Anggota Dewan Kota Diduga Terlibat Pembagian Bantuan Tandon, Siap Lanjut Proses Hukum

  • Bagikan
Para anggota dewan saat menggelar jumpa pers mengklarifikasi unggahan di medsos soal nama-nama dewan yang meminta bantuan tandon, Kamis (10/6/2021) malam. (Foto: Rocky/RNC).

Anggota Dewan Kota Panjat Pagar dan Bongkar Pintu Belakang UPTD PJU

Salah satu anggota dewan tampak memanjat pagar halaman belakang kantor UPTD PJU, Rabu (9/6/2021). (Foto: Ist).

Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Kupang melakukan uji petik lapangan program lampu jalan di kantor UPTD Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas PUPR Kota Kupang, Rabu 9 Juni 2021. Sayangnya, mereka masuk dari pintu belakang.

Pintu gerbang belakang selama ini tidak difungsikan dan ditutup dengan seng pun dirusak. Pintu ini berbatasan langsung dengan rumah jabatan wakil wali kota. Bahkan, ada anggota dewan yang nekat memanjat pagar tembok. Kedatangan anggota Pansus ini tidak diketahui oleh Kepala UPTD PJU, Elfisbert Ga Loni karena tidak ada pemberitahuan.

Dilansir dari rakyatntt.com, Kepala UPTD PJU, Elfisbert Ga Loni Rabu 9 Juni 2021, menjelaskan dirinya tidak tahu ada kunjungan Pansus ke kantornya. Pasalnya, Pansus sama sekali tidak menyampaikan informasi apapun.

Ia pun mengaku kecewa karena tidak bisa memberikan penjelasan detail kepada Pansus terkait lampu-lampu yang ada di gudang. Apalagi, dalam kunjungan itu, Pansus membawa serta sejumlah wartawan. Informasi ke publik pun jadi tak berimbang. “Jangan datang seperti tidak ada orang di situ. Sudah begitu paksa masuk lagi tanpa ada pemberitahuan. Kalau kita ada tentu kita akan jelaskan di mana masalahnya,” kata Elfisbert.

Ia mengakui ada ratusan lampu hias yang sedang disimpan di bagian belakang kantor. Lampu-lampu tersebut akan diperbaiki untuk digunakan kembali.

Menurutnya, sebelum ia menjabat Kepala UPTD PJU, sudah ada sejumlah lampu yang tersimpan di eks rujab wali kota tersebut karena rusak. Selain itu, saat badai seroja awal April lalu, ada juga lampu dan tiang lampu yang rusak sehingga disimpan di bagian belakang kantor. “Lampu-lampu itu ada yang masih bagus dan ada yang bisa diperbaiki dan dipakai kembali,” katanya.

Elfis juga menjelaskan, lampu-lampu tersebut terdiri dari lampu jalan dan lampu hias. Lampu-lampu itu dibeli pada tahun anggaran 2019. Sampai saat ini belum diperbaiki karena pada tahun anggaran 2020 terjadi refokusing anggaran sehingga tidak ada anggaran perbaikan. Kemudian, pada pembahasan anggaran 2021 DPRD tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan. “Jadi kita menanti perubahan anggaran di tahun anggaran berjalan pada bulan Oktober 2021. Dalam pembahasan kita usulkan kembali,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, lampu yang rusak akibat badai seroja sebanyak 620 unit. Selain lampu-lampu jalan, sejumlah lampu hias juga ikut rusak. Semuanya disimpan di halaman belakang UPTD PJU menanti perbaikan.

Oleh karena itu, menurut dia, jika ada informasi yang mengatakan lampu-lampu itu terbelangkalai bahkan telah merugikan keuangan daerah itu tidak benar. “Tidak benar lampu-lampu itu dibiarkan jadi rongsokan. Itu semua akan diperbaiki dan dipakai kembali,” tegas Elfis.

Hingga berita ini diterbitkan, para anggota Pansus yang dikonfirmasi belum memberi respon terkait kedatangan mereka ke kantor UPTD PJU, Rabu kemarin.

Rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membahas LKPJ Wali Kota Tahun 2020 dilanjutkan Selasa 8 Juni 2021 pagi. Masih tersisa 8 OPD yang harus memberikan klarifikasi terkait program kerja tahun 2020 kepada Pansus.

Usai rapat Pansus di Ruang Sidang Utama, Senin 7 Juni 2021, Ketua Pansus Tellendmark Daud menjelaskan sebanyak 9 OPD telah memberikan penjelasan terkait kinerjanya pada tahun 2020. Tersisa 8 OPD yang akan memberikan klarifikasi dan dijadwalkan berlangsung pagi ini, sekira pukul 10.00 Wita.

Setelah 8 OPD ini memberikan penjelasan, Tellend mengatakan, Pansus akan merangkum semua penjelasan dan melakukan evaluasi. Selanjutnya digelar uji petik di lapangan.

Ia melanjutkan, terkait uji petik lapangan tersebut dipastikan tidak dilakukan untuk semua OPD. Uji petik lapangan hanya dilakukan untuk OPD yang dinilai belum lengkap saat memberikan klarifikasi.

“Jadi uji petik itu bisa sekitar hari Rabu. Harusnya besok Selasa, namun karena OPD juga cukup banyak dan perlu penjelasanmendetail, sehingga teman-teman Pansus semua bisa memahami, sehingga hal-hal penting saja yang perlu verifikasi kegiatan di lapangan,” jelasnya.

Sebanyak 8 OPD yang diundang untuk menyampaikan klarifikasi, Pansus telah menyampaikan agenda serta topik pembahasannya. Oleh karena itu, rapat nanti hanya membahas topik yang diajukan Pansus.

Berikut beberapa agenda pembahasan Pansus dengan 8 OPD pagi ini:

  1. Dinas PUPR terkait lampu jalan dan lampu hias
    2. Dinas PRKP dengan topik program bedah rumah dan peningkatan kualitas rumah
    3. Dinas LHK terkait Taman Tirosa dan insentif petugas kebersihan dan operasional mobil penyapu jalan
    4. Dinas Perhubungan dengan topik pengelolaan parkir
    5. BPBD dengan topik pengadaan bantuan tandon air
    6. Dinas Kesehatan dengan topik insentif tenaga medis penanganan Covid-19 dan demam berdarah
    7. Dinas P dan K dengan topik bantuan seragam sekolah dan transportasi guru PTT
    8. Dinas Sosial dengan topik penerima dana bansos. ♦ wjr
  • Bagikan