Pemerintah NTT Proses Usulan Pembentukan 227 Desa Baru

Anggota DPRD NTT Dari Fraksi Partai Hanura, Paul Nuwa Veto

EXPONTT.COM – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dan akan menindaklanjuti proses usulan pembentukan 227 desa baru yang tersebar di enam kabupaten.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) NTT, Daniel Tona sampaikan ini di Kupang, Sabtu (10/10).

Daniel menjelaskan, dari jumlah usulan pembentukan desa baru dimaksud, sebanyak 134 usulan telah dikirim ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Rinciannya, 56 usulan dari Kabupaten Ngada, 44 usulan dari Kabupaten Sumba Timur, dan 34 usulan dari Kabupaten Sikka.

Sementara itu, lanjutnya, 93 usulannya masih diproses di tingkat kabupaten. Rinciannya, 33 usulan dari Kabupaten Nagekeo, 22 usulan dari Kabupaten Manggarai, dan 38 usulan dari Kabupaten Sumba Timur. Untuk usulan dari Kabupaten Nagekeo misalnya, masih menunggu penetapan perubahan APBD 2020. Anggaran yang dialokasikan itu untuk membiayai kegiatan verifikasi faktual yang dilakukan tim dari provinsi.

“Jika anggaran sudah ada, kita segera agendakan untuk turun melakukan verifikasi faktual. Karena biaya verifikasi dimaksud ditanggung pemerintah kabupaten,” kata Daniel.

Tentang apakah semua usulan yang masuk diproses menjadi desa definitif, ia mengatakan, tentunya tetap merujuk pada mekanisme dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Verifikasi faktual yang dilakukan bisa menjadi acuan awal apakah usulan tersebut sudah atau belum memenuhi syarat. Jika kekurangan itu hanya bersifat administrasi, tentunya diminta untuk dilengkapi. Tapi kalau merupakan hal prinsip, pasti dipertimbangkan tersendiri.

“Prinsipnya, kita dari provinsi merespon dan mendukung usulan pembentukan desa otonom baru sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki,” papar Daniel.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Hanura, Paulinus Nuwa Veto menyampaikan, pihaknya mendukung usulan pembentukan desa otonom, khususnya dari Nagekeo. Diharapkan, semua aspek berkaitan dengan usulan dimaksud harus dipersiapkan secara lengkap sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan. Sehingga ketika tim verifikasi dari provinsi melakukan verifikasi faktual, tidak mengalami persoalan di lapangan.

“Saya berharap semua aspirasi pembentukan desa itu diproses dan diusulkan ke provinsi. Saya siap kawal usulan yang diajukan dari Kabupaten Nagekeo,” kata mantan Wakil Bupati Nagekeo ini.

Sesuai ketentuan, jika seluruh syarat terpenuhi, langkah berikutnya adalah mempersiapkan pembentuan pembentukan desa baru. Pembentukan desa baru ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi desa.

Status desa persiapan dapat ditingkatkan menjadi desa dalam kurun satu sampai tiga tahun tergantung dari hasil evaluasi. Berikutnya, rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota dan DPRD diajukan ke gubernur. Setelah itu, gubernur mengevaluasi raperda tentang pembentukan desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, daerah, masyarakat desa, dan peraturan perundang-undangan. Dalam kurun 20 hari, gubernur akan memberikan sikap atas usulan raperda tersebut. Bila disetujui, pemerintah kabupaten akan menyempurnakan dan menetapkan raperda itu menjadi perda paling lama 20 hari. Perda itu juga harus dilengkapi dengan peta batas wilayah desa baru. ♦ matanews.net