Kontraktor CV Perintis Bantah Tulisan Wartawan voxntt.com Terkait Berita Tidak Seimbang

Aldo

EXPONTT.COM – Direktur CV. Perintis Martinus Beu Tawa yang mengerjakan sejumlah proyek di Nagekeo yang diwakili Aldo, juga diminta kerja bebera item diproyek membantah keras dan menyatakan dirinya tidak pernah mengancam wartawan voxntt.com Petriks.

”Wartwan harus bisa buktikan bahwa kami mengancam. Dan disaat ketemu kami hendak wawancara si wartawan tidak memperlihat kartu tanda identitas, tidak menyampaikan maksud dan tujuan. Saya menganggap ini hoak karena Petrik tidak profesional  dan melanggar 10 pasal kode etik jurnalis yang termuat dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” jelas Aldo melalui WA kepada expontt.com. ♦ wjr

Berikut pernyataan lengkap klarifikasinya :

KLARIFIKASI PEMBERITAAN MEDIA MASA

OLEH WARTAWAN VOX NTT (PATRICK M) TERHADAP ALDO

PEMBERITAAN I :

Polisi Diminta Periksa Direktur CV Perintis Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Sewa Alat Berat

11 Agustus 2021 in Regional NTT

Polisi Diminta Periksa Direktur CV Perintis Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Sewa Alat Berat

Proyek pembukaan Jalan Roe – Ratedao – Nebe. (Foto: Patrick/ VoxNtt.com)

Mbay, Vox NTT- Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Nagekeo diminta segera melakukan penyelidikan terhadap adanya unsur dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dugaan pemalsuan surat dukungan alat berat pada proyek pembukaan Jalan Roe – Ratedao – Nebe.

Baca juga: Di Nagekeo Wartawan voxNTT Diancam Oknum Kontraktor

Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp1,4 Miliar lebih milik Dinas PUPR Nagekeo tahun 2021 itu dikerjakan oleh CV perintis dengan surat dukungan alat berupa ekskavator yang sementara diketahui pemiliknya bernama Sambu Aurelius Ignatius.

Namun fakta di lapangan mendapati bahwa alat berat jenis ekskavator yang dipakai dalam pekerjaan tersebut merupakan milik Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo.

Aldo, Direktur CV Perintis, pekan lalu berjanji akan kembali mengkonfirmasikan melalui wawancara langsung dengan jurnalis VoxNtt.com ikhwal pergantian alat berat tersebut. Namun hingga saat ini janji itu tidak kunjung ditepati.

Aldo bahkan telah memutuskan semua sambungan komunikasi dengan jurnalis VoxNtt.com hingga menyulitkan untuk dikonfirmasi.

Padahal, keterangan Aldo sangat dibutuhkan saat ini, mengingat selain persoalan pergantian alat berat dan persoalan pencaplokan tanah dan tanaman warga, dirinya bisa sekaligus memberikan klarifikasi atas dugaan praktik KKN antara Kabag ULP, salah satu anggota panitia Pokja dan dirinya.

Sebab, berdasarkan informasi sementara, ketiga unsur tersebut diduga kuat memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat.

Dugaan adanya hubungan kekeluargaan antara ketiganya menjadi hal yang sangat urgen.

Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nurani Nagekeo, Mbulang Lukas, menegaskan, hal itu bila mengacu pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 15 tahun 2019.

Lukas menjelaskan, hubungan darah dan atau hubungan kekeluargaan dapat menciptakan benturan pribadi dalam proses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Bila hal itu terjadi, kata dia, kualitas keputusan penyelenggara negara tidak akan lagi memikirkan kepentingan umum. Namun justru keputusan itu hanya menguntungkan pribadi dan kelompok-kelompok yang terafiliasi di dalamnya.

Untuk itu, Lukas meminta polisi segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik KKN dan perbuatan pidana lainnya pada unit pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nagekeo.

Untuk diinformasikan, sebelum berita ini diterbitkan, VoxNtt.com sempat menghubungi seorang pria bernama Aldo melalui sambungan telepon.

Aldo sempat memberikan keterangan terkait pergantian ekskavator dimaksud.

Menurut Aldo, kurangnya performa ekskavator milik Sambu Aurelius Ignatius bisa mendatangkan kerugian baginya.

“Dan peralatan Om Lius saya juga pakai, cuman kurang maksimal di lapangan. Karena eksanya agak low, jadi kan kalau kita buat perhitungan secara apa namanya waktu itu kan kita rugi, banyak waktunya tapi progres kerjanya menurun,” kata Aldo.

