Sisi lain “Mengapa PILKADA Serentak 2020 Tetap Dilaksanakan

Sisi lain "Mengapa PILKADA Serentak 2020 Tetap Dilaksanakan

 

Oleh Dr. Drs. Thomas Umbu Pati TB, M.Si

 

PERDEBATAN terkait Pro dan Kontra pelaksaaan Pilkada Serentak Desember 2020, setidaknya perlu dicermati dan dicari argumen yang logis sehingga masyarakat benar-benar yakin bahwa keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat dan pesta demokrasi lokal di tanah air dapat berjalan dengan Luber dan Jurdil.
Untuk itu, beberapa argumen logis yang sudah dirilis tidak sekedar melaksanakan tuntutan normatif semata, namun ada sisi lain yang perlu dipahami oleh elit dan juga masyarakat. Argumen ini perlu dibangun jika Pemerintah tetap bertahan dengan opsi/pilihannya yakni tetap melaksanakan PILKADA Serentak di Desember 2020.
Pertama, Tidak ada jaminan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Uji coba vaksin terus dilakukan dan sampai saat ini belum ada jaminan kapan akan ditemukan vaksin Covid-19 dan jika sudah ditemukan, kapan akan diedarkan dan digunakan secara luas oleh masyarakat.
Kedua, mengatasi kevakuman kekuasaan di tingkat lokal. Jika Pilkada Serentak 2020 ditunda, dari perspektif pemerintahan akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah karena semua daerah yang akan melaksanakan PILKADA akan diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat, Pejabat Sementara (Pjs) dan Pelaksana Harian (Plh) sesuai lamanya waktu menjabat dan keberadaannya namun memiliki kewenangan terbatas. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri no 74/2016 mengisyaratkan bahwa dalam mengambil keputusan yang sifatnya strategis, seorang Penjabat misalnya WAJIB meminta persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang kadang realitanya akan melalui proses birokrasi yang panjang (konsultasi, koordinasi, rentang kendali yang jauh,dll) sehingga dianggap kurang efektif dan efisien.
Ketiga, momentum menunjukkan kapasitas dan kapabilitas Leadership Calon Kepala Daerah dalam kondisi Pandemi Covid19. Bagaimana pengaruh dan karisma calon Kepala Daerah dalam menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat dan taat pada protokol kesehatan, bagaimana mengelola kearifan lokal melalui kerja gotong royong menghadapi Covid19 di wilayahnya masing-masing.
Keempat, dari sisi politik, pesta demokrasi lokal kali ini menjadi momentum untuk menguji kompetensi calon Kepala Daerah melalui media kampanye politik terkait program dan gagasan cerdas mensiasati dampak pandemi Covid19. Bagaimana mengelola potensi daerah di tengah resesi, bagaimana mengatasi pengangguran, kemiskinan, strategi mengelola bantuan social, dan lain-lain. Berbicara kompetensi Calon Kepala Daerah, maka peran partai politik tidak bisa dinafikan. Melalui fungsi “elit recruitment” maka partai politik wajib menyodorkan Calon Kepala Daerah yang mumpuni dalam berbagai aspek untuk membawa perubahan di daerahnya. Prasyarat mutlak ini menjadi penting dan bermakna. Jangan sampai “parpol hanya sebagai rental politik”. Partai politik harus realistis menilai aspek kompetensi calon Kepala Daerah sehingga tidak gagap setelah terpilih.
Kelima, Dalam konteks pendidikan politik, pilkada serentak kali ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara cerdas. Salah memilih maka berdampak pada perubahan berbagai aspek terutama ekonomi lima tahun ke depan. Pertarungannya antara sukses atau gagal. Oleh karenanya, sangat tidak relevan ketika kita masih berdebat soal kontestasi etnisitas (suku, agama, ras, wilayah) tanpa menekankan aspek kompetensi calon Kepala Daerah. Benar kata Romo Magnis Suseno bahwa Pemilu sebetulnya momentum mencegah yang terburuk berkuasa atau mencegah lahirnya “usefull idiot” alias orang bodoh yang berguna.
Keenam, Ajang Evaluasi Kinerja Incumbent. Covid19 telah terjadi hampir 7 (tujuh) bulan. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang dampaknya hingga ke daerah. Dalam kondisi resesi saat ini, masyarakat bisa menilai secara otonom “Siapa Kepala Daerah yang mampu dan siapa yang gagal” Siapa Kepala Daerah yang innovatif dan kreatif, serta siapa kepala daerah yang hanya sebagai penonton saat Pandemi menyerang masyarakat dan wilayahnya. Logikanya sederhana, jika kinerja incumbent positif, maka masyarakat dan daerahnya aman, demikian sebaliknya. Sanksi politik harus diberikan bagi Kepala Daerah yang tidak becus menangani pandemi Covid 19. Sebaliknya, Kepala Daerah yang terbukti bertindak professional dan rakyatnya aman dari Pandemi maka tidak salah jika yang bersangkutan mendapat reward untuk dipilih kembali. Pandemi Covid sebagai ajang reward and punishment bagi seorang incumbent Kepala Daerah.
Terkait persoalan kesehatan, Pilkada serentak merupakan momentum bagi calon Kepala Daerah untuk mempengaruhi massanya agar taat dan disiplin pada protokol kesehatan terutama selama pentahapan pilkada karena dampaknya untuk kesehatan dan kesejahteraan bersama. Jika sehat maka masyarakat bisa bekerja, dengan sehat dan mampu bekerja maka masyarakat dan pemerintah bisa mewujudkan mimpi kesejahteraan bersama dalam konteks welfare state.
Sikap Kontras menolak pelaksaanaan PILKADA Serentak 2020 juga merupakan wujud sikap Demokratis yang harus Pemerintah hargai. Filosofi dasar demokrasi adalah “Menghargai Perbedaan”. Perbedaan yang ada tidak semata terkait demokrasi (soal figur dan partai pengusung) tetapi perbedaan pilihan terhadap kebijakan pemerintah. Yang harus dipahami oleh masyarakat adalah bahwa Pemerintah memutuskan suatu kebijakan telah mempertimbangkan secara matang dengan prinsip TIDAK MERUGIKAN ATAU MENGORBANKAN MASYARAKATNYA. Tidak berlebihan jika teori kedaulatan Tuhan (Thomas Aquino, 1215-1274) mengatakan bahwa kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan apa yang diberikan Tuhan, karena dipercaya dan dipilih beberapa orang secara kodrat mampu memimpin kekuasaan sekaligus menjadi wakil Tuhan di dunia. Dengarkan himbauan Pemerintah yakni “Taat dan Disiplin” pada protokol kesehatan, dan itu dimulai dari diri sendiri karena kelemahan terbesar bangsa kita adalah “kurang Disiplin”. Maka setelah Covid nanti, disiplinlah dalam berbagai hal untuk kemajuan bangsa dan tanah air kita. Semoga. ♦

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.