Fraksi Hanura DPRD NTT Desak Pemda NTT Sikapi Pembentukan Propinsi Kepulauan Flores

EXPONTT.COM – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura DPRD NTT desak Pemda NTT menyikap tegas terkait aspirasi masyarakat tentang pembentukan Propinsi Kepualauan Flores seperti yang sudah diaspirasikan rakyat Flores melalui sejumlah LSM.” Fraksi kami sudah menyurati DPP Hanura agar juga menyampaikannya di DPR RI melalui sejumlah anggota DPR RI asal NTT. Hari ini, pada pendapat akhr fraksi partai Hanura juga bersuara agar Pemda dengar dan menyikapinya. Dalam persoalan pembentukan Propinsi Kepulauan Flores tidak penting masalah ibokota diperdebatan. Bahwa Pak Gubernur NTT pernah bersuara bahwa kalau ibukotanya di Lembata ya silahkan saja,” tegas Paul Nuwa Veto kepada expontt.com setelah rapat pari purna DPRD NTT dengan agenda mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD NTT.

Pendapat akhir Fraksi Partai Hanura dibacakan Adrian Manafe, SH dengan ketua fraksi Refafih Gah dan Sekretaris Adrian Manafe. Fraksi Hanura dalam pendapat akhir menyampaikan 23 masalah yang harus dijadikan perhatian pemerintah NTT dan point terakhir soal Propoinsi Kepulauan Flores.

Masalah ibukota Propinsi Kepulauan Flores menurut Viktor Mado Wutun,mantan Wakil Bupati Lembata dan anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP tidak menjadi persoalan.” Menurut saya lebih elok kalau ibukota di Pulau Besar Flores. Tetapi terserah keputusannya nanti,” jelas Viktor Mado Wutun.

Seperti sudah diwartakan berbagai media, Gubernur NTTViktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tidak akan mendukung rencana pembentukan provinsi kepulauan Flores.

Pemerintah akan mendukung pembentukan provinsi kepulauan Flores jika ibu kota provinsi kepulauan Flores berada di Kabupaten Lembata.

Pernytaan dari Gubernur VBL ini menanggapi usulan dari Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) terkait rencana pembentukan provinsi kepulauan Flores.

“Ya, kalau ibu kota di Lembata kita akan perjuangkan,” Gubernur VBL usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD NTT pada Rabu, 25 Mei 2022

Mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem ini kembali menegaskan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT akan diberikan jika Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) telah menentukan ibu kota Provinsi Kepulauan Flores berada di Lembata.

“Pokoknya tidak perjuangkan. Kalau rapat itu putuskan ibu kota Lembata baru kita dukung,” tegasnya.

Pertimbangan Gubernur VBL agar ibu kota Provinsi Kepulauan Flores berada di Kabupaten Lembata dikarenakan untuk menghindari ketimpangan atau kesenjangan pembangunan.

Menurut Gubernur VBL, berdasarkan pengalaman pembentukan kabupaten di NTT seperti Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao pembangunan hanya terpusat pada ibu kota kabupaten.

“Pengalaman kita, contoh Sabu Raijua. Raijuanya setengah mati. Rote Ndao, Ndao jadi masalah sekarang. Jadi kalau ibu kota provinsi Flores ada di Lembata kita perlu pikirkan,” ujarnya.

DPRD Nagekeo misalnya,memberikan respon positif serta menyambut baik langkah Panitia Persiapan Pembentukan Pemekaran Propinsi Kepulauan Flores (P4KF) dalam memperjuangkan pemekaran propinsi dan penentuan calon ibukota propinsi kepulauan Flores. 

Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus Ajo Bupu menjelaskan dalam rapat yang dilakukan oleh Bupati Nagekeo, DPRD Nagekeo bersama P4KF terkait kebutuhan dan memperjuangkan pembentukan pemekaran serta pemilihan ibu kota kepulauan Flores diharapkan dalam waktu dekat harus dilakukan. 

“Dimanapun ibu kota propinsi nanti kami serahkan kepada Tim pengkaji, dimanapun ibu kotanya nanti, itu sudah menjadi keputusan yang di anggap layak berdasarkan hasil kajian ilmiah,” kata Marselinus kepada RRI, Senin 14 Juni 2021 kepada jurnalis rri.co.id.

Dirinya menambahkan baik Bupati maupun DPRD Nagekeo telah berkomitmen untuk selalu memperjuangkan pemekaran dan pemilihan ibu kota dengan membantu dari segi alokasi anggaran sebesar Rp.250 juta. 

“Ini menjadi harapan besar bagi saya dan teman-teman agar wacana ini dapat segera terealisasi, karena proses ini bukanlah hal yang baru, ini hanya melanjutkan perjuangan sebelumnya, dan di harapkan agar semua kabupaten dapat bekerja sama sehingga pembentukan serta pemekaran kepulauan Flores dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” tutupnya. ♦ wjr