Selain sewa menyewa alat berat, proyek tersebut juga diduga telah mencaplok tanah warga dan merusak tanamannya.

Sejumlah warga yang merasa telah dirugikan akibat proyek tersebut sempat melayangkan protes dengan memasang tanda larang penggusuran.

Mereka meminta rekanan menghentikan pekerjaan tersebut mengingat tidak didahului sosialisasi baik dari pemerintah setempat maupun dari rekanan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo, Bernard Dinus Fansiena, ketika dikonfirmasi VoxNtt.com pada Rabu (11/08/2021), membenarkan bahwa satu unit ekskavator milik dinasnya saat ini sedang dipakai pada pekerjaan penggusuran ruas jalan Roe – Ratedao.

KLARIFIKASI: Mbay, Vox NTT- Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Nagekeo diminta segera melakukan penyelidikan terhadap adanya unsur dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dugaan pemalsuan surat dukungan alat berat pada proyek pembukaan Jalan Roe – Ratedao – Nebe.

KLARIFIKASI :

  1. Sangat tidak berdasar jika menilai perolehkan pekerjaan Roe-Ratedao merupakan hasil KKN. CV. Perintis memenuhi semua persyaratan proses tender mulai dari nilai penawaran dan persyaratan kualifikasi. Adanya keluarga di dalam Pemerintahan tidak mengurangi hak saya sebagai warga Negara untuk mengikuti proses tender.
  2. Tidak ada pemalsuan dalam surat dukungan Peralatan. Surat dukungan peralatan adlah benar benar merupakan surat yang disetujui dan ditanda tangani oleh Bapak Yulius Sambu sebagai pemilik peralatan.
  3. Namun fakta di lapangan mendapati bahwa alat berat jenis ekskavator yang dipakai dalam pekerjaan tersebut merupakan milik Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo.

KLARIFIKASI :

Peralatan milik Pak Yulius Sambu sempat dipakai saat awal pengerjaan (sekitar 1 minggu). Namun kinerja alat kurang maximal maka saya menggantikan alat tersebut (Exavator) setelah terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan Pak Yulius Sambu.

Aldo, Direktur CV Perintis, pekan lalu berjanji akan kembali mengkonfirmasikan melalui wawancara langsung dengan jurnalis VoxNtt.com ikhwal pergantian alat berat tersebut. Namun hingga saat ini janji itu tidak kunjung ditepati. Aldo bahkan telah memutuskan semua sambungan komunikasi dengan jurnalis VoxNtt.com hingga menyulitkan untuk dikonfirmasi.

KLARIFIKASI :

Saya merasa tidak pernah berkomunikasi dengan Petrick (Wartwan VoxNTT) pada pekan lalu dan berjanji untuk konfirmasi kepada Petrcik. Bukan sebuah prosedur untuk melaporkan kepada wartawan dalam proses pergantian peralatan.

Aldo bahkan telah memutuskan semua sambungan komunikasi dengan jurnalis VoxNtt.com hingga menyulitkan untuk dikonfirmasi.

KLARIFIKASI :

Saya tidak pernah memutuskan komunikasi namun saya tidak melayani panggilan telpon Petrik karena saya sedang berada di lokasi. Saya juga menduga bahwa tujuan pemberitaan Petrick untuk tujuan memeras. Hal ini dibuktikan dengan adanya Whatsap dari Petrick pada tanggal 8 Agustus 2021 kepada saya yang berisikan mengirimkan draf berita yang kemudian dipublikasikan pada tanggal 11 Agustus 2021.

Dengan judul berbeda berita tersebut kemudian dilansir pada tanggal 11 Agustus 2021 dengan judul Polisi Diminta Periksa Direktur CV Perintis Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Sewa Alat Berat

11 Agustus 2021 in Regional NTT

Polisi Diminta Periksa Direktur CV Perintis Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Sewa Alat Berat

Proyek pembukaan Jalan Roe – Ratedao – Nebe. (Foto: Patrick/ VoxNtt.com).

KLARIFIKASI :

Atas hal ini saya menduga bahwa Petrick tidak berniat untuk memberitakan informasi yang benar kepada khalayak umum, melainkan dengan tujuan tertentu yang berlawanan dengan amanat aturan Kode Etik Jurnalistik.

  1. Sejumlah warga yang merasa telah dirugikan akibat proyek tersebut sempat melayangkan protes dengan memasang tanda larang penggusuran.

