Tolak Rencana Pemotongan Alokasi Dana Desa 25,5 Juta Rupiah, 9 Kepala Desa di Ende Datangi Bupati

Tolak Rencana Pemotongan Alokasi Dana Desa 25,5 Juta Rupiah, 9 Kepala Desa di Ende Datangi Bupati

 

RENCANA Pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 25,5 juta rupiah untuk biaya penanggulangan Covid -19 di Kabupaten Ende mendapat Penolakan dari 9 kepala desa yang bergabung dalam Forum Kepala Desa se kecamatan Maurole. Mereka menolak jika Alokasi Dana Desa dipotong sebesar 25,5 juta per desa untuk penanganan Covid-19, bisa melumpuhkan kegiatan operasional desa.
Demikian hal ini disampaikan Yulius Mangu juru bicara dari sembilan desa yang juga menjabat sebagai kepala desa Aewora kepada media ini di halaman kantor bupati Ende Rabu petang 10 Juni 2020.
Forum kepala desa se kecamatan Maurole mendatangi kantor Bupati Ende, untuk secara langsung menanyakan kebenaran informasi rencana pemotongan ADD tahun 2020.
Menurut Yulius Mangu, Kepala Desa Aewora mewakili Forum Kepala Desa Kecamatan Maurole, menuturkan kehadiran mereka di kantor Bupati Ende untuk secara langsung mendengar kebenaran Informasi Pemotongan ADD tahun 2020 sebesar 25,5 juta untuk penanganan covid-19
“Hasil pertemuan kami 9 Kepala desa se kecamatan Maurole dengan Bupati Ende, saat saya tanya tentang pemotongan ADD, Bupati menjelaskan Pemotongan itu Terjadi pada Tahun anggaran 2021 bukan 2020.” Cerita Yulius kepada media ini
Para kepala desa dari kecamatan Maurole menolak rencana pemotongan ADD untuk menangani Covid-19, karena ADD jika dipotong sebesar 25,5 juta rupiah bisa berdampak pada tidak berjalannya pemerintah desa, karena dana itu digunakan untuk operasional desa.
Sembilan desa yang hadir dalam pertemuan dengan bupati Ende antara lain kepala desa Aewora, kepala desa Uludala, kepala desa Ranokolo, kepala desa Watukamba, desa Otogedu diwakili oleh salah satu kaur, desa Niranusa diwakili salah satu kaur, desa Mausambi diwakili salah satu kaur, desa Keliwumbu diwakili salah satu kaur, desa Ngalukoja diwakili salah satu kaur
Selain persoalan Rencana Pemotongan ADD, Para kepala Desa juga meminta Perhatian Bupati Ende agar pergantian Admin di BPMPD sebaiknya tidak dilakukan pada tahun anggaran yang sedang berjalan, karena dapat menghambat kegiatan di desa, dan terhadap Admin yang baru para kepala desa meminta untuk mempercepat pemostingan data dari desa. ♦ spektrum-ntt.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.