Wartawan dan Kegaduhan di Nagekeo

Oleh Wens John Rumung

“Prihatin,” ini kata yang harus saya sampaikan terkait ribut gaduh wartawan voxntt.com Patrick Romeo Djawa yang bertugas di Nagekeo dengan kontraktor CV. Perintis yang mengerjakan proyek jalan di Ratedao ke Nobo. Saya sebagai wartawan yang juga pernah merintis terbitnya media lokal Ngada Pos dan Nagekeo Pos merasa prihatin ribut gaduh antara wartawan dengan kontraktor ini.

Pertama, wartawan online voxntt adalah orang Nagekeo, kontraktor juga orang Nagakeo yang masih mudah dan energik membangun Nagekeo kedepan. Nagekeo sedang butuh generasi mudah yang punya empati terhadap pembangunan, demi kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Ketika saya menerbitkan Ngada Pos dan Nagekeo Pos juga dalam rangka misi yaitu membangun daerah dari perspektif pers. Mengkritik pemerintah, jika ada hal yang tidak beres di tengah masyarakat, pemerintah yang hanya mengumbar janji. Dan akibat kritikan saya selaku pemimpin redaksi atas sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan, saya harus mengkritik tajam. Ketika itu, saya mengkritik Bupati Ngada kala itu, Albertus Botha terkait rencana sewa mobil EB 1 dan lebih dari 200 sepeda motor dinas.

Sang bupati bukan menggunakan hak jawab sesuai amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1998 tetapi melaporkan saya ke polisi sehingga saya harus bolak-balik Kupang Bajawa untuk ikut perkara di PN Bajawa 2003-2005. Saya memang tidak dipenjara akibat kasus ini, karena tidak bersalah. Kasus saya di Ngada sedikit berbeda dengan kasus antara wartawan voxntt adik yunior saya Patrick.

Patrick seharusnya tidak perlu ambil pusing dengan ancaman kontraktor sampai melapor ke polisi. Ini pekerjaan sia-sia dan tidak produktif untuk masyarakat Nagekeo yang sedang dalam keadaan susah saat ini, akibat Covid-19. Nagakeo beberapa waktu lalu pernah zona merah, dan kini ke level 3 ini. Pemerintah dan masyarakat sedang dalam suasana mencekam, suasana yang sedang kurang kondusif. Patrick jurnalis punya peran penting disini. Lebih mulia dan berharga di mata Tuhan dan masyarakat daripada melaporkan kasus ancaman. Saya termasuk wartawan yang sangat benci kepada kontraktor yang dalam pekerjaan merugikan pembangunan atau merugikan keuangan daerah. Saya prohatin karena sebagian orang Nagakeo di Mbay sampai Wakaseko, Mauponggo, Nangaroro atau Boawae sedemikian banyak anggota keluarga.

Wartawan wajib hukumnya mengkritik, tetapi bukan karena dendam pribadi, atau ada kepentingan kelompok. Dalam menulis, wartawan harus lebih mengedepan etika pers yang dimuat dalam UU Pers No.40 Tahun 1999. Wartawan dalam menulis wajib hukumnya berimbang, akurat dan tidak dikarang-karang. Yang sangat penting, dalam diri seorang wartawan tidak boleh ada menulis karena dendam atau tidak senang atau partisan. Saya harus menulis ini, agar wartawan muda dalam berkarya mengedepan etika dan kekerabatan.

Diancam adalah hal yang biasa-biasa saja. Sang wartawan seharus tidak perlu dan tidak produktif melapor ke polisi. Polisi saat ini sedang diberi tugas berat oleh Kapolri untuk menangani masala Covid-19 jangan dulu diganggu dengan urusan yang lain. Masyarakat sedang derita. Kedepankan kekerabatan daripada membangun permusuhan yang pada akhirnya merugikan nama baik seorang jurnalis. Kekerasan terhadap pers terjadi dimana-mana tetapi lebih pada kekerasan fisik. Jika benar sang wartawan diancam melalui telepon, menulisla lebih tajam dan akurat tentang ancaman itu secara terbuka agar masyarakat memahami isi pemberitaan.