KLARIFIKASI :

Mengenai hal ini sudah diklarifikasi pada tanggal 3 Agustus 2021 yang mana persoalan ini sudah dilansir oleh media Floresfile. Dan lebih jauh lagi tidak ada fakta kekisruhan di lapangan malahan mereka welcome dengan adanya perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan yang sudah tidak layak. Soal komplain itu hanya soal miss komunikasi yang bisa kita komunikasikan tanpa perlu ada intervensi yang berlebihan dari media.

PEMBERITAAN 2:

“Dokumen Kontrak CV Perintis Bisa Jadi Pembanding Kisruh Proyek Pagar RSD Aeramo”

Mbay, Vox NTT- Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen kontrak sewa kendaraan oleh CV Aliance Jaya pada proyek pembangunan pagar RSD Aeramo tahun 2021 masih terus berlanjut.

Kasat Reskrim Polres Nagekeo Iptu Rifai mengaku, pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan oleh dua orang berinisial JS dan BS. Polisi juga sedang mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya.

Kisruh dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen kontrak sewa kendaraan bermula ketika Sambu Aurelius Ignatius, pengusaha sekaligus mantan anggota DPRD Nagekeo mengadukan ke pihak berwajib ketika dirinya mulai mempermasalahkan dokumen tersebut karena mencatut nama dan tanda tangannya.

Menurut Sambu, pemalsuan tanda tangan pada dokumen itu telah merugikannya.

Sambu kemudian membuat laporan Polisi melalui bukti surat tanda terima laporan (SPKT) nomor STPL/63/VIII/2021/SPKT Res Nagekeo/POLDANTT pada 4 Agustus 2021.

Sengkarut atas persoalan itu telah menyeret nama kuasa direktur CV Aliance Jaya, bernama Arif B Sir, pria asal Pulau Pantar, Kabupaten Alor, NTT.

Menurut Sambu, Arif B Sir dan CV Aliance Jaya disebut telah sengaja melakukan pemalsuan tanda tangan dalam surat perjanjian palsu yang sudah merugikan dirinya.

Sedangkan, kata Sambu, dirinya tidak pernah menandatangani dukungan kendaraan pada proyek pembangunan pagar RSD Aeramo dan juga tidak pernah mengenal nama Arif B Sir dan CV Aliance Jaya.

Terhadap penyelidikan perbedaan tanda tangan Sambu Aurelius Ignatius pada surat laporan Polisi dan pada dokumen kontrak sewa kendaraan CV Aliance Jaya ini, pengacara muda dari kantor Advokat GUD & Rekan, Gregorius Upi Dheo, Minggu (15/08/2021), menyarankan polisi agar segera memeriksa dokumen kontrak CV Perintis.

Pasalnya, pada proyek peningkatan jalan Roe-Ratedao-Nebe, dokumen kontrak CV Perintis juga menggunakan dukungan alat berupa satu unit ekskavator milik Sambu Aurelius Ignatius.

Meski dalam pelaksanaannya CV Perintis malah menggunakan ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo, tetapi tanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut bisa dijadikan pembanding antara tanda tangan asli Sambu Aurelius Ignatius pada surat tanda terima laporan (STPL), pada surat dukungan kendaraan dengan CV Aliance Jaya dan pada surat dukungan alat dengan CV Perintis.

KLARIFIKASI :

Berita ini terkesan memvonis dan sangat tidak berimbang. Saya merasa hal ini sebagai sesuatu yang sangat berlebihan dan terkesan mencari cari persoalan dengan mencoba untuk menghubungkan kedua hal yang tidak ada hubungannya.

PEMBERITAAN 3 :

Sebelum Putuskan Komunikasi, Aldo Tidak Menampik Menang Tender karena Peran Keluarga

17 Agustus 2021 in HUKUM DAN KEAMANAN

Mbay, Vox NTT- Dokumen sewa alat berat milik Dinas PUPR Nagekeo oleh CV Perintis diduga kuat direkayasa.

Dokumen permohonan sewa alat pada proyek peningkatan jalan Roe-Ratedao- Nebe di Dinas PUPR Nagekeo tahun 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp1,5 miliar ini diketahui VoxNtt.com pada Senin, 16 Agustus 2021.

Melalui surat dengan kop CV PERINTIS bernomor 25/CV.PRS/NGK/08/2021, perusahaan ini mengajukan permohonan sewa alat berat jenis ekskavator selama dua hari kerja ke Dinas PUPR Nagekeo. Meski begitu, kuat dugaan perusahaan itu sengaja memundurkan tanggal pengajuan permohonan penambahan waktu sewa alat.

