Ahang: Kajati NTT Jangan Tuli Soal Temuan BPK Masalah MTN Bank NTT

Apolos Djara Bonga dan Marsel Ahang

♦ Apolos Djara Bonga dalam dunia bussines ada risiko kerugian

 

EXPONTT.COM – Marsel Nagus Ahang mengkritisi dengan nada sangat keras terhadap Kejaksaan Tinggi NTT agar tidak tuli atau belagak bodoh terhadap temuan dan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap persoalan Bank NTT khususnya masalah MTN yang sudah mengeruak sudah beredar luas oleh berbagai media sosial di kalangan rakyat NTT. Marsel adalah Pimpinan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) yang berdomisili di Ruteng Manggarai.

Marsel Nagus Ahang, SH yang juga pengacara ini geram dan mengaku akan melakukan advokasi tiada henti jika Kajati tidak segera mengkritisi atau melakukan tindakan hukum atas masalah ini.

Marsel Nagus Ahang merilis ke berbagai media terutama WhatsApp kepada padaa, Rabu 15 Juni 2022 siang. “Air mata itu bernama Medium Term Notes ( MTN). Penindas itu bernama Business Judgment Rule (BJR),” kata Marsel Ahang. Tetapi semua tudingan Marsel dibantah pengacara nasional yang  juga Sekratis KAI Pusat Apolos Djara Bonga, dalam jumpa pers sehari sebelumnya.” Masalah MTN adalah risiko bisnis. MTN Bank NTT itu kecil, coba telisik BCA, Mandiri atau bank-bank nasional lainnya lebih besar dan sangat besar. MTN Bank NTT kecil, kecil dan kecil. Saya sebagai kuasa hukum Bank NTT siap menghadapi semua tudingan berbagai pihak. Memang BPK atau OJK hanya pada sebatas menjalankan tugas dan kewajiban rutin,” tegas Apolos Djara Bonga menjawab expontt.com Rabu 15 Juni 2022 siang.

Menurut Marsel Ahang, ada (8) delapan hal terkait pelanggaran yang di temukan BPK terkait MTN Bank NTT. Saat melakukan pemeriksaan atas pembelian Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang jangka menengah masing-masing diantaranya seperti dirilis dari portal kompas86.com:

  1. Investasi pembelian MTN tersebut dilakukan tanpa didahului analisa kelayakan, atau due diligence atau uji tuntas.
  2. Hanya berpedoman pada mekanisme penempatan dana antar bank karena PT Bank NTT belum memiliki pedoman terkait prosedur dan batas nilai pembelian Medium Term Notes (MTN).
  3. Pembelian Medium Term Notes (MTN) tidak masuk dalam rencana bisnis PT Bank NTT tahun 2018.
  4. Selain itu PT Bank NTT tidak melakukan On The Spot untuk mengetahui alamat kantor dan mengenal lebih jauh atas pengurus/manajemen PT SNP. Pertemuan dengan pengurus atau manajemen PT SNP baru terjadi setelah PT SNP mengalami permasalahan gagal bayar.
  5. Pembelian Medium Term Notes (MTN) tidak melalui telaah terhadap laporan keuangan audited PT SNP Tahun 2017 namun hanya berpatokan peringkatan yang dilakukan oleh Pefindo tanpa mempertimbangkan catatan pada pers release Pefindo yang menyatakan bahwa peringkatan belum berdasarkan Laporan Keuangan audited PT SNP Tahun 2017, sehingga mitigasi atas resiko pembelian MTN tidak dilakukan secara baik.
  6. PT Bank NTT telah melakukan konfirmasi kepada bank-bank yang telah membeli produk MTN sebelumnya, tetapi tidak melakukan konfirmasi kepada bank yang menolak penawaran MTN untuk mengetahui alasan dan pertimbangan menolak melakukan pembelian MTN.
  7. Tidak mempertimbangkan kolektibilitas PT SNP pada SLIK OJK dan Sistim Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau checking pinjaman pada bank lain.
  8. Bank NTT belum punya ketentuan tentang penghapus bukuan surat berharga, namun pada saat PT SNP gagal bayar, Bank NTT lalukan Proses penghapus bukuan MTN dalam waktu hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk kredit PNS saja di hapus bila tunggakannya minimal 24 bulan.

Risiko bisnis mencakup 2 lingkup yakni yang bersifat majeure atau di luar kendali manusia dan risiko yang ada di dalam kendali manusia.
Dalam konteks pinjam meminjam  di bank, keputusan kredit  bank menghadapi dua resiko ini.

