SIKAT: Ada “Kerjasama Walikota dan Pimpinan DPRD Untuk Tidak Gelar Sidang”

  • Bagikan

♦ Menutupi sejumlah Proyek Bermasalah di Pemkot

 EXPONTT.COM – Aliansi Rakyat Kota Kupang menggugat yang (SIKAT) menggelar demo di halaman DPRD Kota Kupang Kamis 27 Mei 2021 atau sebulan dewan tidak bersidang dalam rangka laporan pertanggungjawaban walikota.

SIKAT mendesak agar DPRD Kota Kupang segera gelar sidang paripurna dalam rangka walikota mempertanggungjawabkan kinerja selama 2020. Kehadiran para pendemo yang dikawal pihak kepolisian sempat ricuh seperti pasar. Enam utusan yang diminta Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudou, mengajak enam orang utusan pendemo ke ruang kerjanya. Tapi pertemuan bersama enam utusan tidak membuah hasil karena Ketua DPRD meminta nama disertai KTP keenam utusan. Ada keanehan, karena ketika identitas diminta keenam utusan pendemo tidak memiliki KTP, walau mereka tetap ngotot sebagai asli warga Kota Kupang. Saat menerima keenam utusan pendemo di ruang kerjanya, Ketua DPRD Kota Kupang didamping kedua wakil, anggota DPRD dari Fraksi Golkar Telendmark Daud, Ewalde Taek dari Fraksi PKB, Adrianus Tali dari PDIP dan Plt Sekwa Elly Wairata.

Pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD deadlock sehingga dipindahkan ke ruang sidang paripurna. Ketua DPRD tetap pada prinsip bahwa keenam utusan harus perlihatkan KTP jika tidak, aspirasi SIKAT tidak diaksanakan dan ditunda. Sempat bersih tegang, karena keenam utusan tetap pada sikap dan berpegang pada peraturan perundang-undangan bahwa sebagai warga Negara bebas menyampaikan pendapat di depan umum sesuai konstitusi, kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, dan dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan tidak harus memiliki KTP atau identitas jelas. Ketua DPRD sempat meminta Pol PP untuk mengamankan keenam utusan yang tanpa identitas sebagai pendemi yang menyusup.” Pol PP tolong amankan keenam orang ini yang tidak bisa memperlihat identitas,” pinta Yeskiel Lodou dengan suara keras, walau pada akhinya melunak sehingga utusan membaca tuntuntan tertulis.

Menurut SIKAT, gagalnya gelar sidang paripurna karena diduga kuat “ada perselingkuhan antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Kupang. Sehingga Sidang II paripurna untuk mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKP Walikota dengan sengaja ditunda tanpa batas waktu. SIKAT mendesak agar DPRD Kota Kupang mengawasi dengan sungguh dan serius kinerja Walikota Kupang sebagaimana diatur dalam UU MD3. Sejumlah proyek Pemerintah Kota Kupang menurut SIKAT tidak tepat sasaran  seperti pengadaan seragam sekolah tahun 2020 disaat pandemi Covid-10, pengelolaan dana badai seroja senilai Rp 37 Miliar, proyek lampu jalan, proyek pengadaan anakan pohon, pengadaan tendon air untuk keluarga tidak mampu serta lowongnya jabatan sejumlah jabatan eselon dua.

Kebijakan Walikota Kupang, tegas SIKAT semestinya menjadi tanggungjawab lembaga dewan untuk mengawasi. Namun DPRD Kota Kupang terkesan ‘diam’.

Seperti telah diwartakan media, sidang yang telah ditetapkan Banmus sejak 26 April  sampai saat ini, atau tenggang waktu tidak bersidang selama sebulan. Menurut catatan SIKAT yang dibacakan atas seijin Ketua DPRD, pimpinan DPRD Kota Kupang telah melanggar tata tertib pasal 50 ayat 1 point e yaitu Banmus mempunyai tugas dan wewenang lembaga legislative untuk menetapkan jadwal  rapat-rapat termasuk sidang paripurna.