Sehingga reaksi yang terjadi adalah “perang berita di media” bukan perang harus ditangani polisi. Sang kontraktor apa dalam pekerjaan ada kesalahan, itu hal biasa dan pasti diselesaikan dan sudah diatur dalam system. Kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai spek pasti mendapat tindakan. Kontraktor dan wartawan sama-sama “ata Nage” punya keluarga besar masing-masing yang bisa merusak hubungan. Namun yang paling disini, adalah kecemasan pemerintah dalam ini dinas terkait. Pemberitaan yang sensitive menyebabkan para pembuat komitmen gelisah, kerja tidak fokus akibat pemberitaan pers. Sensitif apalagi di daerah yang sedang membangun. Pers, dukungla pembangunan yang sedang digalakan Bupati Nagekeo bersama wakil dan seluruh perangkat terkait.

Jurnalis itu pekerjaan yang sangat mulia. Dari 270-an juta penduduk Indonesia hanya sekian pers yang memilih pekerjaan ini. Profesi wartawan adalah pekerjaan menantang, tetapi indah ketika wartawan itu setia pada panggilannya. Mengapa? Karena aktivitasnya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas jurnalisme itu, selain berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat, memberi gagasan kepada publik, memberi edukasi atau pencerdasan pada publik, memberi hiburan, pengontrol sosial dan pembentuk opini publik. Sehingga orang atau kelompok yang memimpin penerbitan media massa seharusnya adalah orang yang berprinsip baik, berkarakter, punya integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Serta pemimpin media dan wartawannya itu mesti punya visi mensejahterakan rakyat dan menciptakan kerukunan serta kedamaian di tengah masyarakat.

Peran pers di dalam masyarakat pun sangat berpengaruh, sehingga sering pers disebut kekuatan atau pilar keempat di sebuah negara demokrasi setelah, eksekutif, legislative dan judikatif. Kini peran pers diperganda akibat hadirnya media sosial, FB, instrgam, twitter dan lain sebagainya. Masyarakt atau yang disebut nitizen sudah sangat kritis dan nyaris menggusur pekerjaan media yang sebenarnya. Masyarakat sudah, ya, menurut saya sudah tidak butuh berita dari wartawan, karena mereka bisa memberitakan diri mereka sendiri, aktifivitas sendiri dimediakan.

Begitu pentingnya peran pers di tengah masyarakat, tak heran kalau penguasa, politisi, pengusaha, kaum cendekiawan dan seluruh elemen di tengah masyarakat ingin “menguasai” media agar gagasan-gagasan atau informasi yang positif tentang mereka bisa dipublikasikan lewar media massa, nyarus digusur. Tetapi saya sebagai jurnalis berpegang pada motto saya sendiri,” Pena Sama, Tetapi Tajamnya” berbeda. Naluri sebagai wartawan, sama tetapi kepekaan berbeda dan cara penyajian dalam menulis tbeda. Saya hanya menyarankan agar kedepan tidak boleh ada lagi perseteruan kecil antara jurlis dengan pelaku pembangunan di daerah,dan atau pemerintah serta etnis dalam masyarkat.

Masyarakat perlu memahami bahwa tujuan dari seorang wartawan itu adalah untuk mendapatkan informasi yang digali untuk mendapatkan fakta atau bukti nyata. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mewawancarai sumber yang kredibel dan dapat dipercaya dengan informasi yang akurat. Meski demikian, bisa juga seorang wartawan itu mewancarai orang yang ditemuinya dijalan untuk meminta pendapatnya tentang kondisi atau masalah tertentu. Namun demikian ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, seorang wartawan juga harus memegang kode etik jurnalistik. Yang tujuannya adalah supaya wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi.

Demikian juga terkait dengan kemerdekaan pers dipandang masih perlu untuk terus disosialisasikan. Dengan merujuk pada pasal 4 UndangUndang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan, Patrick Romeo Djawa.