Pertama: resiko yang force majeure bank mensyaratkan mitigasi resiko berupa second wayout  syarat agunan tambahan.

kedua: Resiko tree Way out berupa penjaminan oleh lembaga penjamin kredit. Untuk pinjaman dalam jumlah besar ,misalnya hingga 50 Miliar, wajib sifatnya bagi debitur untuk menyerahkan agunan yang marketable (memiliki nilai pasar tinggi dan mudah di liquidasi atau dijual). Syarat ini di muat di dalam uji kelayakan atau uji tuntas atau due dilignce.

Apa agunan yang di serahkan PT SNP  ke bank NTT ?

“Ini menjadi urgen bagi bank NTT agar bila mana PT SNP wan prestasi maka agunan ini bisa di ambil alih oleh bank NTT untuk menutupi risiko yang di hadapi. Namun rupanya second Way out berupa agunan inipun sulit di liquidasi. Alasan ini menjadi logis lantaran sejak awal due diligence terhadap investasi ini tidak ada, sudah tentu termasuk di dalamnya penilain atas agunan juga pasti tidak ada. Ini kelalaian divisi treasury yang fatal,” Beber Marsel Ahang.

Lebih lanjut Marsel Ahang mengatakan bahwa, bila ada kejadian force majeure pada PT SNP yang mengakibatkan gagal bayar maka Bank NTT bisa mengambil alih agunan yang dikuasai dan disarankan bank sejak awal persetujuan investasinya. Namun realitanya tidak ada agunan yg bisa diambil alih untuk menutup kerugian bank NTT.

“Bila bank NTT mengatakan bahwa dalam pembelian MTN pada PT SNP sudah ada due diligencenya maka itu bertolak belakang dengan temuan BPK sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)” tuturnya.

Kini MTN PT SNP (Sunprima Nusantara Pembiayaan) pada bank NTT hanyalah air mata. Bila ini dipaksakan menjadi Business Judgment Rule (BJR) maka itu penindasan yang bernama BJR.

Kendati demikian, Pimpinan LSM LPPDM, Marsel Nagus Ahang membeberkan

“Harapan LSM LPPDM agar kejati NTT segera melakukan penyelidikan terhadap gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Ada dugaan bahwa aliran dana tersebut juga sebagianya digunakan sebagai anjangsana politiknya dalam kujungan kerja di setiap kabupaten kota di NTT,” Pungkasnya. Salam akal sehat buat NTT = No Tears Today,” tutup Marsel Ahang.

Menurut Marsel Ahang LHP BPK menjadi dasar sangat kuat dalam memproses kasus BANK NTT. Yang disampaikan Apolos Djara Bonga dalam jumpa pers adalah pembohongan publik khususnya rakyat NTT.

”Seharusnya Pak Apolos dalam jumpa pers paparkan data termasuk keuntungan yang konon Rp 1 Trilius dari 2011 sampai dengan 2022 ini. Bukan hanya sekadar melepas issue seakan persoalan MTN tidak serius. Padahal sudah jelas-jelas merugikan keuangan daerah para nasabah khususnya. Proses hukum harus segera dilakukan oleh Kajati NTT,” kata Marsel Ahang.

Dan Apolos Djara Bonga pun menepis,” Bahwa dalam perbankan ada yang namanya rahasia perusahaan. Yang jelas sampai sejauh ini, aparat penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Kita akan terus dampingi persoalan ini, siapa yang benar siapa yang salah,” tegas Apolos dalam penjelasannya. 

Bank NTT Pernah Untung Rp 1 Triliun di Transaksi Surat Berharga, 50 M Itu Risiko Bisnis

Kuasa Hukum Bank NTT, Apolos Djara Bonga, SH (tengah) didampingi Kepala Devisi Rencorsec dan Legal Bank NTT, Endri Wardono dan Konsultan Media Bank NTT Stenly Boimau ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Kedai Kopi Petir, Kota Kupang, Selasa 14 Juni 2022

 

 

PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank NTT secara gamblang menjelaskan tentang transaksi Surat Berharga. Penjelasan itu untuk menjawab berbagai presepsi miring tentang Bank NTT.

Melalui Kuasa Hukumnya, Apolos Djara Bonga, SH dijelaskan, PT. BPD NTT sejak Tahun 2011 telah melakukan transaksi Surat Berharga sesuai dengan ketentuan yang ada pada PT. BPD NTT. “Sama halnya transaksi dengan PT. SNP Finance sesuai prosedur, metode dan cara yang sama PT. BPD NTT telah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 1.000.000.000.000, (satu Triliun rupiah). Dan pada tahun 2018 baru terjadi resiko bisnis dengan PT. SNP Finance senilai Rp 50.000.000.000,” sebut Apolos kepada wartawan di Kedai Kopi Petir Kupang, Selasa 14 Juni 2022.

