Soal Tapping Box, Pengusaha Hotel Dan Restoran Akan Temui DPRD Ende

Soal Tapping Box, Pengusaha Hotel Dan Restoran Akan Temui DPRD Ende

SOAL rencana pemasangan Tapping Box, Ketua Himpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (HPRI) Kabupaten Ende berjanji akan datangi kantor DPRD Ende.
Demikian diungkapkan, Ketua HPRI Ende, Yosef F. Wongso, saat diwawancarai FE di ruang kerjanya. Pada Jumad, 13 Maret 2020. Rencana kedatangan pengusaha hotel dan restoran di kabupaten Ende ke Kantor DPRD ini guna menyakan kepada DPRD Ende, mengapa tahun 2019 lalu, DPRD harus menganggarkan biaya sebesar itu, untuk pengadaan Tapping Box.
Sehingga di tahun 2020 ini, ketika alat itu sudah diadakan oleh Pemerintah, sosialisasi pemasang Tapping Box baru mulai dilaksanakan. “Hingga kami pun merasa dipaksakan untuk menerima Tapping Box”, imbuhnya.
Karena menurutnya, pengadaan alat Tapping Box tidak memiliki dasar hukum yang kuat, guna dijadikan sebagai landasan hukum guna pemasangan TP disetiap rumah makan, restauran dan perhotelan di Kabupaten Ende. Ia menerangkan, kami seakan dipaksa harus memasang alat ini yakni Tapping Box, hanya dengan alasan pemkab bahwa untuk mendongkrak PAD dengan menertibkan subyek dan objek pajak dalam membayar pajak. “Padahal setelah kami cek, tidak semua daerah di Indonesia diharuskan atau diwajibkan menggunakan Tapping Box untuk memonitoring income kami disetiap rumah makan, restauran maupun perhotelan,” papar Yos.
Pihaknya berharap kepada Pemkab melalui Bapenda Ende agar tidak memaksa pihaknya menggunakan Tapping Box. “Karena menurut kami, terhadap alat ini, Pemerintah tidak mampu memberikan jaminan kepada kami untuk menjaga rahasia perusahan kami”, tukasnya.

Pengusaha Hotel dan Restoran Tolak Sistem Tapping Box, Pemkab Ende Tetap Gencar Sosialisasi
Munculnya informasi penolakan dari Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kabupaten Ende, tentang penggunaan sistem Tapping Box di rumah makan, restauran maupun perhotelan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada objek pajak dan subjek pajak dalam membayar pajak secara online tidak membuat Pemerintah Daerah kabupaten Ende gentar.
Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ende tetap gencar melakukan sosialisasi sistem Tapping Box. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Yohanis Nislaka, kepada awak media di ruang kerjanya. Kamis (12/3/20).
Dikatakannya, kendati ada penolakan, pihaknya tetap solid melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha penyedia jasa rumah makan, restauran hingga penyedia jasa layanan perhotelan di Kabupaten Ende.
Karena menurutnya, sebenarnya sosialisasi pemasangan tapping box di rumah makan, restauran maupun perhotelan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada objek pajak dan subjek pajak dalam membayar pajak secara online.
“Setelah dipasang TP, nantinya dalam membayar pajak, para pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor. Karena Tapping Box akan membantu para pelaku usaha untuk tertib membayar pajak melalui sistem pembayaran non tunai”. Ucapnya. Keuntungan lainnya, lanjut Yohanis, kehadiran dua alat ini, antara Tapping Box dan Vipot, sebetulnya menjadi langkah antisipasi tidak terjadinya kebocoran tunai dalam membayar pajak secara online. Terang dia.

Alasan Penolakan PHRI Ende
Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Yohanis Nislaka, kepada awak media menjelaskan bahwa alasan penolakan PHRI Ende bahwa dari sisi penertipan pajak, dengan adanya Tapping Box dan Vipot akan sangat memberatkan mereka dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai subjek pajak dan objek pajak.
Kata dia, pihaknya sudah menjelaskan kepada mereka tentang manfaat dari alat ini bahwa, akan sangat membantu para pemilik hotel dan restauran atau pun perhotelan dalam kewajibannya untuk membayar pajak.
“Alat ini hanya mengontrol pencatatan setiap tamu atau pun pengunjung yang menginap di hotel dan pengunjung di restauran maupun rumah makan. Sehingga mempermudah pemerintah dalam menghitung pajak”. Kata Yohanis
Ia menjelaskan, sesungguhnya dalam aturan perpajakan, yang membayar pajak adalah pengunjung baik di rumah makan, restauran maupun di hotel. Meskipun sudah dijelaskan tetapi masih pula ada penolakan dari PHRI.
“Kita menyadari bahwa, PHRI adalah mitra kerja pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi. Maka Bapenda Ende sesuai dengan tugasnya, mengambil langkah-langkah kebijakan teknis strategis dalam menggali potensi sumber PAD di Kabupaten Ende,” demikian Yohanis. ‚ô¶¬†floreseditoria.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.