Tak ada penjabaran secara detail soal tanggal dan hari yang diminta untuk diperpanjang agar CV Perintis dapat terus mengunakan barang milik negara tersebut.

CV Perintis hanya mencantumkan tanggal surat permohonan yang diduga sengaja dibuat mundur. Tanggal surat permohonan tersebut dibuat pada 11 Agustus 2021.

Dugaan penggunaan keterangan waktu yang dibuat mundur ini ditemukan VoxNtt.com ketika surat permohonan perpanjangan sewa alat berat itu baru masuk ke lembar disposisi Dinas PUPR dan baru ditandatangani Kepala Dinas PUPR pada 16 Agustus 2021.

Sedangkan fakta di lapangan, alat berat jenis ekskavator tersebut terpantau terus digunakan oleh CV Perintis di lokasi proyek atau sejak perusahaan itu sudah tidak mau lagi menggunakan ekskavator milik Sambu Aurelius Ignatius, yang digunakan hanya enam hari sebelumnya.

“Sesuai perihal surat di atas bersama ini kami mengajukan perpanjangan sewa alat berat (ekskavator) selama 2 (dua) hari kerja untuk pekerjaan peningkatan Jalan Roe – Ratedao- Nebe,” demikian cuplikan bunyi surat permohonan tersebut.

Yang mengejutkan, surat permohonan tersebut bukan ditandatangani oleh Aldo, pria yang pernah diberitakan sebagai direktur CV Perintis melainkan oleh Martinus Beu Tawa.

Surat permohonan sewa alat oleh CV Perintis

Martinus Beu Tawa di dalam surat tersebut tertulis sebagai direktur CV Perintis, dengan alamat di Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo.

Atas perkembangan informasi terbaru tentang direktur CV Perintis ini, VoxNtt.com harus menyampaikan permohonan maaf kapada Aldo. Itu terutama karena telah menyebutnya dalam pemberitaan sebagai direktur CV Perintis.

Sebenarnya bukan tanpa dasar VoxNtt.com menulis nama Aldo sebagai direktur CV Perintis.

Selain karana Aldo sendiri tak pernah mengakui kalau dirinya bukan direktur CV Perintis, dari dia justru seluruh uraian tentang perusahaan tersebut ditemukan.

Dari konfirmasi VoxNtt.com pada 5 dan 8 Agustus lalu, Aldo juga sempat memberikan penjelasan mengapa perusahaannya memenangkan tender meski perangkingan CV Perintis berada di urutan ke-5, termasuk pengakuannya tentang keterlibatan keluarga dalam proses pemenangan tender.

Pada 5 Agustus lalu, ketika ditanyai jurnalis tentang pergantian ekskavator pada proyek peningkatan Jalan Roe-Ratedao Nebe, mulanya Aldo mengaku bahwa menggunakan ekskavator milik Sambu Aurelius Ignatius bisa membuatnya merugi karena berperforma alat berat buruk.

Itu sebabnya, kata Aldo, ekskavator milik Sambu Aurelius Ignatius itu hanya digunakan selama 6 hari. CV Perintis kemudian menggantikannya dengan ekskavator milik Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo.

“Nah sekarang kita mau paksa jalan terus bagaimana? Kan enam hari saya pinjam dari Om Lius, akhirnya kita cari alternatif terbaik. Kami juga sudah bangun komunikasi baik dengan Om Lius,” kata Aldo kala itu.

VoxNtt.com sempat memberikan tawaran untuk melakukan wawancara langsung pada 6 Agustus 2021 atau keesokan harinya.

Sayangnya, saat itu dia memprediksi akan sangat sibuk dan tak memiliki waktu luang karena harus mengurus seluruh dokumen untuk pencairan uang muka.

Selain soal pergantian ekskavator dan pencairan uang muka, Aldo juga ikut menjelaskan bagaimana keluarganya berperan dalam proses tender di Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Nagekeo hingga dirinya bisa dinyatakan pemenang.

Peran keluarga di ULP Nagekeo menjadi wajar jika ada orang yang mencurigai dirinya menggunakan pengaruh keluarga hingga CV Perintis dinyatakan sebagai pemenang tender tersebut. Meski memang posisi perangkingan CV Perintis berada di urutan ke lima.

