Walau Pernah Perkosa Gadis 15 Tahun, HK Tetap Memenuhi Syarat Bacaleg

BAKAL calon legislatif (bacaleg) asal Partai Demokrat HK yang semula ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kota Kupang ternyata tetap lolos ke tahapan selanjutnya.
Sebelumnya HK oleh KPU didapati tidak sesuai pakta integritas yang dimasukan. Sejak menerima dokumen HK, termasuk putusan Pengadilan Negeri (PN) Kupang, KPU menggelar pleno untuk mendalami, apakah HK memenuhi syarat atau tidak. Pleno berlangsung dinamis sampai pada kesepakatan untuk berkonsultasi dengan Pengadilan. Komisioner KPU Kota Kupang, Lodowyk Fredik, kepada wartawan, Selasa 31 Juli 2018 mengatakan, pihaknya telah menyurati PN Kupang untuk mengkonsultasikan dan mendalami kasus HK pada tahun 1991 menyangkut pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun.
“Hasil konsultasi itu, pengadilan tidak secara tegas menyatakan bahwa kasus tersebut adalah kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat tertulis tanggal 27 Juli, yang diterima KPU pada 30 Juli 2018,” sebut Lodowyk.
“Kami diberikan kesempatan untuk mencoba mendalami sebelum akhirnya kami bersepakat pada 30 Juli pukul 14.30 untuk melakukan pleno. Akhirnya diberlakukan sistem voting dan hasil dari voting tersebut, saudara yang bersangkutan kami nyatakan memenuhi syarat untuk lanjut,” sambung dia.
Dasarnya kata Lodowyk, adalah surat Pengadilan Negeri Nomor 2300 tanggal 27 Juli 2018, yang tidak secara tegas menyatakan yang bersangkutan tersangkut kasus kejahatan seksual terhadap anak. “Dalam surat tersebut pimpinan Pengadilan Negeri Kupang mengembalikan semua itu kepada komisioner KPU Kota Kupang untuk menentukan regulasi sesuai dengan tafsiran kami sendiri,” jelasnya.
Menurut Lodowyk, KPU telah berupaya untuk berkonsultasi dengan Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tidak secara terbuka menyatakan apakah kasus itu termasuk kejahatan seksual terhadap anak atau tidak.
“Memang dalam suratnya menyatakan benar terjadi pemerkosaan dengan korban berusia 15 tahun, tetapi apakah ini kejahatan seksual terhadap anak atau tidak, dikembalikan ke KPU untuk menafsirkannya sendiri. Sebagai lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan atau memutuskan suatu perkara saja tidak berani secara tegas menyatakan bahwa ini adalah kejahatan seksual terhadap anak, mengapa KPU harus mengatakan itu adalah kejahatan seksual terhadap anak,” tegasnya.
Tiga bakal calon legislatif (bacaleg) telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ketiga bacaleg masing-masing dari Partai Berkarya Dapil I Nomor Urut 1, Partai Demokrat Dapil I Nomor Urut 6, dan Partai Hanura dapil 4 Nomor Urut 8.
KPU telah menyurati masing-masing partai untuk segera mencari penggantinya, dan kemudian memasukan dokumen pengganti tersebut kepada KPU paling lambat 31 Juli pukul 16.00. Tetapi sampai saat ini belum ada satu pun partai yang memasukan dokumen pengganti. “Sampai saat ini kami belum terima dokumen pengganti dari masing masing partai. Batasnya pada 31 Juli, pukul empat sore. Memang secara lisan partai telah mengkonsultasikan untuk memasukan berkas, tetapi dokumennya belum juga dimasukan. Kalau sampai batas waktu tidak dimasukan, maka KPU akan mencoret atau dihapus dari daftar calon,” kata Komisioner KPU Kota Kupang, Lodowyk Fredik kepada wartawan di kantornya, Senin (30/7).
Lodowyk menjelaskan, sejauh ini sudah ada beberapa partai politik yang telah memasukan berkas verifikasinya yaitu, Partai Nasdem, Golkar dan Gerindra. “Ketiga partai ini telah memasukan berkasnya. Sudah lengkap dan sudah diterima KPU,” katanya.
Sementara partai yang sementara berproses untuk melengkapi berkas yaitu dari Partai Berkarya, PDIP dan Perindo, yang sementara berupaya untuk melengkapi berkasnya. “Kami harap pada batas waktunya semua sudah lengkap. Karena baru tiga partai yang lengkap. Berarti masih tersisa 12 partai lagi yang harus memasukan berkasnya,” ungkapnya. Karena sesuai dengan peraturan KPU, pada 22-31 Juli adalah waktu bagi partai politik untuk memperbaiki dokumen calon yang sudah dimasukan ke KPU untuk dilengkapi agar memenuhi syarat. Selanjutnya pada 1-7 Agustus, KPU akan memverifikasi dokumen yang baru dilengkapi. Untuk selanjutnya disusun dalam bentuk Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan diumumkan pada 12 Agustus nanti. ‚ô¶¬†penatimor.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.