Ketua Komisi III DPRD NTT Nyatakan Kasus MTN Bank NTT Dinyatkan Selesai Ada Pada Kurator

Alex Riwu Kaho & Jonas Salean

EXPONTT.COM – Rapat Dengar Pendapat atau RPD Komisi III dengan Direksi Bank NTT dilangsungkan Selasa 26 Juli 2022. Semula dijadwalkan 27 Juli 2022, dan tanpa pemberitahuan kepada media dimajukan jadwalnya menjadi 26 Juli 2022.Ada apa dan mengapa? Kita semua harus bertanya pada rumput yang bergoyang.

Pada rapa Selasa 26 Juli 2022 sangat kental nuansa politis dan diplomatis tingkat tinggi. Mengapa karena Ketua Komisi III DPRD NTT yang juga Ketua DPD II Golkar Kota Kupang menyatakan dengan kepastian,” Bahwa masalah MTN dinayatakan selesai dan tidak perlu dipolemik lagi dan kasusnya sudah di kurator.”

Jonas Salean pada awal dibuka RDP diawali dengan sapaan lazim membuka sidang dan menyatakan kekecewaan karena dua kali undang agar Direksi Bank NTT hadir dalam rangka RPD tidak hadir, sementara undangan Bank NTT untuk hadir pada acara HUT ke 60 Bank NTT dan pembukaan Cabang Pembantu di Kantor Gubernur NTT semua anggota Komisi III DPRD hadir semua. “ Ada apa dan mengapa dua kali kita undang tidak hadir.Ini namanya tidak menghargai dan terkesan melecehkan peran dan fungsi anggota dewan yang dipilih langsung oleh rakyat.Kami dengan tegas menyatakan sangat kecewa jadi tolong Dirut Bank NTT jelaskan.”

Dirut Bank NTT menjawabnya dengan sangat simpel, luga dan wajah ceria katanya,” Undangan tidak sampai dan kebetulan sangat sibuk dengan tugas pokok selaku Dirut. Kedua, masalah MTN bisa kita jelaskan secara khusus dan tidak terbuka da nada hal-hal yang kami jelaskan harus seijin pemegang saham.” Tak ada kelanjutan debat kusir anggota Komisi III, misalnya mengapa dan siapa yang menyerahkan surat undangan kepada petugas Bank NTT apakah ada tandatangan agenda surat masuk keluar seperti lazimnya dalam administrasi daerah atau perusahaan lainnya.

  • Halnya salah satu anggota dewan Yohanes Halut, S.TP dari Partai Gerindra mengkritisi soal Dirut Bank NTT Alex Riwu Kaho yang kerap turun atau kunjungan kerja dari Lembata sampai ke Labuan Bajo misalnya. Kata Halut, “ Di setiap kabupaten bahkan sampai ke kecamatan kan ada kepala cabang, mengapa harus Dirut yang turun langsung,seharus bisa gunakan telepon kepala cabang jika ada agenda penting. Buang anggaran dan sangat besar menurut yang kami dengar. Tidak efisien dan buang-buang anggaran.”
  • Jawaban Dirut Bank NTT pun sederhana. Katanya,” Kita berkunjung ke daerah ada hal yang penting dan lebih pada hal bisnis seperti UMKM,ada desa pendamping Bank NTT dan banyak program yang harus diikuti dan ditindaklanjutan langsung Dirut.” Terkait persoalan ini pun taka da perdebatan dan beralih ke hal-hal lain. Pada RPD Selasa 26 Juli 2022 dihadiri lengkap dari Dirut, Direksi dan semua kepa divisi dan sejumlah staf lain. RDP berlangsung sekitar dua jam dari 09.30-11.00. Dan berakhir dengan saling menyapa ria sesama anggota Komisi III dan semua pejabat Bank NTT yang hadir.

Diwartakan sebelumnya, dugaan kasus korupsi Medium Terms Note (MTN) senilai Rp 50.000.000.000 belum mendapatkan kepastian hukum hingga hari ini,27 Juli 2022. Apolos Djara Bunga, SH saat jumpa pers, Selasa 14 Juni 202 berpendapat,. “Kami mengharapkan ada kepastian hukum dari kejaksaan terkait penanganan kasus MTN Bank NTT.”

Apolos juga menyampaikan, pembelian MTN pada PT. SNP telah melalui prosedur dan due diligence atau uji tuntas oleh Bank NTT yang dilakukan sejak tahun 2011. Pembelian MTN sejak tahun 2011 telah mendatangkan untung bagi Bank NTT sebesar Rp1 triliun. Dan yang dilakukan Bank NTT merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja bank.

“Jadi saya pikir mereka di Bank NTT tidak sengaja melakukan itu, karena akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bank. Dan kasus MTN ini merupakan resiko dari bisnis,” ucapnya.

Terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) NTT soal kasus MTN, sebenarnya sudah dilakukan tindak lanjut oleh pihak Bank NTT, dimana mereka sudah melakukan koordinasi dengan kurator. “Setahu saya terkait delik intelijen kejaksaan, temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti. Karena temuan dari BPK itu hanya sebatas merekomendasikan. Dan itu sudah dilakukan oleh pihak bank,” katanya.

Apolos selaku kuasa hukum juga meminta semua pihak untuk saling menghargai dan menghormati terutama dalam menyikapi persoalan pembelian MTN oleh pihak Bank NTT.

Runtunan

– Bahwa transaksi pembelian Medium Term Notes (MTN) padaTanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar) atas MTN VI PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan(SNP) Finance Tahap I dengan Pengikatan Fiducia dengan Bank BNI sebagai Wali Amanat, dengan Akta Pemberian Jaminan secara Fiducia MTN VI SNP Tahap I dengan Sertifikat Fiducia Nomor W.10.00239768 AH05.01 Tahun 2018 Tanggal 20 April 2018 di Kantor Wilayah DKI Jakarta;

– Bahwa transksi pembelian MTN tersebut di atas dilakukan dengan mengirim dana via RTGS Tanggal 22 Maret 2018 (sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur/berlaku pada PT. BPD NTT);

– Bahwa pada awal Mei 2018 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance mengajukan Permohonan Pengajuan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 52/Pdt.Sus.PKPU/2018, selama 36 (Tiga Puluh Enam) Hari, dilanjutkan dengan Permohonan PKPU 90 (Sembilan Puluh) Hari, maka pada tanggal 27 Oktober 2018 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga;

– Bahwa selain Keputusan Pengadilan Niaga tersebut OJK telah membekukan kegiatan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance, Surat tersebut dikeluarkan OJK pada Tanggal 14 Mei 2018, 21 Juni 2018 dan 9 Juli 2018;

– Bahwa pada tanggal 25 November 2019, Tim Kurator yang menangani PKPU PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance, mengundang Kreditur termasuk Kuasa Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT untuk mengajukan Tagihan pada tanggal 13 November s.d. 23 November 2019;

– Bahwa pada tanggal 9 November 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT mengajukan Surat Perihal Tagihan Piutang terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance dengan Total Rp 53.120.833.333,- (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian tagihan pokok senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan bunga senilai Rp 3.120.833.333,- (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

– Bahwa tagihan yang diajukan oleh PT. BPD NTT tersebut telah diterima dan dicatat oleh Tim Kurator, selanjutnya Tim Kurator memberikan daftar list dokumen yang berfungsi sebagai Tanda Terima;

– Bahwa proses penyelesaian oleh Tim Kurator masih terkendala karena proses penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri dimana atas harta PT. SNP Finance dalam sitaan berupa uang senilai Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar) pada rekening Bank Mandiri. ♦ wjr