Direktur CV. Perintis Martinus Beu Tawa yang mengerjakan sejumlah proyek di Nagekeo yang diwakili Aldo, juga diminta kerja bebera item diproyek membantah keras dan menyatakan dirinya tidak pernah mengancam wartawan voxntt.com Petriks.
”Wartwan harus bisa buktikan bahwa kami mengancam. Dan disaat ketemu kami hendak wawancara si wartawan tidak memperlihat kartu tanda identitas, tidak menyampaikan maksud dan tujuan. Saya menganggap ini hoak karena Petrik tidak profesional dan melanggar 10 pasal kode etik jurnalis yang termuat dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

SEBAGAI Direktur CV. Perintis yang sedang mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Roe – Ratedao – Nebe perlu saya perlu meluruskan beberapa hal terkait pemberitaan beberapa media online akhir-akhir ini yang berujung pada laporan polisi terhadap Saudara Lodofikus Jo alias Aldo.

Rumah saya terbuka untuk dimintai klarifikasi oleh siapapun, apalagi wartawan yang memang tugas utamanya adalah mencari dan memublikasi informasi kepada masyarakat secara edukatif, akurat dan kredibel sesuai dengan Undang-Undang Pers. Sampai saat ini, belum pernah sekalipun saya dihubungi oleh media manapun terkait pekerjaan saya di atas.

Sangat disayangkan bahwa tanpa mengecek terlebih dahulu apa faktanya, Saudara Patrick, Wartawan Voxntt.com langsung menyudutkan Saudara Aldo dan menyebutkan bahwa Dia adalah Direktur CV. Perintis. Mengenai keterlibatan Aldo dalam proyek tersebut saya tegaskan bahwa itu hanya terbatas pada memberikan dukungan seperlunya demi kelancaran pekerjaan, dan semata-mata karena Ia adalah rekan kerja dan Saudara yang sering saling membantu.

Selanjutnya, perlu diinformasikan bahwa perusahaan saya adalah satu dari sekian banyak badan usaha berbadan hukum di Nagekeo yang sejak lama dan telah berpengalaman luas dalam kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membangun daerah. Perusahaan saya ada sebelum Nagekeo terbentuk dan telah menangani berbagai pekerjaan dengan kinerja baik.

Dapat saya sampaikan pula bahwa lahirnya proyek tersebut merupakan bukti bahwa Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha sedang menjalankan perannya masing-masing sesuai ketentuan demi menyiapkan prasaranana jalan yang lebih layak dan sudah lama ditunggu-tunggu, terutama oleh dan untuk Masyarakat Desa Ngegedhawe, Olaia, Labolewa dan Natatoto yang di dalamnya juga berdiam warga transmigrasi dari berbagai wilayah kecamatan di se-Kabupaten Nagekeo.

Soal pemberitaan sebelumnya dari media floresfile.com mengenai penolakan warga terdampak sangat saya sayangkan bahwa terdapat hal-hal dalam pemberitaan tersebut yang tidak sesuai fakta. Karena sebenarnya kesalahpahaman dan miskomunikasi kecil di lapangan telah mampu diselesaikan oleh semua pihak yang merindukan adanya pembangunan, terutama para pengguna jalan.

Terdapat fakta di mana Wartawan Floresfile.com sendiri sama sekali tidak mengenal Bapak Lukas Mai, salah satu warga terdampak, yang telah ditulisnya mengatai-ngatai kontraktor biadab, tidak tau adat, sebagai bentuk protes dan penolakan. Terklarifikasi dan terkonfirmasi bahwa kata-kata tersebut murni rekaan Sang Wartawan a.n. Sefrin. Menurut saya, ini adalah sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik.

Adalah sesuatu yang sangat merugikan saya ketika tanpa klarifikasi terlebih dahulu, media langsung mengumbar dugaan di ruang publik akan adanya pemalsuan dokumen dukungan peralatan dari Bapak Sambu Aurelius Ignatius, hal mana Beliau sendiri dengan tegas mengatakan bahwa pemberitaan itu nyata-nyata tidak benar.

Soal pergantian peralatan sejauh disetujui oleh Pejabat pembuat Komitmen dalam rangka optimalisasi pencapaian output kegiatan sesuai dengan mutu, volume dan waktu yang ditetapkan, justru harus didukung, bukan malah dipermasalahkan. Perikatan saya dengan pemilik alat maupun Dinas PUPR tentang sewa-menyewa alat sejauh ini tidak ada persoalan. ♦