MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, mengatakan telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengurangi jumlah calon PNS yang kerjanya hanya duduk di balik meja atau ke administrasi.
Sebagai gantinya, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 lebih fokus ke pegawai yang kerjanya terjun langsung ke lapangan.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat,” kata Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Maret 2021.
Tjahjo menjelaskan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara akan mengumumkan formasi yang dibutuhkan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Formasi baru belum diumumkan karena masih ada tawar- menawar di tingkat kementerian dan lembaga.
“Kami merencanakan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret 2021 ini kita putuskan, berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan,” ucap Tjahjo.
“Jadi, ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai.”
Namun, Tjahjo sudah memprediksi berapa kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan direkrut pada tahun ini.
Dalam pemaparannya, Tjahjo menyebut ada 1.275.387 lowongan. Rinciannya, sebanyak 83.669 untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat.
Ada pula rencana 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK, yaitu sebanyak 1.022.616.
Lalu, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094 orang.
“Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan,” kata Tjahjo.
“Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867, dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571, dan CPNS 64.663.”
Menurut Tjahjo, total rencana kebutuhan yang dirinya sebutkan tadi masih belum termasuk beberapa instansi. Sebab, hingga saat ini baru ada usulan dari 588 instansi.
“Hingga saat ini sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan,” kata Tjahjo.
“Dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap, dan 49 instansi sudah mengusulkan.”
Kementerian PAN RB Cari Banyak Pegawai Pemda, Tjahjo Kumolo: Butuh 18.900 Orang di Seluruh Indonesia
Untuk tahun ini, pemerintah masih memerlukan cukup banyak pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) untuk disebar di seluruh wilayah Indonesia.
Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah menyiapkan penerimaan pegawai tersebut untuk tahun 2021.
“Untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000 pegawai,” kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Kamis 4 Maret 2021.
Tjahjo merinci penerimaan 189.000 pegawai terdiri dari 70.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional selain guru dan 119.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan.
Jabatan itu termasuk tenaga kesehatan dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan.
Melansir Antara, secara proporsional 70-80 persen CPNS yang direkrut merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana (KB) atau pegawai yang langsung bertugas di lapangan.
Jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk dua tahun, yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun 2020 pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen,” kata mantan Menteri Dalam Negeri itu.
Sementara itu, terkait penerimaan ASN untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 pegawai baik dari CPNS maupun PPPK.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan.
“Kementerian PAN-RB bersama dengan Kemendikbud serta BKN menyusun rencana ini sejak Februari 2020. Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran,” tandas dia.
Menpan RB: Seleksi CPNS Dilakukan Maret 2021
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo umumkan Maret 2021 akan dibuka seleksi penerimaan calon pegawai negara sipil (CPNS). Pembukaan seleksi CPNS dilakukan setelah proses pembagian kebutuhan ASN untuk masing-masing instansi selesai dilakukan.
“Mengenai waktu pengumuman (seleksi CPNS), akan dilakukan pada Maret, setelah proses pembagian untuk masing-masing instansi selesai dilakukan,” ujar Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (1/3/2021).
Tjahjo lebih lanjut mengatakan, untuk persyaratan pendaftaran akan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Karena, sambungnya, setiap jabatan memiliki persyaratan kualifikasi yang beragam sesuai aturan yang berlaku. Tjahjo menambahkan pemerintah telah menentukan kebutuhan ASN pada 2021 total sebanyak 1,3 juta orang.
“Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total tahun 2021, jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat sejumlah sekitar 1,3 juta orang,” kata Tjahjo.
Untuk 1,3 juta ASN, Tjahjo menuturkan angka tersebut termasuk satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rekrutmen satu juta guru PPPK, dilakukan di seluruh pemerntah daerah untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga guru.
“Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ungkap Tjahjo.
Terkait PPPK, Tjahjo menjelaskan program ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). ♦ kompas.com
