Dua Anggota DPRD Nagekeo Melanggar Aturan Soal Rangkap Jabatan

♦ Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi

EXPONTT.COM – Terterala dalam boks redaksi floresfile.com ada dua nama anggota DPRD Nagakeo yaitu Anton Moti dan Petrus Dua. Keduanya adalah anggota DPRD Nagekeo aktif, tetapi keduanya konon diduga aktif dalam memproses berita untuk media mereka yang bernama floresfile.com. Entah ini, kekeliruang KPU saat klarasifikasi awal atau ada unsur pembiaran. Anton Moti kader Golkar, sedangkan Petrus Dua dari Partai PDIP.

Keduanya dalam boks redaksi tertera jelas sebagai pucuk pimpinan.” Redaksi FloresFiles.com

  1. NEBI CIPTA PERDANA MEDIA

Pendiri:
Antonius Moti
Petrus Dua
Gabriel Pira
Charles Beraf

Pemimpin Umum:
Antonius Moti

Wakil Pemimpin Umum:
Petrus Dua

Pemimpin Perusahaan:
Raymundus Bebi Nebi

Pemimpin Redaksi:
Yohanes K. G. Dolu.”

Seperti diwartakan berbagai media nasional,” Rangkap jabatan berdampak buruk bagi masyarakat dan telah menyeret beberapa politisi terlibat kasus korupsi, salah satunya M. Nazaruddin. Ia sebagai petinggi perusahaan sekaligus anggota Badan Anggaran DPR merupakan peluang besar bagi Nazaruddin untuk menyalahgunakan wewenangnya. Di dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD mengenai pasal itu melarang rangkap jabatan anggota parlemen di beberapa bidang seperti lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara dan notaris.

Baca juga:Kapolsek yang Aniaya Warga Di Rote Akan Jalani Sidang Pelanggaran Disiplin

Di Indonesia sendiri konflik kepentingan bisa terbilang cukup tinggi dan terjadi di beberapa instansi terutama di pemerintahan. Misalnya saja seorang pejabat di Kementerian yang juga menjabat komisaris di beberapa BUMN. Hal semacam ini berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu harus ada upaya penanganan dan pencegahan dari konflik kepentingan tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep dan cakupan dari rangkap jabatan itu sendiri, pertama saya akan membahas tentang apa itu konflik kepentingan dan rangkap jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Sedangkan rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro. Kedua hal ini sangatlah berkesinambungan, dimana ada rangkap jabatan pasti akan konflik kepentingan di dalamnya.

Baca juga:Pemeriksaan Spesimen Covid-19 di NTT Jauh dari Target

Menurut Ombdusman RI, data pada tahun 2017 dari 144 BUMN dan Unit Usaha, di antaranya ada 541 komisaris yang mana 222 merangkap jabatan sebagai pelayanan publik. Rangkap jabatan juga berasal dari beberapa instansi mulai dari kementerian, TNI, Polri, hingga akademisi di perguruan tinggi negeri. Misalnya, di Kalimantan Timur terdapat PNS menjabat pula sebagai kepala dinas, kepala Biro, atau pejabat setingkat eselon II, 21 posisi komisaris BUMd atau badan pengawas Persuda diisi 16 pejabat publik.

Menurut Waluyo Komisioner Komisi Aparatur Negara (KASN), hal seperti ini menimbulkan konflik kepentingan dan akan terjadi kecurangan (korupsi). Didalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pejabat dilarang merangkap sebagai komisaris yang berasal dari lingkungan instansi, BUMN dan BUMD. PNS yang merangkap jabatan (komisaris) akan memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan inervensi, pendapatan ganda, kapasitas/kapablitas, berpotensi KKN.

Mengapa pejabat melakukan rangkap jabatan? Karena banyaknya faktor di antaranya faktor kepentingan, maka dari itu para pejabat memanfaatkan jabatannya dengan mengambil keuntungan itu dengan memberikannya kepada tim sukses atau kepada keluarganya. Ini juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan.

Baca juga:Pegiat Street Art Maumere Kritik Pemerintah Melalui Mural

Setidaknya ada 2 pasal UU dan peraturan pemerintah yang melarang rangkap jabatan seperti UU No. 5 Tahun 1999 pasal 26 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain……”, pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan komisaris atau direksi pada perusahaan atau perusahaan swasta….”, dan pasal 8 PP. RI No. 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan strukural “pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional”.

Jadi, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang tidak boleh melakukan rangkap jabatan yakni direksi perusahaan negara/swasta atau komisaris, menteri, pimpinan organisasi dan PNS. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan – jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.

Terdapat pengecualian bagi PNS yang dapat rangkap jabatan yaitu jaksa, peneliti dan perancang apabila tugas dan fungsinya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya.

Rangkap jabatan memunculkan konflik kepentingan.. (halaman selanjutnya)