun 2013-2015. Secara keseluruhan, audit BPK mengungkap 117 temuan, yang memuat 165 permasalahan. BPK mencatat, potensi kerugian yang terjadi akibat lemahnya sistem operasional dan ketidakpatuhan ini mencapai Rp 422,42 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BPD yang diaudit telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan atau daerah sebesar Rp 327,07 juta.

Rugi Rp 206 Miliar, Paulyanto Minta Evaluasi Jajaran Direksi Bank NTT
PT Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami potensi kerugian sebesar Rp 206,50 miliar. Hal itu mengacu pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS-II) Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTT Abraham Liyanto berharap perlu dilakukan evaluasi jajaran komisaris, direksi, dan direktur. Hal itu agar Bank NTT benar-benar sehat dan berguna bagi pembangunan ekonomi masyarakat NTT. “Pemegang saham harus lebih jeli memilih komisaris, direksi dan para direktur. Harus benar-benar memilih yang profesional dan punya pengalaman di bidang pengelolaan perbankan,” kata Abraham di Jakarta, Jumat 15 Mei 2020.
Ia menjelaskan bank NTT adalah bank harapan masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di NTT. Karena itu, harus dikelola baik dan profesional. Bank itu dilahirkan dari uang Pemerintah Daerah (Pemda). Setiap dana Pemda hendaknya dijaga agar menghasilkan, bukan sebaliknya malah menimbulkan kerugian.
Dia menegaskan NTT sudah mendapat stigma 3T yakni tertinggal, terluar dan termiskin. Pengelolaan bank daerah yang tidak profesional menambah stigma bahwa masyarakat NTT tidak pruden atau tidak berkualitas menggelola uang negara. “NTT sudah distigma 3T, jangan kita persulit lagi dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam kasus bank NTT ini,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam paripurna penutupan masa sidang di DPD pada Selasa (12/5/2020), BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS-II) Tahun 2019. Dalam laporannya, BPK menyebut PT Bank NTT mengalami potensi kerugian sebesar Rp 206,50 miliar. Kerugian akibat pemberian fasilitas kredit kepada 6 debitur tidak prudent dan tanpa jaminan yang diikat. Di antaranya, PT SNP gagal membayar investasi Medium Term Notes (MTN) kepada PT Bank NTT. Kemudian debitur atas nama PT AMB yang sudah dinyatakan pailit dan seluruh aset diambil oleh kurator.
“Ini perlu mendapat perhatian serius dari segenap stakeholder,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam laporannya.
Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim) Polri mengatakan bahwa PT SNP yang melakukan pembobolan 14 bank di Indonesia dengan modus fasilitas kredit adalah perusahaan resmi. Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan perusahaan tersebut memiliki dokumen resmi, yang sudah disita oleh pihaknya. “Secara alas hukumnya sih ada, kegiatannya yang kita sangka bahwa ini kegiatan menyalahi aturan,” terangnya di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
Sementara, bank yang menjadi korban melaporkan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016-2017. Daniel mengatakan, tak menutup kemungkinan kasus serupa sudah terjadi sejak perusahaan tersebut mulai beroperasi. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap perusahaan ketika akan melakukan transaksi. Saat ini, sekitar 12 rekening sudah ditutup dan polisi akan segera menyegel kantor perusahaan tersebut. Sebelumnya, polisi telah menangkap lima tersangka yang merupakan pengurus perusahaan PT SNP. Kerugian yang ditaksir akibat pembobolan tersebut yaitu Rp 14 triliun. Mereka terdiri dari DS (Direktur Utama), AP (Direktur Operasional), RA (Direktur Keuangan), CDS (Manager Akuntansi), dan AS (Asisten Manajer Keuangan). Baca juga: Otak Pembobolan Mobil di Serpong, Ini Fakta Baru Kasus Dede Idol Kelimanya ditangkap secara terpisah. DS, AP, RA, dan CDS ditangkap pada 14 September 2018 di Jakarta. Kemudian, AS ditangkap secara terpisah pada 18 September 2018 di Jakarta. Para pelaku melakukan aksinya dengan mengajukan kredit ke bank beserta jaminan berupa daftar piutang fiktif. Daftar tersebut telah mereka manipulasi sehingga mendapatkan jumlah uang yang lebih besar saat pencairan kredit dari bank. Barang bukti yang telah disita yaitu, salinan perjanjian kredit antara Bank P dengan PT SNP, salinan jaminan fidusia piutang yang dijaminkan kepada Bank P, dan salinan laporan keuangan PT SNP periode 2016-2017. Selain kelima tersangka, polisi masih mengejar tiga orang pelaku lainnya, dengan inisial LC, LD, dan SL. Kasus ini juga masih diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Nantinya, mereka akan dijerat Pasal 263 KUHP, dan/atau Pasal 372 KUHP, dan/atau Pasal 378 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ♦ katadata.co.id/beritasatu.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.