Pendemo Dihadang Massa Tandingan

Yulius Kadja (baju putih) bersitegang dengan para pedemo dan beberapa anggota dewan, Kamis (27/5/2021). (Foto: Rocky Tlonaen/RNC).

Sebelumnya, puluhan pendemo dari Aliansi Rakyat Kota Menggugat (SIKAT) sempat dihadang sejumlah massa lainnya di gedung DPRD Kota Kupang, Kamis 27 Mei 2021 siang. Massa tandingan ini diperkirakan 50-an orang.

Dilansir dari rakyatntt.com, massa tandingan ini pun bersitegang dengan massa dari SIKAT. Massa tandingan ini menuding anggota Fraksi Nasdem, Yuvensius Tukung ada di balik para pendemo Sikat. Yulius Kadja, salah satu dari massa tandingan tersebut mengatakan dirinya kecewa karena polemik internal dewan sudah melebar hingga saling serang antarwarga dengan anggota dewan usai pertemuan dalam ruang sidang. Apalagi massa yang gelar demo bukan warga Kota Kupang.

Tak hanya itu, Yulius mengaku tidak terima dengan orasi massa SIKAT yang meminta Yeskiel Loudoe turun dari jabatan sebagai Ketua DPRD dan sidang dilanjutkan.

Sementara itu, Yuvensius Tukung mengaku tidak lagi merasa nyaman dan terancam akibat dituding ada di balik demonstrasi dari massa Sikat. “Oleh karena itu saya menganggap ada apa yang terjadi di lembaga ini. Sepertinya lembaga ini sudah tidak terkendali, seperti pasar,” kata Yuven.

Ia pun meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk menjaga wibawa lembaga DPRD. Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang ini meminta agar sikap seperti ini tidak dipelihara. “Karena kami butuh nyaman di lembaga ini, supaya bisa mengambil keputusan yang baik bagi warga,” tuturnya.

Yuven membantah dirinya ada di balik aksi demonstrasi yang dilakukan massa Sikat. Menurutnya, itu murni aksi dari rakyat. Ia pun berharap tidak lagi fitnahan terhadap dirinya. “Ngapain saya tanggapi. Silakan orang boleh mencurigai, tapi apakah saya di balik itu? Buktinya mana?” pungkasnya. 

 Lapor Gubernur VBL

Plt. Sekretaris DPRD Kota Kupang, Elvianus Wairata

Plt. Sekretaris DPRD Kota Kupang, Elvianus Wairata mengatakan ia masih menunggu hasil koordinasi di internal DPRD. “Pada prinsipnya kami tetap menunggu dari dewan saja. Kami dari Sekwan siap memfasilitasi sesuai dengan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini DPRD masih melakukan negosiasi untuk bisa melanjutkan persidangan. Sedangkan Pemkot sendiri masih menunggu kepastian dari DPRD.

Selain itu, kata Elly, dalam waktu dekat ini DPRD akan berkonsultasi dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat terkait persidangan LKPJ Tahun 2020 yang mandek. “Ini kan prosesnya sudah berjalan, namun kan mogok. Jadi kita tetap menunggu sampai besok seperti apa saya akan lapor full kepada Pak Wali,” jelasnya.

Sementara itu, terkait desakan para pedemo yang meminta agar sidang LKPJ dilaksanakan dalam tempo 2×24 jam, Elly mengatakan hal ini menjadi kewenangan DPRD. Terkait deadline yang berakhir Kamis hari ini, akan ada penyesuaian sesuai kesepakatan.

Ia juga menegaskan tidak ada niat Pemerinah Kota Kupang, khususnya Sekwan bersekongkol dengan pimpinan dewan agar sidang LKPJ dibatalkan. Menurutnya, seperti dilansir dari rakyatntt.com, sidang sebenarnya sudah dibuka pada 27 April lalu, namun karena 23 anggota dewan tidak hadir sehingga tidak kuorum. Akibatnya sidang mandek hingga hari ini. “Apabila sidang dilanjutkan maka akan ada rapat Badan Musyawarah lagi,” pungkas Elly. ♦ wjr

  • Bagikan