Warga Nekbaun Antusias Ikut Penyuluhan Pembentukan Satgas PMPA

Warga Nekbaun Antusias Ikut Penyuluhan Pembentukan Satgas PMPA

KERJA sama LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PMPA) di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang pada Jumat 9 Maret 2018.
Puluhan warga Nekbaun antusias mengikuti penyuluhan hukum tentang penanganan masalah perempuan dan anak, sebelum dikukuhkannya pengurus Satgas PMPA di Kantor Desa Nekbaun. Peserta penyuluhan terdiri dari Kepala Desa Nekbaun, Isak Amnifu bersama seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan RW/RT serta warga setempat.
Penyuluhan menghadirkan narasumber Ester Day dari LBH APIK NTT dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTT, Erni Usboko. Ester Day dalam pemaparannya mengatakan, perempuan dewasa maupun anak, paling rentan mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual. Selain itu perempuan juga rentan menjadi korban perdagangan manusia yang biasanya terjadi di kantong-kantong kemiskinan. “Dengan alasan akan diberikan pekerjaan tetapi malah dijual ke rumah-rumah bordil untuk dilacurkan. Ada kasus traficking yang cukup tinggi di NTT,” ujar Ester.
Menurut Ester, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat, karena itu perlu waspada. Selain itu, perlu dibentuk satgas khusus untuk menyikapi masalah perempuan dan anak.
“Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Karena itu dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), suara anak perlu diakomodasi dalam forum musyawarah tahunan itu,” tandasnya.
Pengacara di LBH APIK NTT ini berharap, dengan adanya satgas tersebut selain dapat membantu terlaksananya program pemerintah, juga membantu masyarakat dalam mendapatkan perlindungan khususnya hak-hak perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi NTT, Erni Usboko mengatakan, satgas tersebut dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 6 tahun 2017. Pembentukannya dimulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, sampai tingkat desa.
“Keberadaan satgas di desa melibatkan berbagai unsur, untuk menjangkau dan mengobservasi persoalan-persoalan yang terjadi. Di dalam satgas ini juga melibatkan Paralegal yang dibentuk oleh LBH APIK sehingga dalam pelaksanaannya akan bersinergi untuk mengatasi persoalan di masyarakat secara terpadu,” tandas Erni.
Pembentukan satgas di Desa Nekbaun adalah merupakan yang ketiga, dimana sebelumnya sudah dibentuk di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese dan di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
Dia berharap, dengan terbentuknya satgas dimaksud maka persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terselesaikan di tingkat desa. Kalaupun harus diselesaikan secara hukum maka hal itu perlu dilakukan, karena perempuan dan anak perlu mendapatkan perlindungan dari sisi hukum.
Kepala Desa Nekbaun, Isak Amnifu pada kesempatan itu menyebutkan sejumlah persoalan yang kerap terjadi, dimana sebagian bisa terselesaikan secara kekeluargaan, namun sebagiannya harus sampai ke ranah hukum atau ditangani oleh pihak yang berwajib.
“Penyuluhan hukum ini penting, karena terkadang selaku aparat desa kami juga takut salah mengambil langkah terkait penanganan masalah, karena kekuatiran berbenturan dengan peraturan HAM yang berlaku,” ujar kepala desa dua periode ini. ♦ NTTOnlinenow.com

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.