EXPONTT. COM – Aliansi Masyarakat NTT Melawan Mafia BBM menggelar aksi demo di depan Mapolda NTT.
Dalam tuntutan massa meminta Kapolri untuk mencopot dan mengusir Kapolda dari Nusa Tenggara Timur. Aksi ini bentuk protes massa atas pemecatan dengan tidak hormat (PTDH) kepada Ipda Rudy Soik.
Koordinator Umum massa aksi, Inocentius Naitio, Rabu 16 Oktober 2024, pada kesempatan itu menegaskan salah satu poin tuntutan massa meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memecat Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga.
Menurut dia, pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik diduga adanya permainan yang dilakukan oleh pentinggi di Polda NTT.
Kapolda NTT menuduh orang lain atas tidak lulus anaknya saat tes Akpol. Untuk NTT saat ini tidak baik-baik saja. Kapolda baru setahun telah membuat masalah.
“Untuk itu kami minta Kapolri untuk mencopot dan mengusir Kapolda dari NTT,” tegas Inocentius.
Menurutnya, Kapolda Silitonga yang baru menjadi Kapolda NTT selama setahun telah membuat gaduh di NTT dengan dua kasus yang besar.
“Kapolda baru satu tahun di tanah Flobamora, tapi ia telah melakukan dua hal yang meresahkan masyarakat di NTT,” tambahnya.
Kapolda saat tiba di NTT ada beberapa hal yang dilakukan sehingga ramai diperbincangkan di NTT, salah satunya dugaan Catat Akpol yang diduga telah ada nepotisme.
“Yang pertama belum lama ini ramai soal Catat Akpol yang diatur anak Kapolda yang lolos sedangkan putra daerah tidak lolos. Sekarang lagi pemecatan Ipda Rudy Soik yang berhasil membongkar kasus BBM. Ada apa dengan Kapolda NTT?,” Tanya Inocentius sambil menunjukkan Polda NTT.
Menurutnya, isu mafia BBM di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan serius yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh.
“Masyarakat NTT semakin sadar bahwa kelangkaan BBM bersubsidi ini bukanlah semata-mata akibat permintaan yang tinggi, melainkan karena adanya penimbunan ilegal yang dilakukan oleh jaringan mafia BBM,” tegasnya.
Ironisnya, ada dugaan kuat bahwa oknum aparat kepolisian dari Polda NTT justru berada di balik operasi mafia BBM yang masif ini. Lebih mengkhawatirkan, dugaan keterlibatan oknum aparat dari Polda NTT dalam melindungi mafia BBM semakin memperkuat praktik penimbunan ini.
“Tindakan penegakan hukum yang seharusnya melindungi rakyat justru diduga berbalik arah, melindungi para pelaku kejahatan. Ini sangat-sangat miris saudara-saudari. penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh mafia telah menyebabkan kelangkaan yang merugikan masyarakat kecil, yang mirisnya, ada dugaan oknum-oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak dari kasus BBM ini, nelayan, petani, sopir angkutan umum, dan masyarakat lainnya menjadi korban langsung dari ulah mafia yang mempermainkan harga dan distribusi BBM.
“Bagi masyarakat NTT, BBM bersubsidi adalah kebutuhan penting untuk menunjang mata pencaharian mereka. Namun, kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat adalah kelangkaan yang berkepanjangan, sementara di sisi lain, mafia BBM menikmati keuntungan besar dari penimbunan dan penjualan BBM secara ilegal.” Tandas Inocentius Naitio.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pemecatan perwira polisi Rudy Soik, yang dikenal karena keberaniannya dalam mengungkap jaringan mafia BBM di NTT.
“Permecatan ini memunculkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang dilindungi oleh Polda NTT? Situasi ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” beber dia.
Ia menilai, bukannya menyelesaikan masalah, oknum di Polda NTT diduga justru memperburuk keadaan dengan melindungi mafia BBM.
Rakyat NTT kata dia, yang sudah lama menderita akibat kelangkaan BBM kini semakin merasa ditinggalkan oleh aparat yang seharusnya bertugas melindungi mereka.
“Dugaan keterlibatan Polda NTT dalam mafia BBM ini juga memunculkan dampak yang lebih luas, termasuk ancaman terhadap kehidupan sosial dan keamanan masyarakat,” tandasnya.
Krisis ekonomi yang disebabkan oleh kelangkaan BBM membuka peluang bagi masalah-masalah lain, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia mengaku banyak masyarakat kecil yang terdesak oleh keadaan, terutama petani dan nelayan, menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi akibat kesulitan ekonomi yang semakin memburuk. Masyarakat NTT berhak menuntut kejelasan atas persoalan ini.
“Mereka layak mendapatkan transparansi dan tindakan tegas dari pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum yang lebih tinggi untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum Polda NTT dalam jaringan mafia BBM,” teriak Inocentius. (**)
