Dr. Yanto P. Ekon, SH, M.Hum: Jonas Salean Hanya Diperiksa Tahun 2020

Dr. Yanto P. Ekon, SH, M.Si.

EXPONTT.COM – Kuasa hukum Jonas Salean, Dr. Yanto P. Ekon, SH, M.Hum menegaskan, “Jonas Salean diperiksa hanya tahun 2020. Sampai tahun 2023 ini, Pak Jonas tidak pernah diperiksa. Saya sampaikan hal ini, agar masyarakat mengetahui sehingga tidak ada media sosial yang terus mengutip berita yang tidak jelas, seakan-akan masih ada pemeriksaan setelah tahun 2020. Kasus yang sudah ada kekuatan hukum tetap atau inkrahcht dari Mahkamah Agung tidak ada pemeriksaan dari aparatur hukum. Kami selaku kuasa hukum Pak Jonas Salean terus kawal kasus ini, agar sampai ada oknum politisi yang menunggangi kasus ini, demi kepentingan politik atau mencalonkan diri pada suksesi walikota,” tegas Yanto Ekon menjawab expontt.com Rabu 30 Agustus 2023.

Ditambahkan Yanto Ekon, “Dua kasus hukum yang pernah dituduhkan kepada Pak Jonas Salean, sudah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht. Dua kasus tersebut yakni kasus tanah depan Hotel Sasando dan tanah depan Hotel Pelangi di Jalan Veteran-Kota Kupang. Dua kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kami minta kepada siapa saja untuk tidak menjadikan dua kasus tersebut untuk menjatuhkan klien kami di muka umum terutama di media social.”

Yanto Ekon menyampaikan pernyataan ini setelah adanya pihak-pihak terkait yang terus mengaitkan dua kasus tersebut terhadap kliennya Jonas Salean. Dua kasus tersebut selalu di-blow up di media sosial sehingga banyak komentar-komentar negative terhadap Jonas Salean. “Kami sebagai tim kuasa hukum yang mengawal kasus ini dari tingkat penyelidikan, penyidikan, pengadilan sampai di MA harus meluruskan ini di depan publik sehingga tidak merugikan nama baik Jonas Salean,” kata Yanto.

Terhadap kasus dugaan korupsi asset Pemkot berupa sebidang tanah di depan Hotel Pelangi Kota Kupang, Yanto menegaskan bahwa tanah tersebut bukanlah asset dari pemerintah manapun. Tanah tersebut pernah diklaim oleh Bupati Kupang, namun kliennya mengajukan gugatan Perdata terhadap Bupati Kupang di Pengadilan Negeri Kupang. Dan pihaknya telah mengantongi tiga putusan terkait tanah tersebut, yakni putusan No: 149/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2019 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No: 60/Pdt/2020/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 576 K/Pdt/2021, tanggal 21 April 2021. Ketiga putusan tersebut prinsipnya menyatakan bahwa tanah tersebut secara sah adalah milik Jonas Salean, S.H, M.Si. Dalam putusan itu juga ditegaskan bahwa perbuatan Bupati Kupang yang mencatatkan tanah tersebut sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Jonas Salean, SH, M.Si.

“Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap terhadap kepemilikan tanah tersebut, telah cukup membuktikan jika tanah tersebut bukanlah asset atau barang milik negara/daerah, melainkan secara permanen telah meneguhkan status tanah tersebut adalah milik perorangan atas nama Jonas Salen, S.H., M.Si,” tegas Yanto. Dengan demikian maka secara hukum tidak terdapat lagi kerugian keuangan negara dalam pemilikan tanah tersebut sebab kerugian keuangan negara secara hukum hanya dapat timbul/ada apabila tanah tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Kupang,” Ujar Yanto.

Selanjutnya, terkait dugaan korupsi pengalihan tanah asset Pemkot di depan Hotel Sasando, Yanto kembali menegaskan bahwa kasus tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap yang membebaskan Jonas Salean dari segala dakwaan Penuntut Umum, yakni Putusan Pengadilan Tipikor Negeri Kupang No: 39/Pid.Sus-TPK/PN.Kpg/2021, tanggal 17 Maret 2021 dan kemudian dikuatkan oleh Putusan MA RI No: 2573 K/Pid.Sus/2021, tanggal 1 September 2021. Bahkan, kata Yanto lagi, terhadap putusan bebas tersebut, Kejari Kupang telah melaksanakan isi putusan dimaksud melalui Penandatangan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 8 Februari 2022 oleh Jaksa atas nama Hendrik Tiip, S.H dan Jonas Salean, S.H, M.Si.

Akademisi Fakultas Hukum UKAW ini menegaskan bahwa, putusan MA RI No. 2573 K/Pid.Sus/2021, tanggal 1 September 2021 yang amarnya membebaskan Jonas Salean, SH, M.Si dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan putusan MK No. 33/PUU-XIV-2016, tanggal 12 Mei 2016, dimana Jaksa atau Penuntut Umum tidak dapat lagi mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melainkan upaya hukum PK semata-mata hanya merupakan hak dari terpidana/ahli warisnya.

“Oleh karena itu, pihak Kejati NTT sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Jonas Salean, SH, M.Si tersebut,” kata Doktor Yanto Ekon yang menegaskan agar kejaksaan tidak perlu mencari-cari kesalahan kliennya.

Diwartakan Rabu 29 Agusutus 2023, Dr. Melkianus Ndaumanu, SH,M.Hum berpendapat,” Kasus yang selama ini diributkan oleh Kejaksaan Tinggi seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi.Kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrahcht dari Mahkamah Agung. “Pasti ada muatan politik, mengapa memasuki tahun politik baru diributkan dan pihak kejaksaan melakukan pengukuran. Kita patut curiga, ada dibalik ini semua. Ada kepentingan politikah oknum dibalik kasus ini. Seakan-akan tidak menghargai keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari MA RI. Jaksa tidak perlu lagi cari-cari persoalan. Kami berpendapat demikian.” Hal tersebut ditegaskan Mel Ndaumanu menjawab expontt.com Senin 29 Agustus 2023. ♦ wjr