Sikapi Kasus Oebelo, Forkopimda Provinsi NTT Putuskan Empat Poin Penting

Sikapi Kasus Oebelo, Forkopimda Provinsi NTT Putuskan Empat Poin Penting

MENYIKAPI kasus bentrok antara warga Desa Oebelo dengan warga Desa Tanah Merah yang merupakan dua desa di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT menyepakati empat hal penting guna menyelesaikan nya.
Empat hal penting ini dibahas dan disepakati bersama dalam Rapat Forkompimda Provinsi NTT yang dimpimpin langsung oleh Penjabat Gubernur NTT, Drs. Robert Simbolon, MAP, bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Minggu 26 Agustus 2018.
Berdasarkan pers rilis yang diterima dari Kepala Biro (Karo) Humas Setda Provinsi NTT Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si, empat hal penting yang disepakati terkait dengan persoalan yang terjadi di Oebelo yaitu dalam penyelesaian masalah tetap mengedepankan penegakan hukum, dan Polda NTT diminta untuk terus melakukan proses penegakan hukum tersebut. Selain itu Pemerintah Provinsi NTT segera membentuk Tim untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini belum terselesaikan, khususnya terkait dengan tuntutan warga Eks Timor Timur, seperti sertifikasi lahan/tanah dan rumah yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Asisten 1 Sekda Provinsi NTT.
Ada pun poin penting lainya yang disepakati yakni Pemerintah Provinsi NTT mendorong dilakukannya rekonsiliasi dua kelompok warga yang berkonflik, dengan menyiapkan acara perdamaian dan deklarasi hidup berdampingan secara damai dan dikoordinasikan oleh Kaban.Kesbangpol Provinsi NTT.
Pemprov NTT juga mengusahakan untuk memberikan tanda kasih sebagai ungkapan bela sungkawa (semacam uang duka) bagi keluarga korban meninggal dan bantuan uang pengobatan bagi keluarga korban luka-luka yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Karo Kesra Setda Provinsi NTT.
Dalam Rapat ini Forkompimda Provinsi NTT juga turut menyatakan prihatin atas terjadinya bentrok antar kelompok warga di Oebelo, dan turut berduka cita atas jatuhya korban meninggal dunia di dua pihak/kelompok warga yang berkonflik.
Untuk diketahui empat poin menyikapi konflik di Oebelo ini juga menjadi laporan kepada Menko Polhukam RI dan Mendagri RI di Jakarta, serta Bupati Kupang untuk koordinasi lanjut. ♦ humas pemprov ntt

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.