Rencana Pendapatan Daerah 2022 Senilai Rp 5.881.616.887,272

EXPONTT.COM – Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2022 yang dibacakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pada paripurna DPRD NTT Senin 8 November 2021 dihadapan paripurna diprogramkan senilai Rp 5.881.616.887,272. Menurut gubernur, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah, yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi NTT diantaranya urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meliputui kebutuhan dasar seperti  kesehatan, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum  yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Semuanya urusan berdasarkan standar pelayanan minimal atau SPM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut gubernur, kebijakan penganggaran belanja daerah mengalami perubahan dibandingkan dengan KUA Tahun Anggaran 2022. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 20,78 persen dibanding target dalam perubahan APBD tahun 2021 sebesar Rp 6.880.672.335,906. Kebijakan penganggaran belanja daerah, tegas gubernur, mengalami perubahan dibanding dengan KUA Tahun Anggaran 2022. Dibandingkan dalam perubahan APBD NTT tahun anggaran 2021 mengalami penurunan Rp 999.055.448.634 menjadi Rp 307.493.100.690 atau turun senilai 69,22 persen. Penurunan disebabkan kebijakan penyertaan modal dan pinjaman Pemda NTT untuk kelanjutan penanganan jalan propinsi melalui pinjaman PEN yang pekerjaan fisik dengan skema tahun jamak.

Rancangan APBD  tahun 2022 senilai Rp 5.143.180.144.500 terdiri dari PAD ditargetkan Rp.2 006.603.573.074. Pemdapatan transfer ditargetkan Rp 3.130.380.146.100 dan lain-lain pendapatan yang sah, Rp 6.196.425.326. Sementara belanja daerah yang direncanakan Rp 5.450.673.245.190 diarahkan untuk belanja operasi Rp 3.559.556.544.919, belanja modal direncanakan sebesar Rp 1.238.484.948.576.- belanja tidak terduga direncakan sebesar Rp 73.830.000.000,- belanja transfer direncanakan sebesar Rp 578.801.751.695. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 307.493.100.690 diantaranya digunakan untuk penerimaan pembiayaan ditarget Rp 786.898.510.375 dan pengeluaran pembiayaan Rp 479.496.409.685.

Bagian penting yang juga dibacakan gubernur tenang kinerja perekonomian sesuai publikasi BPS pada triwulan II tahun 2021 tumbuh 4,22persen dibandingkan periode sebelumnya 2020. Perekonomian NTT pada Triwulan II tahun 2021 bertumbuh positif 5,03 persen, jika dibandingkan dengan perekonomian NTT Trwiwulan I  tahun 2021. Menurut gubernur, perekonomian di NTT yang mencapai pertumbuhan 4,22 persen juga disumbangkan oleh perekonomian Bali dengan pertumbuhan ekonominya 2,83 persen, 47 persen disumbangkan NTB dengan pertumbuhan ekonominya 4,68 persen, sebesar 29,66 persen. Gubernur berharap kedepannya, harus meningkatkan nilai PDRB NTT melalui kebijakan pengembangkan masyarakat ekonomi NTT.

Gubernur Bungtilu Laiskodat juga menyingung istilah kemiskinan ekstrim. NTT saat ini,kata gubernur, masih terdapat 530.830 atau 9,5 persen dari penduduk NTT yang berpendapatan kurang dari Rp 272.600 perorang, perbulan. Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah mempostulasikan kemiskinan ekstrim di NTT untuk lima kabupaten tahun 2021 dan 13 kabupaten untuk 2022. Tahun 2021 dan 2022 di NTT akan ditangani 18 kabupaten kecuali Ngada, Nagekeo, Sikka dan Flotim.

Bidang kesehatan, masih menurut gubernur, telah berhasil mengurangi angka stunting menjadi 20,90 persen atau 80.909 orang stunting di NTT. Sudah sepekat dengan walikota dan semua bupati di NTT sehingga akhir periode perencanaan RPJMD perubahan dari 2018-2023 bisa menekan angka stunting dibawah angka 10 persen. Pengguran terbuka diakui gubernur terus meningkat, tahun 2019 3,35 persen, dan 2020 menjadi 4,28 persen. Tahun 2019, indeks gini sebesar 0,335 dan tahun 2020 menjadi sebesar 0,356.

Rasio PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah yang menjelaskan tentang kemandirian fiscal daerah mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar 23,51 persen artinya tergantung pada pemerintah pusat sebesar 76,49 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 21,52 persen. Tingkat inflasi gini, rasio PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah dan pencapaian IPM yang secara objektif dibentuk oleh tiga fariabel yaitu pendidikan,kesehatan dan ekonomi mengalami tekanan akibat Covid-19. ♦ wjr