Apolos juga menjelaskan, sebelum melakukan transaksi Medium Term Notes (MTN), PT. BPD NTT sudah melakukan uji tuntas atau Due Diligence  terhadap PT. SNP Finance sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-412/BL/2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

“Bahwa kedudukan hukum PT. SNP Finance adalah Legal, maka dalam proses pengembalian uang Rp 53.120.833.333, tercatat di Bundel Pailit yang ada pada Tim Kurator,” sebutnya seperti diwartakan selatanindonesia.com

Ia menambahkan, transaksi MTN senilai Rp 50.000.000.000, tidak saja terjadi pada PT. BPD NTT tetapi terjadi juga pada Bank umum lainnya dalam jumlah yang cukup besar, hal ini dianggap sebagai resiko bisnis.

“Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPD NTT menyatakan bahwa transaksi MTN senilai Rp 50.000.000.000, dianggap resiko bisnis,” ujarnya.

Apolos menegaska, ada interpretasi, anggapan atau asumsi subyektif yang berlebihan dari oknum atau kelompok tertentu dalam menanggapi persoalan MTN tersebut dengan tujuan mendiskreditkan kredibilitas PT. BPD NTT. “Bahkan cenderung menyerang kehormatan Dirut PT. BPD NTT. Hal ini dapat berimplikasi hukum terhadap oknum atau kelompok yang memberikan pendapat dan atau pernyataan yang tidak berdasarkan hukum,” ujarnya.

Apolos yang juga Sekjen Kongres Advokad Indonesia ini mengatakan, transaksi pembelian Medium Term Notes (MTN) pada Tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp 50.000.000.000,(Lima Puluh Miliar) atas MTN VI PT. Semprima Nasamtara Pembiayaan (SNP) Finance Tahap I dengan Pengikatan Fiducia dengam Bank BNI sebagai Wali Amanat, dengan Akta Pemberian Jaminan secara Fiducia MTN VI SNP Tahap 1 dengan Sertifikat Fiducia Nomor W.10.00239768 AH05.01 Tahum 2018 Tanggal 20 April 2018 di Kantor Wilayah DKI Jakarta.

“Bahwa transksi pembelian MTN tersebut diatas dilakukan dengan mengirum dana via RTGS Tanggal 22 Maret 2018 sudah sesuai dengan mekamsme dan ketentuan yang diatur atau berlakan pada PT. BPD NTT,” katanya.

Ia menambahkan, pada awal Mei 2013 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance mengajakan Permohonan Pengajuan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadidan Ncgeri Jakarta Pusat dengan Nomor 52/Pdt.Sus.PKPU/2018, selama 36 Hari, dilanjutkan dengan Permohonan PKPU 90 Hari, maka pada tanggal 27 Oktober 2018 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Fimance dinyatakan Pain okeh Pengadilan Niaga:

“Bahwa selain Keputusan Pengadilan Niaga tersebut OJK telah membekukan kegatan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance, Surat tersebut dikeluarkan OJK pada Tanegal 14 Mei 2018, 21 Juni 2018 dan 9 Juli 2018. Pada tanggal 25 November 2019, Tim Kurator yang menangam PKPU PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance, mengundang Kreditur ermasak Kuasa Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT untuk mengajukan Tagihan pada tanggal 13 November s.d. 23 November 2019,” sebutnya seperti diwartakan selatanindonesia.com.

Dijelaskan lagi, pada tanggal 9 November 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT mengajukan Surat Perihal Tagihan Piutang terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance dengan Total Rp 53.120.833.333, dengan rincian tagihan pokok senilai Rp 50.000.000.000, dan bunga senilai Rp 3.120.833.333.

“Tagihan yang diajukan oleh PT. BPD NTT tersebut telah diterima dan dicatat oleh Tim Kurator, selanjutnya Tim Kurator memberikan daftar list dokumen yang berfungsi sebagai Tanda Terima. Proses penyelesaisn oleh Tim Kurator masih terkendala oleh karena proses penyidikan oleh Bureskrim Mabes Polri dimana atas harta PT. SNP Finance dalam sitaan berupa uang senilai Rp 52.000.000.000, pada rekening Bank Mandiri,” ujarnya yang didampingi Kepala Devisi Rencorsec dan Legal Bank NTT, Endri Wardono  dan Konsultan Media Bank NTT Stenly Boimau. ♦ wjr