Anggota Dewan Kota Diduga Terlibat Pembagian Bantuan Tandon, Siap Lanjut Proses Hukum

  • Bagikan
Para anggota dewan saat menggelar jumpa pers mengklarifikasi unggahan di medsos soal nama-nama dewan yang meminta bantuan tandon, Kamis (10/6/2021) malam. (Foto: Rocky/RNC).

EXPONTT.COM – Kamis 10 Juni 2021 malam beredar unggahan terkait nota jumlah tandon yang diminta oleh para Anggota DPRD Kota Kupang dan ditandatangaini oleh Kepala BPBD Maxi Jemy Deerens Diduk dan diposting oleh salah satu akun facebook. Unggahan tersebut memuat 8 nama anggota dewan yang menerima bantuan beserta jumlah tandon yang akan diterima.

Terkait hal itu, sejumlah anggota dewan yakni Theodora Ewalde Taek (PKB), Richard Odja (Gerindra), Diana Bire (Hanura) dan Jabir Marola (NasDem) pun angkat bicara. Mereka siap membawa Kepala BPBD Kota Kupang ke ranah hukum.

Hal ini disampaikan para anggota dewan saat menggelar jumpa pers di Ruang Sidang Utama Sasando DPRD Kota Kupang, Kamis malam. Theodora Ewalde Taek membantah meminta bantuan tandon tersebut. Menurutnya, mereka memang terlibat dalam bantuan itu, namun hanya bersifat mengusulkan ke BPBD. “Mengusulkan dan meminta itu berbeda. Kalau meminta untuk kami secara pribadi tetapi mengusulkan berarti kami melihat adanya kondisi masyarakat yang perlu kami bantu lewat program pemerintah ini, dan itu tidak ada yang salah,” jelas Walde.

Politisi PKB ini menyesali unggahan yang termuat di media sosial yang seolah-olah ditafsirkan anggota dewanlah yang meminta bantuan untuk kepentingan pribadi. Padahal tandon tersebut diberikan kepada masyarakat yang namanya diusulkan pada tahun 2020 lalu.

Nota yang ditandatangani Kalak BPBD Kota Kupang yang memuat nama-nama anggota dewan yang meminta bantuan tandon air. (Foto: Facebook).

Tak hanya itu, Walde juga menyesalkan hanya nama-nama mereka yang tertulis dalam nota tersebut. Padahal, masih ada anggota dewan lain juga ikut mengusulkan. “Tetapi ini sangat tendensius hanya nama-nama yang termuat dan nama-nama lain tidak termuat di sini,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, anggota dewan asal Fraksi Gerindra, Richard Odja menuding bahwa unggahan tersebut sarat akan kepentingan. Sebagai Sekretaris komisi yang langsung bermitra dengan BPBD, ia mengetahui jelas seperti apa data penerima bantuan tandon. Sedangkan nama yang tertera dalam nota tersebut hanya sebagian.

Menurut Richard, nota yang beredar itu sangat merusak reputasi wakil rakyat. Oleh karena itu, untuk membela diri, masalah ini akan dilanjutkan ke ranah hukum. “Kita juga membawa ini ke langkah yang lebih jauh, yaitu ranah hukum, karena kita merasa pribadi kita dibawa-bawa,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan politisi Fraksi Partai Hanura, Diana Bire. Ia mengatakan unggahan di sosial media ini telah mencemari nama baik para anggota DPRD. Ia meminta agar Kepala BPBD harus mempertanggungjawabkannya.

“Pak Kalak sebagai mitra dengan dewan seharusnya berlaku baik, bukan mengadu domba seperti ini. Disebarkan ke medsos seolah-olah kita dan masyarakat akan terjadi saling serang, seperti seolah-olah dikatakan ini tandon ini ada di rumah kita,” jelasnya.

  • Bagikan