WAKIL Ketua KPK Basaria Pandjaitan memuji Walikota Kupang Jonas Salean yang berhasil mendapat penghargaan sebanyak tiga tahun berturut-turut tanpa kasus korupsi atau bebas dari kasus korupsi. Pujian itu disampaikan Basaria Pandjaitan pada acara rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Aula Ben Mboi Kantor Gubernur NTT Kamis 11 Agustus 2016.
Acara yang dibuka GUbernur Frans Lebu Raya diikuti sejumlah pejabat penting, para bupati, Sekda se Nusa Tenggara Timur dan pejabat terkait dari pusat dan perwakilan beberapa daerah. Menurut Basaria, Pemkot Kupang berhasil menekan korupsi dengan cara menerapkan pengelolaan keuangan secara online sejak tiga tahun lalu.” Kita mengharapkan, prestasi dan penghargaan yang telah di raih, bisa dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang kepemimpinan Pak Walikota yang sekarang. Apakah ada walikota Kupang di sini?,” tegas Basaria Pandjaitan.
Mendengar seruan Basaria Pandjaitan, Walikota Kupang Jonas Salean segera angkat tangan dan berdiri. Diwartakan Antara,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyebut Pemerintah Kota Kupang sebagai salah satu daerah percontohan atau ‘pilot project’ pemberantasan korupsi dalam konteks tata kelola pemerintahan bebas korupsi wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Saya salut dan berikan apresiasi, Pemerintah Kota Kupang telah menjadi daerah percontohan atau ‘pilot project’ pemberantasan korupsi di NTT dan Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan pada acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik di Kupang, Rabu 10 Agustus 2016.
Menurut dia, dengan status itu, Pemerintah Kota Kupang diminta untuk terus meningkatkan sejumlah layanan yang berbasis elektronik, sehingga keseluruhan alokasi dan pemanfaatan anggaran yang ada bisa terbuka dan benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Dengan begitu maka secara perlahan akan memberikan ruang yang semakin baik bagi masyarakat mendapatkan layanan maksimal dari Pemerintah Kota Kupang, dari setiap nilai anggaran yang tersedia. Memang diakuinya masih belum banyak daerah menerapkan sistem keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing.
KPK memiliki sejumlah daerah contoh penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, antara lain Surabaya. Di Kota Surabaya seluruh warga bisa memantau langsung jumlah anggaran proyek infrastruktur setiap itemnya termasuk jumlah penyerapan yang sudah dilakukan.”Ini sangat menjadi contoh baik dan diharap bisa dilakukan di seluruh daerah Indonesia,” ujar dia.
Purnawirawan polisi berpangkat Inspektur Jenderal itu berharap Pemerintah Kota Kupang bisa terus mempertahankan sejumlah langkah dan perubahan tata kelola yang sudah ada agar layak terus menjadi daerah contoh bagi pemerintah daerah lainnya di NTT dan Indonesia.
Wali Kota Kupang Jonas Salean usai kegiatan mengatakan penetapan wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu menjadi daerah percontohan pemberantasan korupsi dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik sudah sejak 2014 silam. Hal itu dilakukan atas sejumlah layanan kemasyarakatan yang dilakukan aparatur pemerintah di daerah itu di bidang kesehatan dan pendidikan.
Dalam dua konteks segmen layanan tersebut, Kota Kupang, kata mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu mengaku menerapkan sistem keterbukaan keuangan dan pengelolaan anggaran.
Dengan begitu maka warga bisa langsung memantau pengelolaan anggaran rakyat yang dikucurkan melalui APBD untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, terutama peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan di daerah ini.
Jonas mengatakan, akan terus mempertahankan status tersebut dan terus mendorong penerapan tata kelola pemerintahan baik itu kepada sektor lainnya seperti infrastruktur, sosial, ekonomi dan sektor kepentingan masyarakat lainnya.”Perizinan dan sejumlah layanan lainnya akan kita terapkan berbasis elektronik,” kata Jonas. ♦ wjr/Ant
Wakil Ketua KPK puji Walikota Kupang tiga tahun tanpa korupsi