“Bahas menyangkut proses tender yang kenapa harus ranking lima yang harus menang, ya kita juga harus pahami bahwa kalau mereka curigai ya wajar mereka harus curigai, karena memang yang di dalam ini kan tidak orang lain juga, kan keluaraga,” kata Aldo.

Pengakuan Aldo tersebut kemudian mendapat respons pengacara di LBH Nurani Nagekeo, Mbulang Lukas.

Menurut Lukas, peran hubungan darah dan hubungan kekeluargaan dalam kemenangan proses tender telah dilarang bila mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2019.

Hubungan darah dan atau hubungan kekeluargaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, jelas dia, dapat menciptakan benturan pribadi. Itu terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah tersebut.

Lukas menegaskan, bila hal itu terjadi maka kualitas keputusan penyelenggara Negara tidak akan lagi memikirkan kepentingan umum. Namun justru keputusan itu hanya menguntungkan pribadi dan kelompok-kelompok yang teraviliasi di dalamnya.

Sejak hal itu mencuat ke permukaan, Aldo lantas tidak mau lagi bertemu dengan jurnalis VoxNtt.com. Dia memutuskan seluruh sarana komunikasi.

Dari informasi sementara yang diperoleh, menyebut kalau dokumen kontrak proyek peningkatan Jalan Roe-Ratedao- Nebe diduga kuat juga ditandatangani Aldo.

Karena minimnya sarana komunikasi setelah Aldo memutuskan seluruh sambungan komunikasi dengan jurnalis VoxNtt.com, informasi tentang siapa sebenarnya orang yang menandatangani dokumen kontrak proyek peningkatan jalan Roe-Ratedao-Nebe menjadi sulit.

Untuk diinformasikan, hingga berita ini diterbitkan, VoxNtt.com masih terus berusaha untuk menemui Aldo.

Awak media ini juga masih terus berupaya bertemu Martinus Beu Tawa sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam surat permohonan sewa pakai alat berat, untuk mengkonfirmasi.

KLARIFIKASI:

Ini merupakan sebuah pemfitnahan. Dan sangat tidak benar jika saya sulit dihubungi. Saya selalu berada di lokasi kerja. Ini juga merupakan pemberitaan yang berulang2.

Pemberitaan 4:

Tidak Terima Proyek Diberitakan, Oknum Kontraktor di Nagekeo Ancam Wartawan

Editor by : Flores File -Kamis, 19/08/2021 – 4:05 pm1744

Berbagi di Facebook Tweet di Twitter

Proyek peningkatan jalan Roe-Ratedao-Nebe

NAGEKEO, FloresFiles.com– Tidak terima proyek peningkatan jalan Roe-Ratedao-Nebe di Kabupaten Nagekeo, diberitakan, Aldo oknum Kontraktor yang diduga menggarap proyek tersebut melakukan intimidasi, caci maki, hingga mengancam wartawan.

Kejadian itu bermula saat Petrik Meo Djawa wartawan VoxNTT.com biro Ngada-Nagekeo pada beberapa waktu lalu meliput berita perihal proyek yang dalam proses pelaksanaanya disinyalir syarat akan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kontraktor yang diketahui memiliki hubungan kerabat dekat dengan Kepala ULP Nagekeo Ignas Sengsara dan salah satu anggota Pokja LPSE Negekeo Gil Nipado itu kemudian mengancam dan mengintimidasi Petrik melalui sambungan telepon.

“Saya sudah berkali-kali tenangkan pak Aldo, bahwa kalau ada berita yg kurang berkenan bisa dia klarifikasi, tapi dia marah-marah terus, ancam-ancam terus maki-maki juga, makanya saya lapor biar hukum saja yang berbicara” kata Petrik pada Kamis (19/8) di Mbay.

Merasa keselamatannya terancam, Wartawan asal Kampung Nasawewe, Kecamatan Keotengah, itu kemudian membuat laporan Polisi ke Polres Nagekeo diterima langsung oleh Kanit SPKT Aipda Kristoforus Wake dengan nomor: LP/B/68/VIII/2021/SPKT B/res.Nagekeo/Polda NTT.

Petrik Meo Djawa saat membuat laporan Polisi di Polres Nagekeo, photo dok: FloresFiles

Dia juga meminta pelindungan Hukum dari Kepolisian Resort Nagekeo atas dugaan tindak pidana Pengancaman dalam menjalankan profesi sebagai wartawan dengan kronologis.

