Dana Bantuan Seroja Rp 10 Miliar Masih Tersimpan di Bank dan Belum Disalurkan, Apa Penyebabnya?

  • Bagikan
Badai seroja
Badai seroja

EXPONTT.COM – Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Yohanes Rumat mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menyalurkan dana bantuan pihak ketiga untuk penanganan korban bencana badai siklon tropis Seroja yang melanda NTT April 2021 lalu.

Menurut Yohanes, sudah enam bulan bencana Badai Seroja berlalu tetapi dana senilai Rp 10 miliar lebih itu masih tersimpan di bank.

“Bantuan untuk korban Badai Seroja harus segera disalurkan, karena bencana ini sudah berlalu sekitar enam bulan,” jelas Yohanes Rumat dilansir dari Antara, Jumat 22 Oktober 2021.

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengatakan, alasan dana pihak ketiga senilai Rp 10.8 miliar itu masih tersimpan di bank dan belum dicairkan lantaran data korban Badai Seroja belum terverifikasi.

Baca juga: Tiga Srikandi SMPK Frateran Ndao Lolos KSN Tahap 2 Ke Tingkat Nasional

Menurut Yohanes, alasan pendataan menjadi hal yang aneh dan tidak masuk akal lantaran bencana Seroja telah berlalu enam bulan.

Petugas pendata korban pun menurut Yohanes telah ditempatkan hampir di seluruh bagian mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

Tim ini juga dibantu oleh tim lain yang dibentuk pemerintah maupun tim peduli bencana lain. Proses pendataan ini harusnya bisa berlangsung cepat baik pendataan maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Artinya kalau sampai hari ini belum terbayarkan, maka patut dipertanyakan kemampuan dan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara benar dan baik,” katanya.

Baca juga: BNN Kolaborasi Bea Cukai Tangkap Dua Tersangka Narkotika di Bajawa

Yohannes Rumat mengatakan Komisi V yang bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT telah menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil para pihak yang bertanggung jawab soal dana bantuan yang disebutkan masih tersimpan di bank itu.

Namun penyampaian dari instansi terkait sangat normatif dan tidak menjelaskan secara rinci terkait siapa warga yang berhak mendapat bantuan, di daerah mana saja dan berapa nilai bantuan dan sebagainya.

Lebih lanjut, dia mengaku khawatir seiring berjalannya waktu, bantuan tersebut tidak disalurkan sesuai sasaran karena masuknya unsur kepentingan politik atau lainnya.

“Ini perlu kita hindari bersama, jangan mempolitisir bencana kemanusiaan ke wilayah kepentingan tertentu, sehingga kami berharap segera disalurkan,” katanya lagi.

  • Bagikan