TPDI NTT : Frans Lebu Raya Salahgunakan Dana Bansos untuk Pribadi dan Kelompoknya

TPDI NTT : Frans Lebu Raya Salahgunakan Dana Bansos untuk Pribadi dan Kelompoknya

KOORDINATOR TPDI NTT Meridian Dewanta Dado mengatakan, dana Bansos yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat NTT justru disalahgunakan untuk kepentingan Frans Lebu Raya dan kawan-kawannya.
Perjuangan mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk berkantor di Senayan bakal tidak mudah. Frans harus melewati jalan terjal. Pasalnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang namanya sudah masuk dalam daftar calon tetap daerah pemilihan (Dapil) NTT 1 ini kembali disebut-sebut dalam penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) NTT semasa kepemimpinannya.
Adalah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, Meridian Dewanta Dado yang membeberkan kasus tersebut. Meridian Dewanta Dado, seperti dikutip kriminal.co 13 Oktober 2018 mengatakan, pengelolaan keuangan pada masa kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya sangatlah amburadul. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK perwakilan NTT ditemukan adanya kerugian negara hingga Rp 15, 511 miliar.
Ditegaskan Meridian, dana Bansos yang seharusnya diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat NTT justru disalahgunakan untuk kepentingan Frans Lebu Raya dan kawan-kawannya. Disebutkan Meridian, dana Bansos semasa jabatan Frans Lebu Raya antara lain digunakan untuk menyewa pesawat ke Kabupaten Flotim sebesar Rp 27, 9 juta, sewa pesawat ke Kabupaten Rote dan Sumba Timur senilai Rp 46 juta. Serta, menyewa helikopter ke Kabupaten TTU senilai Rp 14 juta.
Bukan itu saja. Menurut Meridian, pada tahun 2010 lalu dana Bansos juga digunakan untuk perjalanan dinas ke Jerman dan China. Untuk ke Jerman digunakan anggaran sebesar Rp 166, 4 juta dan China sebesar Rp 27, 2 juta. Bahkan ditemukan adanya penyaluran (pengiriman) tanpa jelas sebesar Rp 603, juta serta dana sebesar Rp 13, 3 miliar tanpa pertanggun jawaban yang jelas dan pengelontoran dana tanpa dokumen yang memadai sebesar Rp 6, 5 miliar.
Lanjut Meridian, diduga kuat adanya penyalagunaan kekuasaan oleh penguasa provinsi NTT dalam pengelolaan dana Bansos NTT bahkan diduga kuat syarat akan kepentingan. “Kami menilai bahwa semasa jabatan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya amburadulnya pengelolaan dana Bansos NTT,” kata koordinator TPDI wilayah NTT ini.
Tidak itu saja, papar Meridian, Frans Lebu Raya diduga kuat juga membagi-bagikan dana Bansos NTT tahun anggaran 2010 lalu kepada 55 anggota DPRD NTT periode 2009 – 2014.

Temuan BPK
Perihal dana Bansos ini sebenarnya sudah lama dipersoalkan berbagai pihak, salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTT. Menurut BPK NTT, ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Indikasinya berupa pengelolaan dana yang tidak disertai dokumen memadai, belum dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak sesuai peruntukan. Meridian, sebagaimana dilansir Pos Kupang (Rabu, 11/1/2012) mengatakan, pengelolaan belanja Bansos yang tidak disertai dokumen memadai yaitu pencairan dana realisasi biaya penunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan pada bulan Januari-September 2010. Sama sekali tidak ada bukti tanda terima dari penerima bantuan sebesar Rp 6.509.000.000.
Selanjutnya, pada bulan Oktober-Desember 2010, diketahui adanya bantuan biaya penunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya dengan anggaran Rp 17.400.000.000 dan telah direalisasikan pada periode Oktober-Desember 2010 sebesar Rp 6.679.035.400.
Menurut Meridian, sesuai temuan BPK, setelah dilakukan pengujian menyeluruh, diketahui terdapat belanja Bansos sebesar Rp 4.086.500.000, yang diterima oleh pihak internal dengan bukti hanya berupa kwitansi internal dan nota pejabat tertentu. Rinciannya adalah bantuan biaya penunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diberikan kepada pihak eksekutif Propinsi NTT seluruhnya ada 70 kuitansi senilai Rp 2.666.500.000, dan bantuan biaya penunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diberikan kepada pihak legislatif Propinsi NTT dalam rangka bantuan pemberdayaan masyarakat. Seluruhnya ada 55 kuitansi senilai Rp 1.420.000.000.
“Bahwa pada pokoknya BPK RI Perwakilan NTT menyimpulkan, realisasi belanja bantuan sosial oleh Pemprop NTT sebesar Rp 10.595.500.000,- adalah tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak mencerminkan kegiatan sebenarnya, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat. Terungkap pula dalam temuan BPK RI Perwakilan NTT bahwasanya realisasi pencairan dana bantuan sosial yang tidak disertai dokumen memadai tersebut adalah karena didukung oleh adanya nota atau surat sakti dari pejabat teras di Pemprop NTT yang berisi pengajuan penyiapan dana,” kata Meridian.
BPK RI Perwakilan NTT juga menyatakan, realisasi belanja bantuan sosial yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemprop NTT adalah menyangkut belanja bantuan sosial untuk organisasi/lembaga kemasyarakatan senilai Rp 9.874.304.303,, belanja bantuan sosial kepada orang/kelompok/anggota masyarakat senilai Rp 1.051.660.000,-, bantuan pendidikan Rp 2.191.100.000, dan juga penggunaan dana Bansos oleh Biro Kesra Setda Propinsi NTT senilai Rp 216.800.000,00. Dengan demikian, total belanja bantuan sosial yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemprop NTT sebesar Rp 13.333.864.303.
Meridian mengatakan, transaksi dana Bansos yang tidak sesuai peruntukan adalah Rp 607.341.000, dengan realisasi sebesar Rp 173.246.000. Dana ini digunakan untuk membayar tagihan biaya iklan dan penggunaan repiter radio serta realisasi sebesar Rp 434.095.000,- digunakan untuk membiayai perjalanan dinas.
“Terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa penyelewengan belanja bantuan sosial di Propinsi NTT yang disinyalir dilakukan dengan cara dana bantuan sosial diduga diberikan kepada lembaga penerima fiktif. Sejumlah lembaga penerima dana bansos diduga memiliki alamat yang sama. Dana tersebut diduga dialirkan kepada lembaga-lembaga/orang-orang atau anggota masyarakat yang dekat dengan penguasa setempat. Dana yang dialirkan diduga telah dipangkas sebelumnya sehingga yang diterima lembaga penerima tidak lagi sesuai dengan pagu yang ditetapkan dan sebagian besar penerima dana bantuan sosial diduga adalah pihak-pihak yang tidak jelas,” beber Meridian. “Jadi, kalau pihak Kejaksaan Tinggi NTT bisa dengan mudah dan sukses mempidanakan kasus-kasus penyelewengan dana Bansos di setiap kabupaten yang ada di Propinsi NTT maka adalah juga tidak sulit untuk mempidanakan kasus penyimpangan dana Bansos di lingkaran Pemprop NTT. Modus operandinya juga sama dan sebangun dengan kasus-kasus penyimpangan dana Bansos di kabupaten atau propinsi lainnya di Indonesia,” kata Meridian. ♦ indonesiasatu.com/simon leaya

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.