  1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 13.09 WITA, saya mendapat panggilan telpon masuk dari seseorang nama kontak Aldo Perintis dengan no Hp: 082266390402.
  2. Bahwa atas panggilan telepon tersebut saya menjawab telepon dan terjadi dialog antara kami.
  3. Bahwa dalam percakapan telpon tersebut Saudara Aldo melakukan keberatan terhadap pemberitaan terkait dengan proyek peningkatan jalan Roe-Ratedao-Nebe tahun anggaran

2021 dari dinas PUPR Kabupaten Nagekeo.

  1. Bahwa dalam percakapan tersebut saudara Aldo diduga tidak sendirian melakukan telepon ke saya (pakai speaker) tetapi diperdengarkan ke beberapa orang dan sehingga terdengar riuh atau rame.
  2. Bahwa selama percakapan via telpon, saudara Aldo melakukan tekanan dan atau intimidasi terhadap saya dan ada beberapa suara yang terdengar mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman terhadap saya.
  3. Atas dugaan tindakan pengancaman tersebut maka saya membuat laporan Polisi ke Polres Nagekeo untuk ditindaklanjuti dan sekaligus meminta perlindungan Hukum ke pihak Kepolisian.

Kuasa Hukum Petrik, Gregorius Upi, SH dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum, GUD & Rekan mengecam keras kasus ancaman oknum kontraktor yang dilakukan kepada kliennya.

Dikatakanya, tindakan tersebut telah mengekang kemerdekaan dan kebebasan pers, dan dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 18 Ayat 1 UU No 40 tahun 2009 Tentang Pers, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Pengacara muda yang berkantor Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kebupaten Nagekeo ini menjelaskan, dari rangkain kata-kata tidak pantas yang dilontarkan oleh terlapor, seolah-olah ada usur pemaksaan dan ada upaya membungkam kebebasan pers karena melarang klienya untuk memberitakan yang tidak baik.

“Prinsip pers ini kan bebas. Kalau memang merasa tidak puas dengan pemberitaan silahkan ajukan hak jawab. Kami tidak mau teman-teman wartawan jadi tidak bebas untuk menyampaikan berita yang sesungguhnya di lapangan karena ada tekanan-tekanan pihak tertentu” ungkapnya.

Gregorius UPI Dheo, SH,

Menurut Greg, setelah melontarkan kata-kata tidak pantas, mengintimidasi dan mengancam, Aldo justeru menantang kliennya untuk melapor Polisi.

“Kita kan hanya merespon apa yang disampaikan oleh oknum itu, tapi malah mempersilahkan untuk lapor Polisi, ya kita lapor” tandasnya.

Dalam kasus tersebut, kata Greg, kliennya diancam dalam profesi dia sebagai wartawan yang sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana dilindungi oleh Undang Undang Pers.

“Ini delik khusus. Soal ancaman, intimidasi dan lain-lain silahkan Polisi lakukan pengembangan, bisa dengan KUHP. Saya tugasnya hanya melindungi hak-hak hukum klien saya agar tidak dilanggar oleh siapapun” jelas Greg.

Asal tahu saja, proyek peningkatan jalan Roe-Ratedao-Nebe yang menjadi pokok persoalan hingga berujung pada laporan polisi tersebut merupakan proyek milik Dinas PUPR Nagekeo tahun anggaran 2021 dengan pagu senilai Rp. 1,3 Miliar.

Proyek tersebut digarap oleh CV Perintis. Direkturnya diketahui seseorang bernama Martinus Beu Tawa yang beralamat di Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo.

Dalam aktifitasnya di lapangan, proyek tersebut dikendalikan oleh Aldo dan sudah beberapa kali dipublikasikan media.

Pertama oleh media online FloresFiles perihal pencaplokan tanah dan merusak tanama warga yang ditandai dengan pemasangan plang oleh pemilik lahan.

Dan selanjutnya oleh VoxNTT mengenai surat perjanjian sewa menyewa alat berat hingga peran keluarga guna memenangkan paket tersebut.(**)

KLARIFIKASI:

Saya tidak pernah mengancam tapi memang saya marah akibat pemberitaan – pemberitaan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Saat itu memang ada beberapa masyarakat yang ada di lokasi. Tidak ada keriuhan cuma mereka membicarakan seseorang yang secara diam diam mengambil foto di lokasi tanpa memberitahu maksud dan tujuan. Jadi bukan mengancam untuk tidak boleh memberitakan tetapi jika mau melakukan pemberitaan harus melakukan pemberitaan yang benar dan tidak mengada ada. (*)

Baca juga: Di Nagekeo Wartawan voxNTT Diancam Oknum Kontraktor